DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 1982

Nomor: 29
Tahun: 1982
Ditetapkan: 23 Agustus 1982
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa telah terdapat perubahan dan penambahan organisasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing departemen dan lembaga;
c.bahwa berhubung dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu mengadakan perubahan pada Lampiran A, B, dan E Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1980 tentang Organisasi Biro Pusat Statistik (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3158);
5.Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 tentang Tunjangan jabatan Strukturil;
6.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1977 tentang Tambahan Jabatan dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977;
7.Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1977 tentang Tambahan Jabatan dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977;
8.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Menteri Koordinator serta Susunan Organisasi Staf Menteri Koordinator;
9.Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Muda serta Susunan Organisasi Staf Menteri Muda;
10.Keputusan Presiden …
10.Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkung an Hidup, Menteri Negara Riset dan Teknologi serta Susunan Organisasi Stafnya;
11.Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1978 tentang Perubahan pada Lampiran-lampiran E dan B XV Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977;
12.Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1979 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1977 tentang Tambahan Jabatan dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977;
13.Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1980 tentang Perubahan pada Lampiran A, B, C, dan F Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 tentang Tunjang an Jabatan Strukturil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1979;
14.Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1980 tentang Badan tenaga Atom nasional;
15.Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi Badan Koordinasi Intelijen Negara;
16.Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1981 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan jawatan Pegadaian;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PADA LAMPIRAN A, B, DAN E KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1977 TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURIL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 1980. Pasal I Lampiran A Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 diubah sebagai berikut :

1.Lampiran A angka III (Departemen Kehakiman) diubah sebagai berikut :

a.Pada huruf c eselon IIa, - ditambah jabatan : Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman
b.Pada huruf d eselon IIb, - ditambah jabatan : Koordinator Urusan Pembinaan Administrasi/Koordinator Urusan Pemasyarakatan/Koordinator Urusan Keimigrasian pada Kantor Wilayah Departemen kehakiman.
c.dihapus …
c.dihapus jabatan: - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal.
1. 2.Lampiran A angka V (Departemen Keuangan) diubah sebagai berikut: Pada huruf d eselon IIb, ditambah jabatan : Wakil Kepala Perusahaan Jawatan Pegadaian.
2. 3.Lampiran A angka XII (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) diubah sebagai berikut :
a.Pada huruf c eselon IIa, - ditambah jabatan : Koordinator pada Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta. - dihapus jabatan : Koordinator Perguruan Tinggi Swasta.
b.Pada huruf d eselon IIb, ditambah jabatan: Sekretaris pada Sekretariat Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.
1. 4.Lampiran A angka XV (Departemen Sosial) diubah sebagai berikut :
a.Pada huruf d eselon IIb, - ditambah Pusat Rehabilitasi Penderita Cacat Tubuh "Prof. Dr. Soeharso" Surakarta.
b.- dihapus jabatan : Direktur Lembaga Penelitian Rehabilitasi Penderita Cacat Tubuh di Solo. Pasal II Lampiran B Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 diubah sebagai berikut :
1. 1.Lampiran B angka I (Badan Administrasi Kepegawaian Negara) jabatan Eselon II diubah sebagai berikut :
c.Eselon IIa Sekretaris. Staf Ahli. Kepala Biro. Kepala Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
d.Eselon IIb
1. 2.Lampiran B angka III (Biro Pusat Statistik), jabatan-jabatan eselon I dan II diubah sebagai berikut:
a.Eselon Ia : Kepala.
b.Eselon Ib : Wakil Kepala.
c.Eselon IIa …
c.Eselon IIa : Sekretaris. Kepala Biro. Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Statistik.
d.Eselon IIb : Kepala Kantor Statistik Propinsi Tipe A.
1. 3.Lampiran B angka VI (Badan Koordinasi Intelijen Negara), jabatan-jabatan eselon I dan II diubah sebagai berikut :
a.Eselon Ia : Kepala. Wakil Kepala.
b.Eselon Ib : Deputi. Staf Ahli setingi-tinginya eselon Ib.
c.Eselon IIa : Sekretaris. Inspektur. Kepala Direktorat. Kepala Biro. Kepala Rumah Tangga. Kepala Satuan Komunikasi Intelijen.
d.Eselon IIb :
1. 4.Lampiran B angka VII (Badan tenaga Atom nasional), jabatan-jabatan eselon I dan II diubah sebagai berikut :
a.Eselon Ia : Direktur Jenderal.
b.Eselon Ib : Deputi.
c.Eselon IIa : Sekretaris. Kepala Pusat. Kepala Biro.
d.Eselon IIb : Pasal III Lampiran E (Kejaksaan Agung) diubah sebagai berikut :
a.Pada huruf c eselon IIa, - ditambah jabatan : Kepala Pusat Pelaksana Operasi Intelijen (PUSLAKOPSIN) Kejaksaan. Kepala Pusat Penyuluhan Hukum (PUSLAKLUHKUM) Kejaksaan. Pasal IV … Pasal IV Bagi pejabat yang telah diangkat dalam jabatan eselon sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden ini, tunjangan jabatan strukturilnya diberikan sejak tanggal pengangkatan dalam jabatan tersebut. Pasal V Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 Agustus 1982. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa telah terdapat perubahan dan penambahan organisasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing departemen dan lembaga;
c.bahwa berhubung dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu mengadakan perubahan pada Lampiran A, B, dan E Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1980 tentang Organisasi Biro Pusat Statistik (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3158);
5.Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 tentang Tunjangan jabatan Strukturil;
6.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1977 tentang Tambahan Jabatan dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977;
7.Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1977 tentang Tambahan Jabatan dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977;
8.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Menteri Koordinator serta Susunan Organisasi Staf Menteri Koordinator;
9.Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Muda serta Susunan Organisasi Staf Menteri Muda;
10.Keputusan Presiden …
10.Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkung an Hidup, Menteri Negara Riset dan Teknologi serta Susunan Organisasi Stafnya;
11.Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1978 tentang Perubahan pada Lampiran-lampiran E dan B XV Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977;
12.Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1979 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1977 tentang Tambahan Jabatan dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977;
13.Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1980 tentang Perubahan pada Lampiran A, B, C, dan F Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 tentang Tunjang an Jabatan Strukturil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1979;
14.Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1980 tentang Badan tenaga Atom nasional;
15.Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi Badan Koordinasi Intelijen Negara;
16.Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1981 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan jawatan Pegadaian;

