DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 50 Tahun 1995

Nomor: 50
Tahun: 1995
Ditetapkan: 12 Juli 1995
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk itu perlu diadakan perubahan dan penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1993; Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN URUSAN LOGISTIK.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Urusan Logistik yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BULOG adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(2)BULOG...
(2)BULOG dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BULOG mempunyai tugas pokok membantu Presiden dalam mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, gandum, terigu, kedele, pakan dan bahan pangan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka menjaga kestabilan harga dan mutu bahan pangan dan pakan bagi produsen dan konsumen serta memenuhi kebutuhan pangan berdasarkan kebijaksanaan umum Pemerintah.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BULOG menyelenggarakan fungsi:

a.pengadaan dalam negeri, pengadaan luar negeri serta pengelolaan dan perawatan persediaan;
b.penganalisasian harga dan pasar, penyaluran serta angkutan;
c.pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan serta pertanggungjawabannya;
d.pengelolaan dan pembinaan administrasi kepegawaian dan organisasi, hukum serta perlengkapan;
e.pendidikan dan pelatihan pegawai serta penelitian dan pengembangan;
f.pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan, penyaluran, keuangan, administrasi, pendidikan dan pelatihan pegawai serta penelitian dan pengembangan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Organisasi BULOG terdiri dari:

a.Kepala;
b.Deputi Bidang Pengadaan;
c.Deputi Bidang Penyaluran;
d.Deputi Bidang Keuangan;
e.Deputi Bidang Administrasi;
f.Deputi Bidang Pengawasan;
g.Staf Ahli;
h.Pusat;
i.Instansi Vertikal BULOG di wilayah;
j.Unit Pelaksana Teknis;

Pasal 5

(1)Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(2)Kepala...
(2)Kepala mempunyai tugas memimpin BULOG sesuai dengan tugas pokok yang telah ditetapkan Pemerintah serta membina sumberdaya BULOG agar berdayaguna dan berhasilguna.
(3)Apabila Kepala berhalangan, maka Kepala dapat menunjuk salah satu Deputi untuk mewakili Kepala.

Pasal 6

Deputi Bidang Pengadaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas pokok dan fungsi BULOG yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 7

Deputi Bidang Pengadaan mempunyai tugas merencanakan dan menyelenggarakan sebagian tugas pokok BULOG di bidang pengadaan dalam negeri dan luar negeri serta pengelolaan dan perawatan persediaan bahan pangan pokok dan pakan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deputi Bidang Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

a.perumusann rancangann kebijaksanaan pengadaan dalam negeri dan luar negeri serta pengelolaan dan perawatan persediaan;
b.perumusan…
b.perumusan rencana pengadaan dalan negeri dan luar negeri serta pengelolaan dan perawatan persediaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala;
c.pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian pengadaan dalam negeri;
d.pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian pengadaan dan pemasaran dari dan/atau ke luar negeri;
e.pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian persediaan dan perawatan.

Pasal 9

Deputi Bidang Pengadaan membawahkan:

a.Biro Pengadaan Dalam Negeri;
b.Biro Pengadaan Luar Negeri;
c.Biro Persediaan dan Perawatan.

Pasal 10

Deputi Bidang Penyaluran adalah unsur pelaksana sebagian tugas pokok dan fungsi BULOG yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Pasal 11…

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk itu perlu diadakan perubahan dan penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1993; Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN URUSAN LOGISTIK.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Urusan Logistik yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BULOG adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(2)BULOG...
(2)BULOG dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BULOG menyelenggarakan fungsi:

a.pengadaan dalam negeri, pengadaan luar negeri serta pengelolaan dan perawatan persediaan;
b.penganalisasian harga dan pasar, penyaluran serta angkutan;
c.pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan serta pertanggungjawabannya;
d.pengelolaan dan pembinaan administrasi kepegawaian dan organisasi, hukum serta perlengkapan;
e.pendidikan dan pelatihan pegawai serta penelitian dan pengembangan;
f.pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan, penyaluran, keuangan, administrasi, pendidikan dan pelatihan pegawai serta penelitian dan pengembangan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Organisasi BULOG terdiri dari:

a.Kepala;
b.Deputi Bidang Pengadaan;
c.Deputi Bidang Penyaluran;
d.Deputi Bidang Keuangan;
e.Deputi Bidang Administrasi;
f.Deputi Bidang Pengawasan;
g.Staf Ahli;
h.Pusat;
i.Instansi Vertikal BULOG di wilayah;
j.Unit Pelaksana Teknis;

Pasal 5

(1)Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(2)Kepala...
(2)Kepala mempunyai tugas memimpin BULOG sesuai dengan tugas pokok yang telah ditetapkan Pemerintah serta membina sumberdaya BULOG agar berdayaguna dan berhasilguna.
(3)Apabila Kepala berhalangan, maka Kepala dapat menunjuk salah satu Deputi untuk mewakili Kepala.

Pasal 6

Deputi Bidang Pengadaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas pokok dan fungsi BULOG yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 7

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deputi Bidang Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

a.perumusann rancangann kebijaksanaan pengadaan dalam negeri dan luar negeri serta pengelolaan dan perawatan persediaan;
b.perumusan…
b.perumusan rencana pengadaan dalan negeri dan luar negeri serta pengelolaan dan perawatan persediaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala;
c.pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian pengadaan dalam negeri;
d.pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian pengadaan dan pemasaran dari dan/atau ke luar negeri;
e.pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian persediaan dan perawatan.

Pasal 9

Deputi Bidang Pengadaan membawahkan:

a.Biro Pengadaan Dalam Negeri;
b.Biro Pengadaan Luar Negeri;
c.Biro Persediaan dan Perawatan.

Pasal 10

Deputi Bidang Penyaluran adalah unsur pelaksana sebagian tugas pokok dan fungsi BULOG yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Pasal 11…

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 50 Tahun 1995

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang Dasar

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 103 Tahun 1993

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang Dasar

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 103 Tahun 1993