DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 103 Tahun 1993

Nomor: 103
Tahun: 1993
Ditetapkan: 4 November 1993
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk itu perlu diadakan penyempurnaan terhadap Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1978; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
1. 2.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN URUSAN LOGISTIK.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Urusan Logistik yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BULOG adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(2)BULOG...
(2)BULOG dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BULOG mempunyai tugas pokok mengendalikan harga, membina ketersediaan, keamanan dan pembinaan mutu gabah, beras, gula, gandum, terigu, kedele, bungkil kedele serta bahan pangan dan pakan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan pangan dan pakan bagi produsen dan konsumen serta memenuhi kebutuhan pangan dan mutu pangan berdasarkan kebijaksanaan umum Pemerintah.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BULOG menyelenggarakan fungsi :

a.perencanaan program, analisis harga dan pasar serta pembinaan mutu dan cadangan pangan masyarakat;
b.pengadaan, penyebaran dan pemeliharaan persediaan serta cadangan pangan dan pakan Pemerintah, serta penyaluran atau pemasarannya;
c.pengelolaan keuangan dan pembinaan administrasi serta pertanggungjawabannya;
d.pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, organisasi, hukum dan hubungan masyarakat;
e.pendidikan dan pelatihan, penelitian, serta pengolahan data dan pengembangan sistem informasi manajemen;
f.pengawasan…
f.pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, operasi, keuangan, administrasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengolahan data dan pengembangan sistem informasi manajemen.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Organisasi BULOG terdiri dari :

a.Kepala;
b.Wakil Kepala;
c.Deputi Bidang Perencanaan;
d.Deputi Bidang Operasi;
e.Deputi Bidang Pembiayaan;
f.Deputi Bidang Administrasi;
g.Deputi Bidang Pengawasan;
h.Pusat;
i.Instansi Vertikal BULOG di Wilayah;
j.Unit Pelaksana Teknis. Bagian…

Pasal 5

(1)Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(2)Kepala mempunyai tugas memimpin BULOG sesuai dengan tugas pokok yang telah ditetapkan Pemerintah serta membina sumberdaya BULOG agar berdayaguna dan berhasilguna.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala dibantu oleh seorang Wakil Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
(2)Wakil Kepala mempunyai tugas melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala.
(3)Apabila Kepala berhalangan, maka Wakil Kepala mewakili Kepala.

Pasal 7

Deputi Bidang Perencanaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas pokok dan fungsi BULOG, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Pasal 8…

Pasal 8

Deputi Bidang Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan program, analisis harga dan pasar, serta pembinaan mutu dan cadangan pangan masyarakat.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Deputi Bidang Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan rancangan kebijaksanaan di bidang perencanaan program, analisis harga dan pasar, pembinaan mutu dan cadangan pangan masyarakat;
b.perumusan rencana dan program di bidang operasi, pembiayaan, administrasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengolahan data dan pengembangan sistem informasi manajemen.
c.pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan analisis harga dan pasar;
d.pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan pembinaan mutu pangan;
e.Pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan pembinaan cadangan pangan masyarakat.

Pasal 10

Deputi Bidang Perencanaan membawahkan :

a.Biro Perencanaan;
b.Biro…
b.Biro Harga dan Pasar;
c.Biro Pembinaan Mutu;
d.Biro Pembinaan Cadangan Pangan Masyarakat.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk itu perlu diadakan penyempurnaan terhadap Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1978; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
1. 2.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN URUSAN LOGISTIK.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Urusan Logistik yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BULOG adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(2)BULOG...
(2)BULOG dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BULOG menyelenggarakan fungsi :

a.perencanaan program, analisis harga dan pasar serta pembinaan mutu dan cadangan pangan masyarakat;
b.pengadaan, penyebaran dan pemeliharaan persediaan serta cadangan pangan dan pakan Pemerintah, serta penyaluran atau pemasarannya;
c.pengelolaan keuangan dan pembinaan administrasi serta pertanggungjawabannya;
d.pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, organisasi, hukum dan hubungan masyarakat;
e.pendidikan dan pelatihan, penelitian, serta pengolahan data dan pengembangan sistem informasi manajemen;
f.pengawasan…
f.pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, operasi, keuangan, administrasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengolahan data dan pengembangan sistem informasi manajemen.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Organisasi BULOG terdiri dari :

a.Kepala;
b.Wakil Kepala;
c.Deputi Bidang Perencanaan;
d.Deputi Bidang Operasi;
e.Deputi Bidang Pembiayaan;
f.Deputi Bidang Administrasi;
g.Deputi Bidang Pengawasan;
h.Pusat;
i.Instansi Vertikal BULOG di Wilayah;
j.Unit Pelaksana Teknis. Bagian…

Pasal 5

(1)Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(2)Kepala mempunyai tugas memimpin BULOG sesuai dengan tugas pokok yang telah ditetapkan Pemerintah serta membina sumberdaya BULOG agar berdayaguna dan berhasilguna.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala dibantu oleh seorang Wakil Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
(2)Wakil Kepala mempunyai tugas melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala.
(3)Apabila Kepala berhalangan, maka Wakil Kepala mewakili Kepala.

Pasal 7

Deputi Bidang Perencanaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas pokok dan fungsi BULOG, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Pasal 8…

Pasal 8

Deputi Bidang Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan program, analisis harga dan pasar, serta pembinaan mutu dan cadangan pangan masyarakat.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Deputi Bidang Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan rancangan kebijaksanaan di bidang perencanaan program, analisis harga dan pasar, pembinaan mutu dan cadangan pangan masyarakat;
b.perumusan rencana dan program di bidang operasi, pembiayaan, administrasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengolahan data dan pengembangan sistem informasi manajemen.
c.pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan analisis harga dan pasar;
d.pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan pembinaan mutu pangan;
e.Pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan pembinaan cadangan pangan masyarakat.

Pasal 10

Deputi Bidang Perencanaan membawahkan :

a.Biro Perencanaan;
b.Biro…
b.Biro Harga dan Pasar;
c.Biro Pembinaan Mutu;
d.Biro Pembinaan Cadangan Pangan Masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 44 Tahun 1993

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1978

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 50 Tahun 1995

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 44 Tahun 1993

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1978

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 50 Tahun 1995