DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 3 Tahun 2001

Nomor: 3
Tahun: 2001
Ditetapkan: 9 Januari 2001
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara berdayaguna dan berhasilguna perlu dilakukan penataan kembali tugas, fungsi, susunan organisasi dan Sekretariat Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana;
c.bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, dan dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang lebih efektif, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang …
2.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
3.Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3491);
5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8.Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2000 tentang Sekretariat Wakil Presiden;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : … MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI.

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 1

(1)Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi selanjutnya disebut dengan BAKORNAS PBP adalah wadah koordinasi yang bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(2)Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)meliputi upaya penanggulangan bencana baik yang ditimbulkan oleh alam maupun oleh ulah manusia, yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan/mitigasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
(3)Penanganan pengungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya pelayanan dan perlindungan kemanusiaan terhadap pengungsi yang timbul akibat konflik, baik sosial maupun politik yang terjadi pada suatu Daerah, yang meliputi kegiatan pencegahan, tanggap darurat, penampungan, pemindahan, dan pengembalian/relokasi pengungsi.

Pasal 2

…

Pasal 2

Tugas BAKORNAS PBP adalah:

a.merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang cepat, efisien, dan efektif;
b.mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara terpadu;
c.memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penang- gulangan bencana dan penanganan pengungsi yang meliputi pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

BAB II

ORGANISASI BAKORNAS PBP

Pasal 3

(1)Susunan keanggotaan BAKORNAS PBP terdiri dari:
1. a.Ketua merangkap anggota : Wakil Presiden Republik Indonesia;
2. b.Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
  1. 2.Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
  2. 3.Menteri Pemukiman dan Prasarana Wila- yah;
  3. 4.Menteri ….
  4. 4.Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi;
  5. 5.Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral;
  6. 6.Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  7. 7.Menteri Keuangan;
  8. 8.Menteri Kehutanan;
  9. 9.Menteri Negara Ling-kungan Hidup;
  10. 10.Panglima TNI;
  11. 11.Kepala Kepolisian Ne- gara RI;
  12. 12.Gubernur yang diwilayahnya terkena bencana/terjadi pengungsian.
3. c.Sekretaris merangkap Anggota : Sekretaris Wakil Presiden.
(2)Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugasnya, Ketua BAKORNAS PBP dapat mengundang Menteri atau Pejabat tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan BAKORNAS PBP, dan mengikutserta- kannya dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.

BAB III

SEKRETARIAT BAKORNAS PBP

Pasal 4

(1)Untuk memberikan dukungan staf dan administrasi kepada BAKORNAS PBP, dibentuk sebuah Sekretariat BAKORNAS PBP.
(2)Sekretariat BAKORNAS PBP bertugas memberikan pelayanan staf dan administrasi kepada BAKORNAS PBP.

Pasal 5

(1)Sekretariat BAKORNAS PBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh Sekretaris BAKORNAS PBP.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris BAKORNAS PBP dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.
(3)Sekretariat BAKORNAS PBP terdiri dari:
1. a.Deputi Bidang Penanggulangan Bencana;
2. b.Deputi Bidang Penanganan Pengungsi;
3. c.Deputi Bidang Kerja Sama dan Peranserta Masyarakat;
4. d.Deputi Bidang Administrasi.
(4)Masing-masing Deputi terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Biro.
(5)Masing-masing Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian.
(6)Masing-masing
(6)Masing-masing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian.
(7)Organisasi, dan tata kerja Sekretaiat BAKORNAS PBP ditetapkan oleh Sekretaris BAKORNAS PBP setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 6

Apabila dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BAKORNAS PBP, Sekretaris BAKORNAS PBP dapat membentuk Kelompok Kerja dan atau Kelompok Pakar sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

(1)Wakil Sekretaris BAKORNAS PBP, dan Deputi adalah jabatan Eselon Ia.
(2)Kepala Biro adalah jabatan Eselon IIa.
(3)Kepala Bagian adalah jabatan Eselon IIIa.
(4)Kepala Subbagian adalah jabatan Eselon IVa.

Pasal 8

(1)Sekretaris BAKORNAS PBP, Wakil Sekretaris BAKORNAS PBP dan para Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua BAKORNAS PBP.
(2)Kepala ….
(2)Kepala Biro, Kepala Bagian, dan jabatan-jabatan lain yang berada di bawahnya, diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris BAKORNAS PBP.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara berdayaguna dan berhasilguna perlu dilakukan penataan kembali tugas, fungsi, susunan organisasi dan Sekretariat Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana;
c.bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, dan dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang lebih efektif, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang …
2.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
3.Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3491);
5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8.Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2000 tentang Sekretariat Wakil Presiden;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : … MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI.

