DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1977

Nomor: 34
Tahun: 1977
Ditetapkan: 5 Desember 1977
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan Umum tersebut; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3112); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA.

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1

(1)Untuk menyelenggarakan Asuransi Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977, maka dengan Peraturan Pemerintah ini didirikan suatu Perusahaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904), dengan nama Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja.
(2)Seluruh harta kekayaan, personally, hak dan tanggungjawab Yayasan Dana Jaminan Sosial yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Perburuhan No. 5 Tahun 1964 yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi,dan Koperasi No. Kep-2225/Men/1975, yang telah dibubarkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi No. Kep- 90/Men/1977, dialihkan kepada Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja.

BAB II

ANGGARAN DASAR

Pasal 2

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2.Presiden ...
2.Presiden adalah Presiden Republik Indonesia.
3.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang tenaga kerja.
4.Perusahaan adalah Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja.
5.Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja. 970
6.Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja.
7.Pegawai adalah pegawai/karyawan pada Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja.

Pasal 3

(1)Perusahaan adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha- usahanya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap Perusahaan berlaku hukum Indonesia.

Pasal 4

(1)Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dan dapat mempunyai perwakilan-perwakilan/cabang-cabangnya di seluruh Indonesia dengan persetujuan Menteri.
(2)Perusahaan tempat kedudukan dan kantor pusat perusahaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.

Pasal 5

Perusahaan bertujuan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dengan jalan menyelenggarakan program-program asuransi sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja.

Pasal 6

(1)Dengan mengindahkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat dan penyelenggaraan pelayanan bagi tenaga kerja, maka Perusahaan menyelenggarakan pengusahaan dan pengelolaan Asuransi Sosial Tenaga Kerja dengan :
1. a.melakukan pendaftaran meliputi baik untuk Perusahaan maupun tertanggung/peserta sebagai dasar pembinaan administrasi tertanggung/peserta;
2. b.melakukan penerimaan iuran para tertanggung/peserta sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
3. c.menyelenggarakan pengelolaan dana yang terkumpul, baik dari iuran tertanggung/peserta maupun dari sumber-sumber lainnya;
4. d.melakukan pembayaran hak-hak tertanggung/peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. e.menyelenggarakan administrasi perusahaan sesuai dengan prinsip. prinsip pengelolaan yang baik;
6. f.melakukan ...
7. f.melakukan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan sesuai dengan lapangan usahanya.
(2)Untuk dapat menyelenggarakan usaha-usaha dimaksud dalam ayat
(1), maka Perusahaan mengadakan peraturan-peraturan teknis pelaksanaan Asuransi Sosial Tenaga Kerja dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

(1)Modal awal Perusahaan terdiri dari :
1. a.Rp. 2.500.000.000,-(dua setengah milyar rupiah) yang merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. b.Kekayaan Yayasan Dana Jaminan Sosial sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) yang susunan dan nilainya ditetapkan secara bersama oleh Menteri Keuangan dengan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi.
(2)Modal Perusahaan tidak terbagi atas saham-saham.
(3)Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
(4)Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b.
(5)Perusahaan ...
(5)Perusahaan mempunyai cadangan teknis, cadangan penyusutan, dan cadangan tujuan sesuai dengan sifat usaha yang pengurusan dan penggunaannya diatur oleh Menteri.
(6)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan cadangan rahasia.
(7)Semua alat likwid yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam Bank milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 8

(1)lnvestasi dari dana Perusahaan yang tersedia sebanyak mungkin digunakan untuk mencapai tujuan Perusahaan seperti tersebut dalam Pasal 5 dengan selalu memperhatikan syarat-syarat keamanannya yang lazim bagi Perusahaan Asuransi Sosial.
(2)Sebelum investasi dilaksanakan, Direksi harus mendapat persetujuan terlebih dahulu atas rencananya dari Menteri setelah Menteri berkonsultasi dengan Menteri Keuangan sesuai dengan kedudukannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 9.

Pasal 9

(1)Menteri menetapkan kebijaksanaan umum mengenai tujuan dan lapangan usaha Perusahaan sebagaimana termaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6
(2)Menteri ...
(2)Menteri melakukan pengawasan umum atas jalannya Perusahaan.
(3)Dalam rangka penyelenggaraan hal tersebut dalam ayat (1) dan (2), Menteri menetapkan lebih lanjut kewenangan Direktur Jenderal yang bersangkutan sesuai dengan bidang kegiatannya untuk melakukan pembinaan teknis terhadap Perusahaan.

Pasal 10

Perusahaan dipimpin dan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur sesuai dengan bidang yang dilolanya.

Pasal 11

Direktur Utama untuk dan atas nama Direksi menerima petunjuk- petunjuk dari dan bertanggungjawab kepada Menteri tentang kebijaksanaan umum untuk menjalankan tugas pokok Perusahaan dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan Umum tersebut; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3112); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA.

