MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM KOORDINASI TINDAK LANJUT PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH. PERTAMA : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Koordinasi, terdiri dari : Ketua merangkap anggota Wakil Ketua I merangkap anggota Wakil Ketua II merangkap anggota Sekretaris merangkap anggota Anggota : Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara; : Menteri Dalam Negeri; : Menteri Keuangan; : Asisten Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Bidang Pengembangan Kebijaksanaan Pengawas-an Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara;
1.Wakil Sekretaris Kabinet;
2.Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
3.Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4.Kepala Lembaga Administrasi Negara;
5.Direktur Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri;
6.Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
7.Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri;
8.Sekretaris Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
9.Sekretaris Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan;
10.Sekretaris Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri;
11.Sekretaris Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara;
12.Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
13.Kepala Badan Analisa Keuangan dan Moneter, Departemen Keuangan;
14.Asisten Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Bidang Kelembagaan;
15.Asisten Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Bidang Ketatalaksanaan;
16.Asisten Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur;
17.Asisten Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Bidang Otonomi Daerah KEDUA :
Tim Koordinasi bertugas :
a.Menetapkan pentahapan dan prioritas penyusunan tindak lanjut pelaksanaan Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999;
b.Merumuskan konsep kebijaksanaan sebagai dasar untuk menyusun peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, termasuk saran dan acuan tentang struktur kelembagaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
c.Menetapkan instansi penyusun setiap peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999;
d.Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap penyelesaian peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999;
e.Melaporkan perkembangan kegiatan pelaksanaan tugas kepada Presiden, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan.
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Koordinasi menyelenggarakan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan semua instansi terkait baik di pusat maupun di daerah. KEEMPAT : Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan unsur penunjang lainnya, dibebankan kepada anggaran belanja Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara. KELIMA :
1.Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya, Tim Koordinasi dibantu oleh Kelompok Kerja (POKJA) yang menangani bidang-bidang tertentu yang keanggotaannya diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Tim Koordinasi;
2.Untuk menunjang kelancaran tugas Tim Koordinasi di bidang administrasi, Tim Koordinasi dibantu oleh sebuah Sekretariat.
KEENAM : Rincian tugas, fungsi, susunan keanggotaan dan tata kerja POKJA dan Sekretariat diatur lebih lanjut oleh Menko Wasbangpan selaku Ketua Tim Koordinasi. KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE