DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 51 Tahun 1989

Nomor: 51
Tahun: 1989
Ditetapkan: 18 Oktober 1989
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan tersedianya biaya untuk peningkatan Jaminan Kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja, maka besarnya jaminan kematian perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1977. Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3112);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 55 ) ;
4.Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1988 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1988 TENTANG BESARNYA JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA.. Pasal I Mengubah ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1988 sehingga berbunyi sebagai berikut "Pasal 1 Besarnya uang jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 diubah menjadi Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)." Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 1989 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 51 Tahun 1989

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1977

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 28 Tahun 1988

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1977

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 28 Tahun 1988