DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 56 Tahun 2000

Nomor: 56
Tahun: 2000
Ditetapkan: 20 April 2000
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Keputusan Presiden tentang Sekretariat Wakil Presiden. Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Sekretariat Wakil Presiden adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Presiden.
(2)Sekretariat Wakil Presiden dipimpin oleh Sekretariat Wakil Presiden.

Pasal 2

Sekretariat Wakil Presiden mempunyai tugas memberikan dukungan staf dan administrasi kepada Wakil Presiden.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Wakil Presiden menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan dan pelaksanaan acara kenegaraan dan acara lainnya yang dipimpin atau dihadiri Wakil Presiden dan acara lain yang dihadiri Wakil Presiden dan suami Wakil Presiden;
b.penyiapan dan pelaksanaan acara perjalanan Wakil Presiden dan/atau suami wakil Presiden baik di dalam maupun di luar negeri;
c.penyiapan data, informasi, telaahan atau kajian, dan laporan mengenai masalah-masalah yang terkait dengan tugas Wakil Presiden dalam rangka membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara pada umumnya, maupun dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan Presiden kepada Wakil Presiden;
d.pelaksanaan hubungan dan kerjasama dengan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, departemen dan lembaga pemerintah lainnya, serta pihak-pihak lain yang diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya;
e.perencanaan dan pengelolaan anggaran dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Wakil Presiden;
f.penyiapan bahan untuk pemberian keterangan pers dan pemberitaan media massa, serta pelayanan penerjemahan;
g.koordinasi dengan Sekretariat Negara, Sekretariat Presiden, Sekretariat Kabinet, dan Sekretariat Pengendalian Pemerintahan dalam rangka pemberian dukungan staf dan administrasi bagi pelaksanaan tugas-tugas Wakil Presiden;
h.koordinasi dengan Sekretariat Militer dalam rangka pelaksanaan pengamanan Wakil Presiden dan keluarga;
i.pemberian dukungan staf dan administrasi yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas Penasehat dan Tim Kerja yang membantu Wakil Presiden;
j.penyelenggaraan pelayanan keprotokolan dan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden dan suami Wakil Presiden;
k.pemberian petunjuk-petunjuk teknis di bidang kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada para ajudan Wakil Presiden dan suami Wakil Presiden serta dokter pribadi Wakil Presiden;
l.koordinasi dengan Tim Dokter Kepresidenan dalam rangka pemberian layanan kesehatan Wakil Presiden dan suami Wakil Presiden;
m.pelaksanaan urusan tata usaha, ketertiban dan keamanan dalam kepegawaian, bangunan, perlengkapan dan kendaraan;
n.lain-lain sesuai arahan Wakil Presiden dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Sekretariat Wakil Presiden terdiri dari:

1.Deputi Bidang Politik;
2.Deputi Bidang Ekonomi;
3.Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4.Deputi Bidang Kewilayahan, Kebangsaan dan Kemanusiaan;
5.Deputi Bidang Administrasi.

Pasal 5

Deputi Bidang Politik adalah unsur staf dari sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Wakil Presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Wakil Presiden.

Pasal 6

Deputi Bidang Politik mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan staf kepada Wakil Presiden di bidang politik, pemerintahan, hukum, pertahanan, keamanan dan ketertiban.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Deputi Bidang Politik menyelengarakan fungsi:

a.pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai masalah bidang politik, pemerintahan, pertahanan, keamanan dan ketertiban, serta kehakiman dan hukum yang timbul serta dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
b.pengamatan perkembangan pelaksanaan kebijakan Pemerintah di bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam butir a yang ditetapkan Presiden dan/atau Wakil Presiden, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya yang diambil baik melalui rapat-rapat koordinasi maupun di tingkat departemen dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya;
c.pengamatan perkembangan umum di bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam butir a, baik luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dipandang perlu;
d.hubungan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintah, serta pihak-pihak lainnya yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugasnya;
e.penyiapan laporan kepada Wakil Presiden;
f.lain-lain sesuai arahan Wakil Presiden dan/atau Sekretaris Wakil Presiden.

Pasal 8

Deputi Bidang Ekonomi adalah unsur staf dari sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Wakil Presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Wakil Presiden.

Pasal 9

Deputi Bidang Ekonomi mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan staf kepada Wakil Presiden di bidang ekonomi, keuangan, perindustrian dan perdagangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Deputi Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

a.pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai masalah di bidang ekonomi, moneter, keuangan negara, perindustrian dan perdagangan yang timbul; serta dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
b.pengamatan perkembangan pelaksanaan kebijakan Pemerintah di bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam butir a yang ditetapkan Presiden dan/atau Wakil Presiden, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya yang diambil baik melalui rapat-rapat koordinasi maupun di tingkat departemen atau lembaga-lembaga pemerintah lainnya;
c.pengamatan perkembangan umum di bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam butir a berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, pelaku ekonomi, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, masyarakat akademi, media massa dan kalangan lainnya yang dipandang perlu;
d.hubungan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintah, serta pihak-pihak lainnya yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugasnya.
e.penyiapan laporan kepada Wakil Presiden;
f.lain-lain sesuai arahan Wakil Presiden dan/atau Sekretaris Wakil Presiden.

