DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 63 Tahun 1986

Nomor: 63
Tahun: 1986
Ditetapkan: 10 Desember 1986
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, belum diatur batas usia pensiun bagi Widyaiswara dan Penyuluh Pertanian, dan oleh sebab itu dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan Widyaiswara dan Penyuluh Pertanian;

c.bahwa penambahan jenis jabatan yang dapat diberikan perpan- jangan batas usia pensiun tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dapat diten- tukan oleh Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
1. 2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156); MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJABAT JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DAN PENYULUH PERTANIAN.

Pasal 1

(1)Menambah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut :
1. a.65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan :
  1. 1.Widyaiswara Utama;
  2. 2.Widyaiswara Utama Madya;
2. b.60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan :
  1. 1.Widyaiswara Utama Muda;
  2. 2.Widyaiswara Utama Pratama;
  3. 3.Widyaiswara Madya;
  4. 4.Widyaiswara Muda;
  5. 5.Widyaiswara Pratama;
  6. 6.Penyuluh Pertanian Utama Muda;
  7. 7.Penyuluh Pertanian Utama Pratama;
  8. 8.Penyuluh Pertanian Madya;
  9. 9.Penyuluh Pertanian Muda;
  10. 10.Penyuluh Pertanian Pratama.
(2)Batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan fungsional Ajun Widyaiswara, Ajun Widyaiswara Madya, AJun Widyaiswara Muda, Asisten Widyaiswara, Asisten Widyais- wara Madya, dan Asisten Widyaiswara Muda adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
(3)Batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan fungsional Ajun Penyuluh Pertanian, Ajun Penyuluh Pertanian Madya, Ajun Penyuluh Pertanian Muda, Asisten Penyuluh Pertanian, Asisten Penyuluh Pertanian Madya, dan Asisten Penyuluh Pertanian Muda, adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 2

Keputusan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan fungsional widyaiswara dan Penyuluh Pertanian yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini tetap berlaku.

Pasal 3

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawain Negara.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 1986 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, belum diatur batas usia pensiun bagi Widyaiswara dan Penyuluh Pertanian, dan oleh sebab itu dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan Widyaiswara dan Penyuluh Pertanian;

c.bahwa penambahan jenis jabatan yang dapat diberikan perpan- jangan batas usia pensiun tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dapat diten- tukan oleh Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
1. 2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156); MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJABAT JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DAN PENYULUH PERTANIAN.

Pasal 1

(1)Menambah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut :
1. a.65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan :
  1. 1.Widyaiswara Utama;
  2. 2.Widyaiswara Utama Madya;
2. b.60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan :
  1. 1.Widyaiswara Utama Muda;
  2. 2.Widyaiswara Utama Pratama;
  3. 3.Widyaiswara Madya;
  4. 4.Widyaiswara Muda;
  5. 5.Widyaiswara Pratama;
  6. 6.Penyuluh Pertanian Utama Muda;
  7. 7.Penyuluh Pertanian Utama Pratama;
  8. 8.Penyuluh Pertanian Madya;
  9. 9.Penyuluh Pertanian Muda;
  10. 10.Penyuluh Pertanian Pratama.
(2)Batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan fungsional Ajun Widyaiswara, Ajun Widyaiswara Madya, AJun Widyaiswara Muda, Asisten Widyaiswara, Asisten Widyais- wara Madya, dan Asisten Widyaiswara Muda adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
(3)Batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan fungsional Ajun Penyuluh Pertanian, Ajun Penyuluh Pertanian Madya, Ajun Penyuluh Pertanian Muda, Asisten Penyuluh Pertanian, Asisten Penyuluh Pertanian Madya, dan Asisten Penyuluh Pertanian Muda, adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 2

Keputusan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan fungsional widyaiswara dan Penyuluh Pertanian yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini tetap berlaku.

Pasal 3

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawain Negara.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 1986 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 63 Tahun 1986

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1979

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1979