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 1

(1)Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi selanjutnya disebut dengan BAKORNAS PBP adalah wadah koordinasi yang bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(2)Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)meliputi upaya penanggulangan bencana baik yang ditimbulkan oleh alam maupun oleh ulah manusia, yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan/mitigasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
(3)Penanganan pengungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya pelayanan dan perlindungan kemanusiaan terhadap pengungsi yang timbul akibat konflik, baik sosial maupun politik yang terjadi pada suatu Daerah, yang meliputi kegiatan pencegahan, tanggap darurat, penampungan, pemindahan, dan pengembalian/relokasi pengungsi.

Pasal 2

…

Pasal 2

Tugas BAKORNAS PBP adalah:

a.merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang cepat, efisien, dan efektif;
b.mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara terpadu;
c.memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penang- gulangan bencana dan penanganan pengungsi yang meliputi pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

BAB II

ORGANISASI BAKORNAS PBP

Pasal 3

(1)Susunan keanggotaan BAKORNAS PBP terdiri dari:
1. a.Ketua merangkap anggota : Wakil Presiden Republik Indonesia;
2. b.Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
  1. 2.Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
  2. 3.Menteri Pemukiman dan Prasarana Wila- yah;
  3. 4.Menteri ….
  4. 4.Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi;
  5. 5.Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral;
  6. 6.Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  7. 7.Menteri Keuangan;
  8. 8.Menteri Kehutanan;
  9. 9.Menteri Negara Ling-kungan Hidup;
  10. 10.Panglima TNI;
  11. 11.Kepala Kepolisian Ne- gara RI;
  12. 12.Gubernur yang diwilayahnya terkena bencana/terjadi pengungsian.
3. c.Sekretaris merangkap Anggota : Sekretaris Wakil Presiden.
(2)Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugasnya, Ketua BAKORNAS PBP dapat mengundang Menteri atau Pejabat tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan BAKORNAS PBP, dan mengikutserta- kannya dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.

BAB III

SEKRETARIAT BAKORNAS PBP

Pasal 4

(1)Untuk memberikan dukungan staf dan administrasi kepada BAKORNAS PBP, dibentuk sebuah Sekretariat BAKORNAS PBP.
(2)Sekretariat BAKORNAS PBP bertugas memberikan pelayanan staf dan administrasi kepada BAKORNAS PBP.

Pasal 5

(1)Sekretariat BAKORNAS PBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh Sekretaris BAKORNAS PBP.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris BAKORNAS PBP dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.
(3)Sekretariat BAKORNAS PBP terdiri dari:
1. a.Deputi Bidang Penanggulangan Bencana;
2. b.Deputi Bidang Penanganan Pengungsi;
3. c.Deputi Bidang Kerja Sama dan Peranserta Masyarakat;
4. d.Deputi Bidang Administrasi.
(4)Masing-masing Deputi terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Biro.
(5)Masing-masing Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian.
(6)Masing-masing
(6)Masing-masing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian.
(7)Organisasi, dan tata kerja Sekretaiat BAKORNAS PBP ditetapkan oleh Sekretaris BAKORNAS PBP setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 6

Apabila dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BAKORNAS PBP, Sekretaris BAKORNAS PBP dapat membentuk Kelompok Kerja dan atau Kelompok Pakar sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

(1)Wakil Sekretaris BAKORNAS PBP, dan Deputi adalah jabatan Eselon Ia.
(2)Kepala Biro adalah jabatan Eselon IIa.
(3)Kepala Bagian adalah jabatan Eselon IIIa.
(4)Kepala Subbagian adalah jabatan Eselon IVa.

Pasal 8

(1)Sekretaris BAKORNAS PBP, Wakil Sekretaris BAKORNAS PBP dan para Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua BAKORNAS PBP.
(2)Kepala ….
(2)Kepala Biro, Kepala Bagian, dan jabatan-jabatan lain yang berada di bawahnya, diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris BAKORNAS PBP.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1982

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 106 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 56 Tahun 2000

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 111 Tahun 2001

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1982

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 106 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 56 Tahun 2000

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 111 Tahun 2001