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1

(1)Untuk menyelenggarakan Asuransi Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977, maka dengan Peraturan Pemerintah ini didirikan suatu Perusahaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904), dengan nama Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja.
(2)Seluruh harta kekayaan, personally, hak dan tanggungjawab Yayasan Dana Jaminan Sosial yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Perburuhan No. 5 Tahun 1964 yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi,dan Koperasi No. Kep-2225/Men/1975, yang telah dibubarkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi No. Kep- 90/Men/1977, dialihkan kepada Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja.

BAB II

ANGGARAN DASAR

Pasal 2

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2.Presiden ...
2.Presiden adalah Presiden Republik Indonesia.
3.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang tenaga kerja.
4.Perusahaan adalah Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja.
5.Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja. 970
6.Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja.
7.Pegawai adalah pegawai/karyawan pada Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja.

Pasal 3

(1)Perusahaan adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha- usahanya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap Perusahaan berlaku hukum Indonesia.

Pasal 4

(1)Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dan dapat mempunyai perwakilan-perwakilan/cabang-cabangnya di seluruh Indonesia dengan persetujuan Menteri.
(2)Perusahaan tempat kedudukan dan kantor pusat perusahaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.

Pasal 5

Pasal 6

(1)Dengan mengindahkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat dan penyelenggaraan pelayanan bagi tenaga kerja, maka Perusahaan menyelenggarakan pengusahaan dan pengelolaan Asuransi Sosial Tenaga Kerja dengan :
1. a.melakukan pendaftaran meliputi baik untuk Perusahaan maupun tertanggung/peserta sebagai dasar pembinaan administrasi tertanggung/peserta;
2. b.melakukan penerimaan iuran para tertanggung/peserta sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
3. c.menyelenggarakan pengelolaan dana yang terkumpul, baik dari iuran tertanggung/peserta maupun dari sumber-sumber lainnya;
4. d.melakukan pembayaran hak-hak tertanggung/peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. e.menyelenggarakan administrasi perusahaan sesuai dengan prinsip. prinsip pengelolaan yang baik;
6. f.melakukan ...
7. f.melakukan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan sesuai dengan lapangan usahanya.
(2)Untuk dapat menyelenggarakan usaha-usaha dimaksud dalam ayat
(1), maka Perusahaan mengadakan peraturan-peraturan teknis pelaksanaan Asuransi Sosial Tenaga Kerja dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

(1)Modal awal Perusahaan terdiri dari :
1. a.Rp. 2.500.000.000,-(dua setengah milyar rupiah) yang merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. b.Kekayaan Yayasan Dana Jaminan Sosial sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) yang susunan dan nilainya ditetapkan secara bersama oleh Menteri Keuangan dengan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi.
(2)Modal Perusahaan tidak terbagi atas saham-saham.
(3)Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
(4)Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b.
(5)Perusahaan ...
(5)Perusahaan mempunyai cadangan teknis, cadangan penyusutan, dan cadangan tujuan sesuai dengan sifat usaha yang pengurusan dan penggunaannya diatur oleh Menteri.
(6)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan cadangan rahasia.
(7)Semua alat likwid yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam Bank milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 8

(1)lnvestasi dari dana Perusahaan yang tersedia sebanyak mungkin digunakan untuk mencapai tujuan Perusahaan seperti tersebut dalam Pasal 5 dengan selalu memperhatikan syarat-syarat keamanannya yang lazim bagi Perusahaan Asuransi Sosial.
(2)Sebelum investasi dilaksanakan, Direksi harus mendapat persetujuan terlebih dahulu atas rencananya dari Menteri setelah Menteri berkonsultasi dengan Menteri Keuangan sesuai dengan kedudukannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 9.

Pasal 9

(1)Menteri menetapkan kebijaksanaan umum mengenai tujuan dan lapangan usaha Perusahaan sebagaimana termaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6
(2)Menteri ...
(2)Menteri melakukan pengawasan umum atas jalannya Perusahaan.
(3)Dalam rangka penyelenggaraan hal tersebut dalam ayat (1) dan (2), Menteri menetapkan lebih lanjut kewenangan Direktur Jenderal yang bersangkutan sesuai dengan bidang kegiatannya untuk melakukan pembinaan teknis terhadap Perusahaan.

Pasal 10

Perusahaan dipimpin dan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur sesuai dengan bidang yang dilolanya.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1977

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

PENDIRIAN

Pasal 1

ANGGARAN DASAR

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 35 Tahun 1982

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 51 Tahun 1989

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

PENDIRIAN

Pasal 1

ANGGARAN DASAR

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 35 Tahun 1982

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 51 Tahun 1989