DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 75 Tahun 1999

Nomor: 75
Tahun: 1999
Ditetapkan: 8 Juli 1999
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.

BAB I

PEMBENTUKAN, TUJUAN, TUGAS, SUSUNAN DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Dengan Keputusan Presiden ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut dengan Komisi.
(2)Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.

Pasal 2

Tujuan pembentukan Komisi adalah untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undangan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 3

(1)Komisi berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
(2)Apabila diperlukan, Komisi dapat membuka kantor perwakilan di kota propinsi.
(3)Persyaratan dan tata kerja kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi.

Pasal 4

…

Pasal 4

Tugas Komisi meliputi :

a.melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
b.melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
c.melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
d.mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
e.memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
f.menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
g.memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 5

…

Pasal 5

Fungsi Komisi sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

a.penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan;
b.pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan;
c.pelaksanaan administratif.

Pasal 6

(1)Dalam menangani perkara, anggota Komisi bebas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.
(2)Anggota Komisi yang menangani perkara dilarang:
1. a.mempunyai hubungan sedarah atau semenda sampai derajat dengan salah satu pihak yang berperkara; atau
2. b.mempunyai kepentingan dengan perkara yang bersangkutan.
(3)Anggota Komisi yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menolak untuk menangani perkara.
(4)Apabila terbukti anggota Komisi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak yang berperkara berhak menolak anggota Komisi yang bersangkutan untuk memeriksa atau memutuskan perkara dengan melampirkan bukti-bukti tertulis.

Pasal 7

…

Pasal 7

(1)Untuk menyelesaikan suatu perkara, Komisi melakukan sidang majelis.
(2)Pengambilan keputusan Komisi dilakukan dalam sidang majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Komisi.
(3)Keputusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh seluruh anggota majelis.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 8

Susunan organisasi Komisi terdiri dari :

a.anggota Komisi;
b.sekretariat.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.

BAB I

PEMBENTUKAN, TUJUAN, TUGAS, SUSUNAN DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Dengan Keputusan Presiden ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut dengan Komisi.
(2)Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.

Pasal 2

Tujuan pembentukan Komisi adalah untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undangan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 3

(1)Komisi berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
(2)Apabila diperlukan, Komisi dapat membuka kantor perwakilan di kota propinsi.
(3)Persyaratan dan tata kerja kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi.

Pasal 4

…

Pasal 4

Tugas Komisi meliputi :

a.melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
b.melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
c.melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
d.mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
e.memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
f.menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
g.memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 5

…

Pasal 5

Fungsi Komisi sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

a.penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan;
b.pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan;
c.pelaksanaan administratif.

Pasal 6

(1)Dalam menangani perkara, anggota Komisi bebas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.
(2)Anggota Komisi yang menangani perkara dilarang:
1. a.mempunyai hubungan sedarah atau semenda sampai derajat dengan salah satu pihak yang berperkara; atau
2. b.mempunyai kepentingan dengan perkara yang bersangkutan.
(3)Anggota Komisi yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menolak untuk menangani perkara.
(4)Apabila terbukti anggota Komisi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak yang berperkara berhak menolak anggota Komisi yang bersangkutan untuk memeriksa atau memutuskan perkara dengan melampirkan bukti-bukti tertulis.

Pasal 7

…

Pasal 7

(1)Untuk menyelesaikan suatu perkara, Komisi melakukan sidang majelis.
(2)Pengambilan keputusan Komisi dilakukan dalam sidang majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Komisi.
(3)Keputusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh seluruh anggota majelis.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 8

Susunan organisasi Komisi terdiri dari :

a.anggota Komisi;
b.sekretariat.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 75 Tahun 1999

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

PEMBENTUKAN, TUJUAN, TUGAS, SUSUNAN DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

ORGANISASI

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

PEMBENTUKAN, TUJUAN, TUGAS, SUSUNAN DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

ORGANISASI

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2023