a.bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, ketertiban, dan keseragaman penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 jo.
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
b.bahwa ketentuan mengenai pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
I. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2