DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 51 Tahun 1981

Nomor: 51
Tahun: 1981
Ditetapkan: 11 November 1981
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Pasal 1

(1)Perusahaan Jawatan Pegadaian untuk selanjutnya disebut PERJAN Pegadaian adalah Perusahaan dalam lingkungan Departemen Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan.
(2)PERJAN Pegadaian secara teknis administratif dibina oleh Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri.
(3)PERJAN Pegadaian dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 2…

Pasal 2

PERJAN Pegadaian mempunyai tugas melaksanakan penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan fidusia berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PERJAN Pegadaian mempunyai fungsi :

a.membina penyaluran kredit atas dasar hukum gadai dan fidusia ;
b.mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, pegadaian gelap, dan praktek riba lainnya ;
c.membina pola perkreditan atas dasar hukum gadai dan fidusia yang bersifat produktif ;
d.membina dan mengawasi pelaksanaan operasional PERJAN Pegadaian.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Kepala dibantu oleh seorang Wakil Kepala.
(2)Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi PERJAN Pegadaian ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur Negara.
(3)Kepala…
(3)Kepala PERJAN Pegadaian adalah Pegawai Negeri dalam jabatan eselon II a dan Wakil Kepala adalah Pegawai Negeri dalam jabatan eselon II b,

BAB III

TATA KERJA

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala dan Wakil Kepala wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain di luar PERJAN Pegadaian sesuai dengan tugasnya.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini segala peraturan perundang- undangan terdahulu yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 8…

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 11 Nopember1981. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. S O E H A R T O

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

(1)Perusahaan Jawatan Pegadaian untuk selanjutnya disebut PERJAN Pegadaian adalah Perusahaan dalam lingkungan Departemen Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan.
(2)PERJAN Pegadaian secara teknis administratif dibina oleh Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri.
(3)PERJAN Pegadaian dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 2…

Pasal 2

PERJAN Pegadaian mempunyai tugas melaksanakan penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan fidusia berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PERJAN Pegadaian mempunyai fungsi :

a.membina penyaluran kredit atas dasar hukum gadai dan fidusia ;
b.mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, pegadaian gelap, dan praktek riba lainnya ;
c.membina pola perkreditan atas dasar hukum gadai dan fidusia yang bersifat produktif ;
d.membina dan mengawasi pelaksanaan operasional PERJAN Pegadaian.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Kepala dibantu oleh seorang Wakil Kepala.
(2)Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi PERJAN Pegadaian ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur Negara.
(3)Kepala…
(3)Kepala PERJAN Pegadaian adalah Pegawai Negeri dalam jabatan eselon II a dan Wakil Kepala adalah Pegawai Negeri dalam jabatan eselon II b,

BAB III

TATA KERJA

Pasal 5

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini segala peraturan perundang- undangan terdahulu yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 8…

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 11 Nopember1981. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. S O E H A R T O

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 51 Tahun 1981

Lembaga terkait

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

TATA KERJA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 1982

Isi peraturan

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

TATA KERJA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 1982