DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa ... telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden;L e '
c.bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 ten tang Perikanan sebagaimana
b.bahwa dalam rangka pemanfaatan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan diperlukan sistem penegakan hukum yang optimal;
a.bahwa wilayah timur Indonesia yang berbatasan dengan negara lain, memiliki sumber daya ikan yang sangat potensial dan merupakan sentra perikanan nasional sering menjadi target bagi kapal perikanan asing maupun lokal dalam melakukan penangkapan ikan ilegal; Menimbang PRESIDEN REPUBLlKINDONESIA ;... .. . DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA DANPENGADlLANNEGERI MERAUKE \ .. KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIKINDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKANPENGADILANPERIKANAN PADAPENGADILANNEGERI AMBON,PENGADILANNEGERI SORONG

Mengingat

1.Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3316), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4958);
3.Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) sebagaimana telab diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor5076).;
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4443) 1- sebagaimana ...

d.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan NegeriMerauke. 2 Mengingat \

(2)Daerah ... Pengadilan Negerimeliputi wilayah L Negeri Ambon Ambon.

Pasal 3

(1)Daerah hukum Pengadilan Perikanan di Pengadilan Pasal 2 Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana di bidang perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke.

Pasal 1

Membentuk Pengadilan Perikanan yang berada di lingkungan Peradilan Urnum pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke. KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGADlLANPERIKANANPADAPENGADILANNEGERI AMBON, PENGADllAN NEGERI SORONG DAN PENGADlLANNEGERIMERAUKE. MEMUTUSKAN: sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 3 Menetapkan Pasal 6 ...

Pasal 5

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pengadaan sarana dan prasarana Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung Republiklndonesm. ~ Pasal 4 Pengadilan Perikanan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 1 berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana perikanan yang dilakukan di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2)Daerah hukurn Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Sarong meliputi wayah Pengadilan Negeri Sarong.
(3)Daerah hukuni Pengadilan Perikanan di Pengadilan ,: Negeri Merauke meliputi wilayah Pengadilan Negeri Merauke. 4 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI DR. H. SUSILO .BAMBANG YUDHOYONO ttd. Ditetapkan eli Jakarta pada tanggal 6 Februari 2014 ,PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Pasal 6 Keputusan Presiden ini rnulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 5

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa ... telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden;L e '
c.bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 ten tang Perikanan sebagaimana
b.bahwa dalam rangka pemanfaatan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan diperlukan sistem penegakan hukum yang optimal;
a.bahwa wilayah timur Indonesia yang berbatasan dengan negara lain, memiliki sumber daya ikan yang sangat potensial dan merupakan sentra perikanan nasional sering menjadi target bagi kapal perikanan asing maupun lokal dalam melakukan penangkapan ikan ilegal; Menimbang PRESIDEN REPUBLlKINDONESIA ;... .. . DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA DANPENGADlLANNEGERI MERAUKE \ .. KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIKINDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKANPENGADILANPERIKANAN PADAPENGADILANNEGERI AMBON,PENGADILANNEGERI SORONG

Mengingat

1.Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3316), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4958);
3.Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) sebagaimana telab diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor5076).;
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4443) 1- sebagaimana ...

d.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan NegeriMerauke. 2 Mengingat \

(2)Daerah ... Pengadilan Negerimeliputi wilayah L Negeri Ambon Ambon.

Pasal 3

(1)Daerah hukum Pengadilan Perikanan di Pengadilan Pasal 2 Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana di bidang perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke.

Pasal 1

Pasal 5

(2)Daerah hukurn Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Sarong meliputi wayah Pengadilan Negeri Sarong.
(3)Daerah hukuni Pengadilan Perikanan di Pengadilan ,: Negeri Merauke meliputi wilayah Pengadilan Negeri Merauke. 4 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI DR. H. SUSILO .BAMBANG YUDHOYONO ttd. Ditetapkan eli Jakarta pada tanggal 6 Februari 2014 ,PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Pasal 6 Keputusan Presiden ini rnulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 5

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 6 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 1

Pasal 5

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 1

Pasal 5

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 2009