Pasal 11

Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, disingkat Deputi Bidang KESRA, adalah unsur staf dari sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Wakil Presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Wakil Presiden.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Sekretariat Wakil Presiden adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Presiden.
(2)Sekretariat Wakil Presiden dipimpin oleh Sekretariat Wakil Presiden.

Pasal 2

Sekretariat Wakil Presiden mempunyai tugas memberikan dukungan staf dan administrasi kepada Wakil Presiden.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Wakil Presiden menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan dan pelaksanaan acara kenegaraan dan acara lainnya yang dipimpin atau dihadiri Wakil Presiden dan acara lain yang dihadiri Wakil Presiden dan suami Wakil Presiden;
b.penyiapan dan pelaksanaan acara perjalanan Wakil Presiden dan/atau suami wakil Presiden baik di dalam maupun di luar negeri;
c.penyiapan data, informasi, telaahan atau kajian, dan laporan mengenai masalah-masalah yang terkait dengan tugas Wakil Presiden dalam rangka membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara pada umumnya, maupun dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan Presiden kepada Wakil Presiden;
d.pelaksanaan hubungan dan kerjasama dengan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, departemen dan lembaga pemerintah lainnya, serta pihak-pihak lain yang diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya;
e.perencanaan dan pengelolaan anggaran dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Wakil Presiden;
f.penyiapan bahan untuk pemberian keterangan pers dan pemberitaan media massa, serta pelayanan penerjemahan;
g.koordinasi dengan Sekretariat Negara, Sekretariat Presiden, Sekretariat Kabinet, dan Sekretariat Pengendalian Pemerintahan dalam rangka pemberian dukungan staf dan administrasi bagi pelaksanaan tugas-tugas Wakil Presiden;
h.koordinasi dengan Sekretariat Militer dalam rangka pelaksanaan pengamanan Wakil Presiden dan keluarga;
i.pemberian dukungan staf dan administrasi yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas Penasehat dan Tim Kerja yang membantu Wakil Presiden;
j.penyelenggaraan pelayanan keprotokolan dan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden dan suami Wakil Presiden;
k.pemberian petunjuk-petunjuk teknis di bidang kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada para ajudan Wakil Presiden dan suami Wakil Presiden serta dokter pribadi Wakil Presiden;
l.koordinasi dengan Tim Dokter Kepresidenan dalam rangka pemberian layanan kesehatan Wakil Presiden dan suami Wakil Presiden;
m.pelaksanaan urusan tata usaha, ketertiban dan keamanan dalam kepegawaian, bangunan, perlengkapan dan kendaraan;
n.lain-lain sesuai arahan Wakil Presiden dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Sekretariat Wakil Presiden terdiri dari:

1.Deputi Bidang Politik;
2.Deputi Bidang Ekonomi;
3.Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4.Deputi Bidang Kewilayahan, Kebangsaan dan Kemanusiaan;
5.Deputi Bidang Administrasi.

Pasal 5

Deputi Bidang Politik adalah unsur staf dari sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Wakil Presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Wakil Presiden.

Pasal 6

Deputi Bidang Politik mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan staf kepada Wakil Presiden di bidang politik, pemerintahan, hukum, pertahanan, keamanan dan ketertiban.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Deputi Bidang Politik menyelengarakan fungsi:

a.pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai masalah bidang politik, pemerintahan, pertahanan, keamanan dan ketertiban, serta kehakiman dan hukum yang timbul serta dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
b.pengamatan perkembangan pelaksanaan kebijakan Pemerintah di bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam butir a yang ditetapkan Presiden dan/atau Wakil Presiden, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya yang diambil baik melalui rapat-rapat koordinasi maupun di tingkat departemen dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya;
c.pengamatan perkembangan umum di bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam butir a, baik luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dipandang perlu;
d.hubungan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintah, serta pihak-pihak lainnya yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugasnya;
e.penyiapan laporan kepada Wakil Presiden;
f.lain-lain sesuai arahan Wakil Presiden dan/atau Sekretaris Wakil Presiden.

Pasal 8

Deputi Bidang Ekonomi adalah unsur staf dari sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Wakil Presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Wakil Presiden.

Pasal 9

Deputi Bidang Ekonomi mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan staf kepada Wakil Presiden di bidang ekonomi, keuangan, perindustrian dan perdagangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Deputi Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

a.pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai masalah di bidang ekonomi, moneter, keuangan negara, perindustrian dan perdagangan yang timbul; serta dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
b.pengamatan perkembangan pelaksanaan kebijakan Pemerintah di bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam butir a yang ditetapkan Presiden dan/atau Wakil Presiden, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya yang diambil baik melalui rapat-rapat koordinasi maupun di tingkat departemen atau lembaga-lembaga pemerintah lainnya;
c.pengamatan perkembangan umum di bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam butir a berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, pelaku ekonomi, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, masyarakat akademi, media massa dan kalangan lainnya yang dipandang perlu;
d.hubungan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintah, serta pihak-pihak lainnya yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugasnya.
e.penyiapan laporan kepada Wakil Presiden;
f.lain-lain sesuai arahan Wakil Presiden dan/atau Sekretaris Wakil Presiden.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 56 Tahun 2000

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 3 Tahun 2001

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 3 Tahun 2001