DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1979

Nomor: 32
Tahun: 1979
Ditetapkan: 29 September 1979
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a.pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b.pemberhentian dari Jabatan Negeri adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak bekerja lagi pada suatu satuan organisasi Negara, tetapi masih tetap berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
c.hilang adalah suatu keadaan bahwa seseorang di luar kemauan dan kemampuannya tidak diketahui tempatnya berada dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau telah meninggal dunia;
d.batas usia pensiun adalah batas usia Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

PEMBERHENTIAN

Pasal 2

(1)Pegawai Negeri Sipil yang meminta berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(2)Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila ada kepentingan dinas yang mendesak.
(3)Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat ditolak apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan masih terikat dalam keharusan bekerja pada Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1)Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(2)Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 4

(1)Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu.
(2)Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), adalah sampai dengan :
1. a.65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan :
  1. 1.Ahli ...
  2. 1.Ahli Peneliti dan Peneliti yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian;
  3. 2.Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor yang ditugaskan secara penuh pada perguruan tinggi;
  4. 3.Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden;
2. b.60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan :
  1. 1.Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung;
  2. 2.Jaksa Agung;
  3. 3.Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
  4. 4.Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
  5. 5.Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di Departemen;
  6. 6.Eselon I dalam jabatan strukturil yang tidak termasuk dalam angka 2, 3 dan 4.
  7. 7.Eselon II dalam jabatan strukturil;
  8. 8.Dokter yang ditugaskan secara penuh pada Lembaga Kedokteran Negeri sesuai dengan profesinya;
  9. 9.Pengawas Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Pengawas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
  10. 10.Guru yang ditugaskan secara penuh pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
  11. 11.Penilik Taman Kanak-kanak, Penilik Sekolah Dasar, dan Penilik Pendidikan Agama;
  12. 12.Guru yang ditugaskan secara penuh pada Sekolah Dasar; 13. Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden;
3. c.58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan :
  1. 1.Hakim pada Mahkamah Pelayaran;
  2. 2.Hakim pada Pengadilan Tinggi;
  3. 3.Hakim pada Pengadilan Negeri;
  4. 4.Hakim Agama pada Pengadilan Agama Tingkat Banding;
  5. 5.Hakim Agama pada Pengadilan Agama;
  6. 6.Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.

Pasal 5

Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberitahukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 1 (satu) tahun sebelum ia mencapai batas usia pensiun tersebut.

Pasal 6

Apabila ada penyederhaan suatu satuan organisasi Negara yang mengakibatkan adanya kelebihan Pegawai Negeri Sipil, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu disalurkan kepada satuan organisasi lainnya.

Pasal 7

Apabila penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak mungkin dilaksanakan, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau dari Jabatan Negeri dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundag-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena :

a.melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; atau
b.dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat.

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena : melakukan ...

a.melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau
b.melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila ternyata melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan atau Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah.

Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila berdasarkan surat keterangan Team Penguji Kesehatan dinyatakan

a.tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri karena kesehatannya; atau
b.menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya; atau
c.setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (15)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1982

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 40 Tahun 1987

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 63 Tahun 1986

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 64 Tahun 1992

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 30 Tahun 1995

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 64 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 28 Tahun 1995

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 10 Tahun 1996

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 39 Tahun 1996

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.01/2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (15)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1982

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 40 Tahun 1987

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 63 Tahun 1986

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 64 Tahun 1992

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 30 Tahun 1995

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 64 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 28 Tahun 1995

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 10 Tahun 1996

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 39 Tahun 1996

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.01/2011