Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 114 Tahun 1999
- Nomor
- 114
- Tahun
- 1999
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 38
Mengingat :
3839);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN BOGOR- PUNCAK-CIANJUR.
BAB I
Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:
Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur selanjutnya disebut Kawasan Bopunjur adalah kawasan konservasi air dan tanah yang meliputi 19 (sembilan belas) kecamatan dan hasil pemekarannya di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kota Depok dan Daerah Kabupaten Tangerang pada Daerah Propinsi Jawa Barat, yang terdiri dari:
1) Kecamatan Ciawi; 2) Kecamatan Cibinong; 3) Kecamatan Citeureup; 4) Kecamatan Gunung Putri; 5) Kecamatan Sukaraja; 6) Kecamatan Parung; 7) Kecamatan Kemang; 8) Kecamatan Gunung Sindur; 9) Kecamatan Cisarua; 10) Kecamatan Megamendung; 11) Kecamatan Bojong Gede.
1) Kecamatan Cugenang; 2) Kecamatan Pacet; 3) Kecamatan Sukaresmi.
1) Kecamatan Cimangis; 2) Kecamatan Sawangan; 3) Kecamatan Limo.
1) Kecamatan Ciputat; 2) Kecamatan Pamulang. BAB II TUJUAN DAN SASARAN
BAB II
Penetapan Kawasan Bopunjur sebagai kawasan konservasi air dan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:
Sasaran penetapan Kawasan Bopunjur sebagai kawasan konservasi air dan tanah adalah:
1) tingkat erosi yang tidak mengganggu; 2) tingkat peresapan air hujan yang menjamin tercegahnya bencana banjir dan ketersediaan air sepanjang tahun bagi kepentingan umum baik di Kawasan Bopunjur dan sekitarnya maupun di wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 3) kualitas air yang menjamin kesehatan lingkungan; 4) situ yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air, sumber air baku dan sistem irigasi; 5) pelestarian flora dan fauna yang menjamin pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; 6) tingkat perubahan suhu udara tetap menjamin kenyamanan kehidupan lingkungan.
1) kegiatan budidaya yang tidak melampaui ketersediaan sumber daya alam dan energi; 2) kegiatan usaha pertanian berskala besar dan kecil yang menerapkan teknologi pertanian yang memperhatikan konservasi air dan tanah; 3) daya tampung bagi penduduk yang selaras dengan kemampuan penyediaan prasarana dan sarana lingkungan yang bersih dan sehat serta dapat mewujudkan jasa pelayanan yang optimal; 4) kegiatan pariwisata pegunungan yang tetap menjamin kenyamanan dan keamanan masyarakat serta serasi dengan lingkungan alamnya serta membuka kesempatan kerja dan berusaha yang optimal bagi penduduk setempat dalam kegiatan kepariwisataan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk; 5) tingkat gangguan terhadap lalu lintas pada jalan arteri dan pencemaran lingkungan hidup yang serendah-rendahnya melalui penerapan baku mutu lingkungan hidup dan baku limbah industri secara konsisten. BAB III POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENATAAN RUANG KAWASAN BOPUNJUR
BAB III
Pokok-pokok kebijakan penataan ruang Kawasan Bopunjur meliputi arahan untuk:
Bagian Kedua Perencanaan Tata Ruang
1) kawasan hutan lindung; 2) kawasan cagar alam; 3) kawasan taman nasional; 4) kawasan taman wisata alam; 5) kawasan perlindungan setempat, yang terdiri atas kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar mata air dan kawasan sekitar waduk/danau/situ.
1) kawasan pertanian lahan basah; 2) kawasan lainnya yang terdiri dari kawasan permukiman, kawasan pertanian lahan kering, kawasan perkebunan dan lain-lain.
1) kawasan pertanian lahan basah; 2) kawasan lainnya.
3) dilakukan guna memelihara dan mempertahankan serta melestarikan fungsi lindung dan tatanan lingkungan untuk mengembangkan pendidikan, rekreasi dan pariwisata ekologi, serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran untuk menjamin berlangsungnya fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
Penetapan lokasi kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b butir 1) dilakukan guna memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan usaha peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura lahan basah serta perikanan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Tujuan penetapan kawasan perdesaan adalah untuk:
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)