DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 61 Tahun 1993

Nomor: 61
Tahun: 1993
Ditetapkan: 12 Juli 1993
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa secara geografis wilayah Republik Indonesia terdiri dari pulau-pulau dengan perairan terbuka, karena itu sangat potensial sebagai tempat pembuangan limbah berbahaya secara tidak sah dari luar negeri;
c.bahwa untuk memelihara kelestarian lingkungan serta mencegah agar wilayah Republik Indonesia tidak menjadi tempat pembuangan limbah berbahaya, dipandang perlu menjadi pihak pada Convention tersebut pada huruf a di atas;
d.bahwa…
d.bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Convention tersebut dengan Keputusan Presiden. Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL.

Pasal 1

Mengesahkan Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of the Hazardous Wastes and Their Disposal yang telah diterima di Basel, Swiss, pada tanggal 22 Maret 1989 sebagai hasil the Conference of Plenipotentiaries on the Global Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes yang diselenggarakan oleh United Nations Environment Programme (UNEP), dengan suatu Pernyataan (Declaration) yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini. Pasal 2…

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 12 Juli 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 1993 MENTERI SEKRETARIS NEGARA ttd. MOERDIONO LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 1993 TANGGAL 12 JULI 1993 PERNYATAAN (DECLARATION) Mengingat bahwa peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku perlu diserasikan, maka ketentuan Pasal 3 (1) Konvensi ini akan dilaksanakan oleh Indonesia setelah peraturan perundang-undangan baru yang telah diserasikan itu ditetapkan dan mulai berlaku. (Mindful of the need of adjusting the existing national laws and regulations, the provisions of Article 3 (1) of this Convention shall only be implemented by Indonesia after the new revised laws and regulations have been enacted and enter into force). PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa secara geografis wilayah Republik Indonesia terdiri dari pulau-pulau dengan perairan terbuka, karena itu sangat potensial sebagai tempat pembuangan limbah berbahaya secara tidak sah dari luar negeri;
c.bahwa untuk memelihara kelestarian lingkungan serta mencegah agar wilayah Republik Indonesia tidak menjadi tempat pembuangan limbah berbahaya, dipandang perlu menjadi pihak pada Convention tersebut pada huruf a di atas;
d.bahwa…
d.bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Convention tersebut dengan Keputusan Presiden. Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 61 Tahun 1993

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Peraturan turunan (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 60 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Peraturan turunan (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 60 Tahun 2005