DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1995

Nomor: 1
Tahun: 1995
Ditetapkan: 7 Maret 1995
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 198

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam UU ini diatur mengenai pengelolaan kegiatan perseroan yang harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Secara garis besar, UU ini mengatur mengenai pendirian, anggaran dasar, pendaftaran dan pengumuman perseroan, rapat umum pemegang saham, laporan tahunan dan penggunaan laba, dan pembubaran perseroan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa disamping bentuk badan hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, hingga saat ini masih terdapat badan hukum lain dalam bentuk Maskapai Andil Indonesia sebagaimana diatur dalam Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen, Staatsblad 1939 : 569 jo. 717);
c.bahwa dalam rangka menciptakan kesatuan hukum, untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat lebih memacu pembangunan nasional, serta untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum, dualisme pengaturan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu ditiadakan dengan mengadakan pembaharuan peraturan tentang Perseroan Terbatas;
d.bahwa pembaharuan pengaturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf c, harus merupakan pengejawantahan asas kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
e.bahwa…
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Perseroan Terbatas; Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
2.Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris.
3.Rapat…
3.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
4.Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
5.Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.
6.Perseroan Terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
7.Menteri adalah Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Pasal 2

Kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.

Pasal 3

(1)Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.
(2)Ketentuan...
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila:
1. a.persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
2. b.pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
3. c.pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
4. d.pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Pasal 4

Terhadap perseroan berlaku Undang-undang ini, Anggaran Dasar perseroan, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Perseroan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 6

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

BAB II

PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR, PENDAFTARAN, DAN PENGUMUMAN

Pasal 7

(1)Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
(2)Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.
(3)Dalam hal setelah perseroan disahkan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain.
(4)Dalam hal setelah lampau jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pemegang saham tetap kurang dari 2(dua) orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.
(5)Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan dalam ayat (3), serta ayat (4) tidak berlaku bagi perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara.
(6)Perseroan...
(6)Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri.
(7)Dalam pembuatan Akta Pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

Pasal 8

(1)Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain, sekurang-kurangnya:
1. a.nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri;
2. b.susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang pertama kali diangkat; dan
3. c.nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.
(2)Akta Pendirian tidak boleh memuat:
1. a.ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
2. b.ketentuan tentang pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Pasal 9

(1)Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) para pendiri bersama-sama atau kuasanya, mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan Akta Pendirian perseroan.
(2)Pengesahan...
(2)Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima.
(3)Dalam hal permohonan ditolak, penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 10

(1)Perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal serta susunan saham perseroan, yang dilakukan oleh pendiri sebelum perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam Akta Pendirian.
(2)Naskah asli atau salinan resmi akta otentik mengenai perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diletakkan pada Akta Pendirian.
(3)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi, maka perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi perseroan.

Isi peraturan

Teks198PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (95)

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 76 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 76 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 75 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 89 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 75 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 85 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 67 Tahun 2001