DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 50 Tahun 1993

Nomor: 50
Tahun: 1993
Ditetapkan: 7 Juli 1993
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat antar-bangsa, menghormati Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa;
c.bahwa untuk memenuhi maksud tersebut dalam butir a, b, dan c, dipandang perlu untuk membentuk suatu komisi nasional Hak Asasi Manusia. Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

NAMA, ASAS, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 1

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, dibentuk suatu komisi yang bersifat nasional dan diberi nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Komisi Nasional.

Pasal 2

Komisi Nasional berasas Pancasila.

Pasal 3

Komisi Nasional bersifat mandiri.

Pasal 4

Komisi Nasional bertujuan :

a.membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
b.meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 5

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Komisi Nasional melakukan kegiatan sebagai berikut :

a.menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai asasi manusia baik kepada masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat Internasional;
b.mengkaji berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan/atau ratifikasinya;
c.memantau dan menyelidiki pelaksanaan hak asasi manusia serta memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada badan pemerintahan negara mengenai pelaksanaan hak asasi manusia;
d.mengadakan kerjasama regional dan internasional dalam rangka mengajukan dan melindungi asasi manusia.

Pasal 6

Susunan organisasi Komisi Nasional terdiri dari :

a.Komisi Paripurna;
b.Sub Komisi; dan
c.Sekretariat Jenderal. Pasal 7…

Pasal 7

Keanggotaan Komisi Paripurna terdiri dari tokoh-tokoh nasional terkemuka.

Pasal 8

(1)Komisi Paripurna terdiri dari dua puluh lima orang Anggota dengan seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua.
(2)Ketua dan Wakil Ketua Komisi Paripurna dipilih oleh Anggota dan dikukuhkan oleh Presiden;
(3)Untuk pertama kalinya Anggota Komisi Paripurna diangkat oleh Presiden;
(4)Tata cara pengangkatan keanggotaan Komisi Paripurna berikutnya diatur dalam Anggaran Dasar.
(5)Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota Komisi Paripurna ialah lima tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu masa jabatan.

Pasal 9

Komisi Paripurna menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Program Kerja Komisi Nasional.

Pasal 10

(1)Komisi Nasional terdiri dari :
1. a.Sub Komisi Pendidikan dan Penyuluhan Masyarakat;
2. b.Sub Komisi Pengkajian Instrumen Hak Asasi Manusia;
3. c.Sub...
4. c.Sub Komisi Pemantauan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia.
(2)Setiap Sub Komisi dipimpin oleh Ketua dengan dibantu oleh Wakil Ketua dan staf sesuai dengan kebutuhan.
(3)Ketua, Wakil Ketua dan para Staf Sub Komisi bekerja secara purna waktu.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat antar-bangsa, menghormati Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa;
c.bahwa untuk memenuhi maksud tersebut dalam butir a, b, dan c, dipandang perlu untuk membentuk suatu komisi nasional Hak Asasi Manusia. Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

NAMA, ASAS, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 1

Pasal 2

Komisi Nasional berasas Pancasila.

Pasal 3

Komisi Nasional bersifat mandiri.

Pasal 4

Komisi Nasional bertujuan :

a.membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
b.meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 5

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Komisi Nasional melakukan kegiatan sebagai berikut :

a.menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai asasi manusia baik kepada masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat Internasional;
b.mengkaji berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan/atau ratifikasinya;
c.memantau dan menyelidiki pelaksanaan hak asasi manusia serta memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada badan pemerintahan negara mengenai pelaksanaan hak asasi manusia;
d.mengadakan kerjasama regional dan internasional dalam rangka mengajukan dan melindungi asasi manusia.

Pasal 6

Susunan organisasi Komisi Nasional terdiri dari :

a.Komisi Paripurna;
b.Sub Komisi; dan
c.Sekretariat Jenderal. Pasal 7…

Pasal 7

Keanggotaan Komisi Paripurna terdiri dari tokoh-tokoh nasional terkemuka.

Pasal 8

(1)Komisi Paripurna terdiri dari dua puluh lima orang Anggota dengan seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua.
(2)Ketua dan Wakil Ketua Komisi Paripurna dipilih oleh Anggota dan dikukuhkan oleh Presiden;
(3)Untuk pertama kalinya Anggota Komisi Paripurna diangkat oleh Presiden;
(4)Tata cara pengangkatan keanggotaan Komisi Paripurna berikutnya diatur dalam Anggaran Dasar.
(5)Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota Komisi Paripurna ialah lima tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu masa jabatan.

Pasal 9

Komisi Paripurna menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Program Kerja Komisi Nasional.

Pasal 10

(1)Komisi Nasional terdiri dari :
1. a.Sub Komisi Pendidikan dan Penyuluhan Masyarakat;
2. b.Sub Komisi Pengkajian Instrumen Hak Asasi Manusia;
3. c.Sub...
4. c.Sub Komisi Pemantauan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia.
(2)Setiap Sub Komisi dipimpin oleh Ketua dengan dibantu oleh Wakil Ketua dan staf sesuai dengan kebutuhan.
(3)Ketua, Wakil Ketua dan para Staf Sub Komisi bekerja secara purna waktu.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 50 Tahun 1993

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

NAMA, ASAS, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

NAMA, ASAS, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015