Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 1982
- Nomor
- 29
- Tahun
- 1982
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PADA LAMPIRAN A, B, DAN E KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1977 TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURIL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 1980. Pasal I Lampiran A Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 diubah sebagai berikut :
Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman
Koordinator Urusan Pembinaan Administrasi/Koordinator Urusan Pemasyarakatan/Koordinator Urusan Keimigrasian pada Kantor Wilayah Departemen kehakiman.
- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal.
Pada huruf d eselon IIb, ditambah jabatan : Wakil Kepala Perusahaan Jawatan Pegadaian.
Koordinator pada Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta. - dihapus jabatan : Koordinator Perguruan Tinggi Swasta.
Sekretaris pada Sekretariat Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.
Direktur Lembaga Penelitian Rehabilitasi Penderita Cacat Tubuh di Solo. Pasal II Lampiran B Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 diubah sebagai berikut :
Staf Ahli. Kepala Biro. Kepala Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
Kepala.
Wakil Kepala.
Sekretaris. Kepala Biro. Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Statistik.
Kepala Kantor Statistik Propinsi Tipe A.
Kepala. Wakil Kepala.
Deputi. Staf Ahli setingi-tinginya eselon Ib.
Sekretaris. Inspektur. Kepala Direktorat. Kepala Biro. Kepala Rumah Tangga. Kepala Satuan Komunikasi Intelijen.
Direktur Jenderal.
Deputi.
Sekretaris. Kepala Pusat. Kepala Biro.
Pasal III Lampiran E (Kejaksaan Agung) diubah sebagai berikut :
Kepala Pusat Pelaksana Operasi Intelijen (PUSLAKOPSIN) Kejaksaan. Kepala Pusat Penyuluhan Hukum (PUSLAKLUHKUM) Kejaksaan. Pasal IV … Pasal IV Bagi pejabat yang telah diangkat dalam jabatan eselon sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden ini, tunjangan jabatan strukturilnya diberikan sejak tanggal pengangkatan dalam jabatan tersebut. Pasal V Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 Agustus 1982. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Dokumen