DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 55 Tahun 1996

Nomor: 55
Tahun: 1996
Ditetapkan: 8 Juli 1996
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa proses privatisasi perlu dilaksanakan secara lebih terkoordinasi agar menghasilkan nilai yang optimal bagi Negara, Badan Usaha Milik Negara dan masyarakat;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Privatisasi Badan Usaha Milik Negara dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Milik Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1990 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) Yang Menjual Sahamnya Kepada Masyarakat Melalui Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3428);
5.Instruksi…
5.Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pedoman Peyehatan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Pasal 1

Membentuk Tim Privatisasi Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Privatisasi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: 1 Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan, sebagai Ketua merangkap anggota;

2.Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi, sebagai anggota;
3.Menteri Keuangan, sebagai anggota;
4.Menteri Negara Sekretaris Negara, sebagai anggota;
5.Gubernur Bank Indonesia, sebagai anggota;
6.Prof. Dr. Widjojo Nitisastro, sebagai anggota. Tim Privatisasi bertugas untuk:
1.Merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan serta persyaratan dan prioritas Badan Usaha Milik Negara yang akan melaksanakan privatisasi baik melalui pasar modal dalam negeri, pasar modal luar negeri maupun secara lain, termasuk kerja sama operasi dan penempatan modal secara langsung.
2.Melakukan…
2.Melakukan kajian dan penilaian terhadap Badan Usaha Milik Negara sebelum melakukan privatisasi.
3.Melakukan kajian dan penilaian terhadap Badan Usaha Milik Negara sebelum melakukan privatisasi.
4.Menilai dan menetapkan Penjamin Pelaksana Emisi, jumlah saham, nilai saham perdana dan struktur penawaran dalam hal privatisasi dilakukan melalui pasar modal.
5.Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan privatisasi.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Privatisasi mengikutsertakan Menteri Teknis dari Badan Usaha Milik Negara yang akan melaksanakan privatisasi.

Pasal 4

Tim Privatisasi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 5

Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Tim Privatisasi dapat membentuk Tim Teknis dan Sekretariat Tim.

Pasal 6

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Tim privatisasi dibebankan pada Anggaran Belanja Departemen Keuangan. Pasal 7…

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa proses privatisasi perlu dilaksanakan secara lebih terkoordinasi agar menghasilkan nilai yang optimal bagi Negara, Badan Usaha Milik Negara dan masyarakat;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Privatisasi Badan Usaha Milik Negara dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Milik Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1990 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) Yang Menjual Sahamnya Kepada Masyarakat Melalui Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3428);
5.Instruksi…
5.Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pedoman Peyehatan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Pasal 1

2.Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi, sebagai anggota;
3.Menteri Keuangan, sebagai anggota;
4.Menteri Negara Sekretaris Negara, sebagai anggota;
5.Gubernur Bank Indonesia, sebagai anggota;
6.Prof. Dr. Widjojo Nitisastro, sebagai anggota. Tim Privatisasi bertugas untuk:
1.Merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan serta persyaratan dan prioritas Badan Usaha Milik Negara yang akan melaksanakan privatisasi baik melalui pasar modal dalam negeri, pasar modal luar negeri maupun secara lain, termasuk kerja sama operasi dan penempatan modal secara langsung.
2.Melakukan…
2.Melakukan kajian dan penilaian terhadap Badan Usaha Milik Negara sebelum melakukan privatisasi.
3.Melakukan kajian dan penilaian terhadap Badan Usaha Milik Negara sebelum melakukan privatisasi.
4.Menilai dan menetapkan Penjamin Pelaksana Emisi, jumlah saham, nilai saham perdana dan struktur penawaran dalam hal privatisasi dilakukan melalui pasar modal.
5.Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan privatisasi.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Privatisasi mengikutsertakan Menteri Teknis dari Badan Usaha Milik Negara yang akan melaksanakan privatisasi.

Pasal 4

Tim Privatisasi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 5

Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Tim Privatisasi dapat membentuk Tim Teknis dan Sekretariat Tim.

Pasal 6

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Tim privatisasi dibebankan pada Anggaran Belanja Departemen Keuangan. Pasal 7…

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 55 Tahun 1996

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 1990

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 1988

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 1990

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 1988