DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1985

Nomor: 14
Tahun: 1985
Ditetapkan: 30 Desember 1985
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 145

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam UU ini diatur mengenai kedudukan, susunan, kekuasaan, dan hukum acara mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Susunan Mahkamah Agung terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung. Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: a. permohonan kasasi; b. sengketa tentang kewenangan mengadili; dan c. permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat;
c.bahwa dalam rangka upaya di atas, pengaturan tentang susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung yang selama ini masih didasarkan pada Undang-undang Nomor 13. Tahun 1965 ternyata tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970;
d.bahwa selain itu, dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969, Undang- undang Nomor 13 Tahun 1965 telah dinyatakan tidak berlaku, tetapi saat tidak berlakunya ditetapkan pada saat undang-undang yang menggantikannya mulai berlaku;
e.bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan undang-undang yang mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung serta hukum acara yang berlaku bagi Mahkamah Agung; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24, dan Pasal 25 Undang- Undang Dasar 1945;

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara;
3.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG MAHKAMAH AGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Mahkamah Agung adalah Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978.

Pasal 2

Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Pasal 3

Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II

SUSUNAN MAHKAMAH AGUNG

Pasal 4

Susunan Mahkamah Agung terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung.

Pasal 5

(1)Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan beberapa orang Ketua Muda.
(2)Hakim Anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung.

Pasal 6

(1)Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman.
(2)Syarat, dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian mereka yang tersebut ayat (1) ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Pasal 7

(1)Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agung seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1. a.warganegara Indonesia;
2. b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.setia kepada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional, kepada Proklamasi 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 serta kepada revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mengemban amanat penderitaan rakyat;
4. d.bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI" atau organisasi terlarang lainnya;
5. e.berijazah sarjana hukum atau sarjana lain dan mempunyai keahlian di bidang hukum;
6. f.berumur serendah-rendahnya 50 (lima puluh) tahun;
7. g.berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Tingkat Banding;
8. h.berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
(2)Dalam hal-hal tertentu dapat dibuka kemungkinan untuk mengangkat Hakim Agung yang tidak didasarkan atas sistem karier dengan syarat bahwa yang bersangkutan berpengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun di bidang hukum.

Pasal 8

(1)Hakim Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
(2)Daftar nama calon sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden selaku Kepala Negara setelah Dewan Perwakilan Rakyat mendengar pendapat Mahkamah Agung dan Pemerintah.
(3)Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara di antara Hakim Agung yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan rakyat.
(4)Ketua Muda Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara diantara Hakim Agung yang diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung.
(5)Untuk mengisi lowongan jabatan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung, diusulkan masing-masing 2 (dua) orang calon.

Pasal 9

(1)Sebelum memangku jabatannya Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut Agama atau Kepercayaannya yang berbunyi sebagai berikut : "Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tiada memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga". "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian". "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia". "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Anggota Mahkamah Agung. yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".
(2)Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Presiden selaku Kepala Negara.
(3)Hakim Anggota Mahkamah Agung diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 10

(1)Hakim Agung tidak boleh merangkap menjadi :
1. a.pelaksana putusan Mahkamah Agung;
2. b.wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan atau sedang diperiksa olehnya;
3. c.penasihat hukum;
4. d.pengusaha.
(2)Kecuali larangan perangkapan jabatan lain yang telah diatur dalam Undang-undang, maka jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim Agung selain jabatan tersebut ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Isi peraturan

Teks145PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1970

Peraturan turunan (38)

Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1993

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 50 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 2011

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 145 Tahun 1998

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 62 Tahun 2002

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 6 Tahun 2014

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 10 Tahun 1995

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 19 Tahun 2008

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 41 Tahun 1992

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 88 Tahun 1999

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1970

Peraturan turunan (38)

Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1993