Menetapkan

1.Lampiran A angka III (Departemen Kehakiman) diubah sebagai berikut :

a.Pada huruf c eselon IIa, - ditambah jabatan : Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman
b.Pada huruf d eselon IIb, - ditambah jabatan : Koordinator Urusan Pembinaan Administrasi/Koordinator Urusan Pemasyarakatan/Koordinator Urusan Keimigrasian pada Kantor Wilayah Departemen kehakiman.
c.dihapus …
c.dihapus jabatan: - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal.
1. 2.Lampiran A angka V (Departemen Keuangan) diubah sebagai berikut: Pada huruf d eselon IIb, ditambah jabatan : Wakil Kepala Perusahaan Jawatan Pegadaian.
2. 3.Lampiran A angka XII (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) diubah sebagai berikut :
a.Pada huruf c eselon IIa, - ditambah jabatan : Koordinator pada Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta. - dihapus jabatan : Koordinator Perguruan Tinggi Swasta.
b.Pada huruf d eselon IIb, ditambah jabatan: Sekretaris pada Sekretariat Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.
1. 4.Lampiran A angka XV (Departemen Sosial) diubah sebagai berikut :
a.Pada huruf d eselon IIb, - ditambah Pusat Rehabilitasi Penderita Cacat Tubuh "Prof. Dr. Soeharso" Surakarta.
b.- dihapus jabatan : Direktur Lembaga Penelitian Rehabilitasi Penderita Cacat Tubuh di Solo. Pasal II Lampiran B Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 diubah sebagai berikut :
1. 1.Lampiran B angka I (Badan Administrasi Kepegawaian Negara) jabatan Eselon II diubah sebagai berikut :
c.Eselon IIa Sekretaris. Staf Ahli. Kepala Biro. Kepala Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
d.Eselon IIb
1. 2.Lampiran B angka III (Biro Pusat Statistik), jabatan-jabatan eselon I dan II diubah sebagai berikut:
a.Eselon Ia : Kepala.
b.Eselon Ib : Wakil Kepala.
c.Eselon IIa …
c.Eselon IIa : Sekretaris. Kepala Biro. Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Statistik.
d.Eselon IIb : Kepala Kantor Statistik Propinsi Tipe A.
1. 3.Lampiran B angka VI (Badan Koordinasi Intelijen Negara), jabatan-jabatan eselon I dan II diubah sebagai berikut :
a.Eselon Ia : Kepala. Wakil Kepala.
b.Eselon Ib : Deputi. Staf Ahli setingi-tinginya eselon Ib.
c.Eselon IIa : Sekretaris. Inspektur. Kepala Direktorat. Kepala Biro. Kepala Rumah Tangga. Kepala Satuan Komunikasi Intelijen.
d.Eselon IIb :
1. 4.Lampiran B angka VII (Badan tenaga Atom nasional), jabatan-jabatan eselon I dan II diubah sebagai berikut :
a.Eselon Ia : Direktur Jenderal.
b.Eselon Ib : Deputi.
c.Eselon IIa : Sekretaris. Kepala Pusat. Kepala Biro.
d.Eselon IIb : Pasal III Lampiran E (Kejaksaan Agung) diubah sebagai berikut :
a.Pada huruf c eselon IIa, - ditambah jabatan : Kepala Pusat Pelaksana Operasi Intelijen (PUSLAKOPSIN) Kejaksaan. Kepala Pusat Penyuluhan Hukum (PUSLAKLUHKUM) Kejaksaan. Pasal IV … Pasal IV Bagi pejabat yang telah diangkat dalam jabatan eselon sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden ini, tunjangan jabatan strukturilnya diberikan sejak tanggal pengangkatan dalam jabatan tersebut. Pasal V Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 Agustus 1982. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1980

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 44 Tahun 1977

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 45 Tahun 1977

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 1978

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 26 Tahun 1979

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 14 Tahun 1980

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 69 Tahun 1980

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 19 Tahun 1981

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 51 Tahun 1981

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1978

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1978

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1978

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1980

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 44 Tahun 1977

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 45 Tahun 1977

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 1978

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 26 Tahun 1979

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 14 Tahun 1980

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 69 Tahun 1980

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 19 Tahun 1981

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 51 Tahun 1981

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1978

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1978

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1978