Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 5 Tahun 2010
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 2
menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN ... MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI YUDISIAL. PERTAMA : Membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Seleksi dengan susunan sebagai berikut:
(Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
merangkap anggota (Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
(Praktisi Hukum)
bukan anggota (Sekretaris Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
(Deputi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan)
(Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Pertahanan/Markas Besar Tentara Nasional Indonesia)
(Inspektur Jenderal Kementerian Agama)
(Jaksa Agung Muda Pengawasan, Kejaksaan Agung)
(Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Sekretariat Kabinet)
(Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
(Praktisi Hukum)
(Praktisi Hukum)
(Praktisi Hukum)
(Akademisi Hukum)
(Akademisi Hukum)
(Akademisi Hukum)
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi bertanggung jawab kepada Presiden. KEEMPAT : Panitia Seleksi dibantu oleh sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. KELIMA : Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan terbentuknya Anggota Komisi Yudisial. KEENAM : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Panitia Seleksi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. KETUJUH : … KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2010 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI, Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, ttd Dr. M. Iman Santoso
Membuka PDF…
Undang-Undang