Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 6 Tahun 1995
- Nomor
- 6
- Tahun
- 1995
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 11
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN :… MEMUTUSKAN : Mencabut : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa. Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM EVALUASI PENGADAAN.
Untuk mencapai sasaran dan program pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan nasional dan digunakannya produksi dalam negeri secara optimal, serta meningkatkan dayaguna dan hasilguna pengadaan barang dan jasa keperluan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Pemerintah Daerah, dibentuk Tim Evaluasi Pengadaan Barang dengan susunan keanggotaan, kedudukan, fungsi dan tugas serta tata kerja seperti tersebut pada pasal-pasal berikut dalam Keputusan Presiden ini.
Susunan keanggotaan Tim Evaluasi Pengadaan terdiri dari: Ketua : Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan Wakil Ketua I : Menteri Perindustrian Wakil… Wakil Ketua II/ Pelaksanaan Harian : Wakil Ketua BAPPENAS Sekretaris I, merangkap anggota : Sekretaris Menko Ekku dan Wasbang Sekretaris II/ Sekretaris Pelaksana Harian : Deputi Ketua Bappenas Bidang Pembiayaan dan Pengendalian Pelaksanaan Anggota : 1. Asisten V Menteri Koordinator Ekku dan Wasbang;
Pasal 3…
Tim Evaluasi Pengadaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Pasal 6…
Tata kerja Tim Evaluasi Pengadaan:
Pasal 7…
Menko Ekku dan Wasbang selaku Ketua Tim Evaluasi Pengadaan secara berkala melaporkan pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Pengadaan kepada Presiden.
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Evaluasi Pengadaan dapat menghubungi dan meminta segala keterangan yang dibutuhkan dari semua Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Pemerintah Daerah dan pihak lain yang dipandang perlu. Pasal 9…
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Pebruari 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)