DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 62 Tahun 2000

Nomor: 62
Tahun: 2000
Ditetapkan: 8 Mei 2000
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibentuk Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) melalui Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993 yang dalam perkembangannya perlu dilakukan perubahan-perubahan sehubungan dengan upaya peningkatan koordinasi dan kinerja pembangunan yang harus disesuaikan dengan fungsi Departemen/Instansi yang terkait;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993 tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nommor 3501);
3.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nommor 3839);
4.Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
5.Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator;
6.Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL.

Pasal 1

Menunjuk Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri sebagai Menteri yang bertugas mengkoordinasikan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Pasal 2

Koordinasi penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diselenggarakan dalam suatu badan yang disebut Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.

Pasal 3

Susunan keanggotaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas : Ketua : Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri; Wakil Ketua : Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah; Anggota : 1) Menteri Dalam Negeri; 2) Menteri Pertahanan; 3) Menteri Pertanian; 4) Menteri Negara Pekerjaan Umum; 5) Menteri Negara Lingkungan Hidup; 6) Menteri Negara Otonomi Daerah; 7) Kepala Badan Pertanahan Nasional; Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Pasal 4

Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

a.mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional secara terpadu sebagai dasar bagi kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional dan kawasan yang dijabarkan dalam program pembangunan sektor dan program pembangunan di daerah;
b.merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan penanganan dan menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang baik di tingkat nasional maupun daerah, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
c.mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang;
d.memaduserasikan undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan penyusunan peraturan pelaksanaannya dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
e.memaduserasikan penatagunaan tanah dan penatagunaan Sumber Daya Alam lainnya dengan Rencana Tata Ruang;
f.melakukan pemantauan (monitoring) pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan memanfaatkan hasil pemantauan (monitoring) tersebut untuk penyempurnaan Rencana Tata Ruang;
g.menyelenggarakan pembinaan tata ruang di daerah dengan mensinkronkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dalam rangka pengembangan wilayah;
h.mengembangkan dan menetapkan prosedur pengelolaan tata ruang;
i.menyelenggarakan pembinaan dan penentuan prioritas terhadap kawasan-kawasan strategis nasional dalam rangka pengembangan wilayah;
j.membina kelembagaan dan sumber daya manusia penyelenggara Penataan Ruang;
k.menyelenggarakan pembinaan dan standarisasi perpetaan tata ruang.

Pasal 5

Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional dibantu oleh Tim Teknis dengan susunan keanggotaan terdiri atas : Ketua : Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah; Wakil Ketua I : Deputi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; Wakil Ketua II : Deputi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Regional dan Sumber Daya Alam; Sekretaris : Direktur Jenderal Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah, Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah; Anggota : 1) Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri; 2) Wakil Kepala Badan Pertanahan; 3) Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan; 4) Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian; 5) Deputi Menteri Negara Pekerjaan Umum Bidang Prasarana dan Sarana Kawasan Terbangun; 6) Deputi Menteri Negara Otonomi Daerah Bidang Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan Daerah; 7) Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 8) Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Sosial, Ekonomi, dan Perdagangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah selaku Ketua Tim Teknis dapat membentuk Kelompok Kerja untuk menangani penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus.

Pasal 7

Segala biaya untuk pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang ini dibebankan kepada Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara.

Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993 tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibentuk Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) melalui Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993 yang dalam perkembangannya perlu dilakukan perubahan-perubahan sehubungan dengan upaya peningkatan koordinasi dan kinerja pembangunan yang harus disesuaikan dengan fungsi Departemen/Instansi yang terkait;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993 tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nommor 3501);
3.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nommor 3839);
4.Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
5.Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator;
6.Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL.

Pasal 1

Pasal 2

Koordinasi penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diselenggarakan dalam suatu badan yang disebut Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.

Pasal 3

Pasal 4

Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

a.mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional secara terpadu sebagai dasar bagi kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional dan kawasan yang dijabarkan dalam program pembangunan sektor dan program pembangunan di daerah;
b.merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan penanganan dan menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang baik di tingkat nasional maupun daerah, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
c.mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang;
d.memaduserasikan undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan penyusunan peraturan pelaksanaannya dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
e.memaduserasikan penatagunaan tanah dan penatagunaan Sumber Daya Alam lainnya dengan Rencana Tata Ruang;
f.melakukan pemantauan (monitoring) pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan memanfaatkan hasil pemantauan (monitoring) tersebut untuk penyempurnaan Rencana Tata Ruang;
g.menyelenggarakan pembinaan tata ruang di daerah dengan mensinkronkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dalam rangka pengembangan wilayah;
h.mengembangkan dan menetapkan prosedur pengelolaan tata ruang;
i.menyelenggarakan pembinaan dan penentuan prioritas terhadap kawasan-kawasan strategis nasional dalam rangka pengembangan wilayah;
j.membina kelembagaan dan sumber daya manusia penyelenggara Penataan Ruang;
k.menyelenggarakan pembinaan dan standarisasi perpetaan tata ruang.

Pasal 5

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah selaku Ketua Tim Teknis dapat membentuk Kelompok Kerja untuk menangani penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus.

Pasal 7

Segala biaya untuk pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang ini dibebankan kepada Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara.

Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993 tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 62 Tahun 2000

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 75 Tahun 1993

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 75 Tahun 1993