DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 78 Tahun 2000

Nomor: 78
Tahun: 2000
Ditetapkan: 6 Juni 2000
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, Kejaksaan Negeri Sukadana, Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, Kejaksaan Negeri Masamba, Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, dan Kejaksaan Negeri Timika. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
4.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
5.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);
6.Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat dan Kabupaten Paniai, Kabupaten Timika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
7.Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG SUGIH, KEJAKSAAN NEGERI SUKADANA, KEJAKSAAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU, KEJAKSAAN NEGERI MASAMBA, KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG SELOR DAN KEJAKSAAN NEGERI TIMIKA.

Pasal 1

(1)Membentuk Kejaksaan Negeri Gunung Sugih yang berkedudukan di Gunung Sugih.
(2)Membentuk Kejaksaan Negeri Sukadana yang berkedudukan di Sukadana.
(3)Membentuk Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu yang berkedudukan di Blambangan Umpu.
(4)Membentuk Kejaksaan Negeri Masamba yang berkedudukan di Masamba.
(5)Membentuk Kejaksaan Negeri Tanjung Selor yang berkedudukan di Tanjung Selor.
(6)Membentuk Kejaksaan Negeri Timika yang berkedudukan di Timika.

Pasal 2

(1)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Gunung Supih meliputi daerah Kabupaten Lampung Tengah.
(2)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Sukadana meliputi daerah Kabupaten Lampung Timur.
(3)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu meliputi daerah Kabupaten Way Kanan.
(4)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Masamba meliputi daerah Kabupaten Luwu Utara.
(5)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Selor meliputi daerah Kabupaten Bulungan.
(6)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Timika meliputi daerah Kabupaten Timika.

Pasal 3

(1)Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, Kejaksaan Negeri Sukadana dan Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu termasuk dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung.
(2)Kejaksaan Negeri Masamba termasuk dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
(3)Kejaksaan Negeri Tanjung Selor termasuk dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
(4)Kejaksaan Negeri Timika termasuk dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Irian Jaya.

Pasal 4

(1)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Gunung Sugih maka Kabupaten Lampung Tengah dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Metro.
(2)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Sukadana maka Kabupaten Lampung Timur dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Metro.
(3)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu maka Kabupaten Way Kanan dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Kotabumi.
(4)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Masamba maka Kabupaten Luwu Utara dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Palopo.
(5)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Tanjung Selor maka Kabupaten Bulungan dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Tarakan.
(6)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Timika maka Kabupaten Mimika dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Fak-Fak.

Pasal 5

(1)Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Gunung Sugih maka perkara pidana dan perkara lainnya yang sudah ditangani oleh Cabang Kejaksaan Negeri Metro di Gunung Sugih tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Gunung Sugih.
(2)Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Sukadana maka perkara pidana dan perkara lainnya yang sudah ditangani oleh Cabang Kejaksaan Negeri Metro di Sukadana tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Sukadana.
(3)Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, maka perkara pidana dan perkara lainnya yang terjadi di Kabupaten Blambangan Umpu yang sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kotabumi tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu.
(4)Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Masamba maka perkara pidana dan perkara lainnya yang sudah ditangani oleh Cabang Kejaksaan Negeri Palopo di Masamba tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Masamba.
(5)Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Tanjung Selor maka perkara pidana dan perkara lainnya yang sudah ditangani oleh Cabang Kejaksaan Negeri Tarakan di Tanjung Selor tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Selor.
(6)Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Timika maka perkara pidana dan perkara lainnya yang sudah ditangani oleh Cabang Kejaksaan Negeri Fak-Fak di Timika tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Timika.

Pasal 6

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan dan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, Kejaksaan Negeri Sukadana, Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, Kejaksaan Negeri Masamba, Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, dan Kejaksaan Negeri Timika dibebankan pada anggaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Pasal 7

Penetapan tipe, tugas dan wewenang, fungsi susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, Kejaksaan Negeri Sukadana, Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, Kejaksaan Negeri Masamba, Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, dan Kejaksaan Negeri Timika ditetapkan oleh Jaksa Agung, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. DJOHAN EFFENDI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 69

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, Kejaksaan Negeri Sukadana, Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, Kejaksaan Negeri Masamba, Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, dan Kejaksaan Negeri Timika. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
4.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
5.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);
6.Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat dan Kabupaten Paniai, Kabupaten Timika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
7.Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Menetapkan

Pasal 1

(1)Membentuk Kejaksaan Negeri Gunung Sugih yang berkedudukan di Gunung Sugih.
(2)Membentuk Kejaksaan Negeri Sukadana yang berkedudukan di Sukadana.
(3)Membentuk Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu yang berkedudukan di Blambangan Umpu.
(4)Membentuk Kejaksaan Negeri Masamba yang berkedudukan di Masamba.
(5)Membentuk Kejaksaan Negeri Tanjung Selor yang berkedudukan di Tanjung Selor.
(6)Membentuk Kejaksaan Negeri Timika yang berkedudukan di Timika.

Pasal 2

(1)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Gunung Supih meliputi daerah Kabupaten Lampung Tengah.
(2)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Sukadana meliputi daerah Kabupaten Lampung Timur.
(3)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu meliputi daerah Kabupaten Way Kanan.
(4)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Masamba meliputi daerah Kabupaten Luwu Utara.
(5)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Selor meliputi daerah Kabupaten Bulungan.
(6)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Timika meliputi daerah Kabupaten Timika.

Pasal 3

(1)Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, Kejaksaan Negeri Sukadana dan Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu termasuk dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung.
(2)Kejaksaan Negeri Masamba termasuk dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
(3)Kejaksaan Negeri Tanjung Selor termasuk dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
(4)Kejaksaan Negeri Timika termasuk dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Irian Jaya.

Pasal 4

(1)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Gunung Sugih maka Kabupaten Lampung Tengah dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Metro.
(2)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Sukadana maka Kabupaten Lampung Timur dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Metro.
(3)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu maka Kabupaten Way Kanan dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Kotabumi.
(4)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Masamba maka Kabupaten Luwu Utara dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Palopo.
(5)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Tanjung Selor maka Kabupaten Bulungan dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Tarakan.
(6)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Timika maka Kabupaten Mimika dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Fak-Fak.

Pasal 5

(1)Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Gunung Sugih maka perkara pidana dan perkara lainnya yang sudah ditangani oleh Cabang Kejaksaan Negeri Metro di Gunung Sugih tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Gunung Sugih.
(2)Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Sukadana maka perkara pidana dan perkara lainnya yang sudah ditangani oleh Cabang Kejaksaan Negeri Metro di Sukadana tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Sukadana.
(3)Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, maka perkara pidana dan perkara lainnya yang terjadi di Kabupaten Blambangan Umpu yang sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kotabumi tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu.
(4)Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Masamba maka perkara pidana dan perkara lainnya yang sudah ditangani oleh Cabang Kejaksaan Negeri Palopo di Masamba tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Masamba.
(5)Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Tanjung Selor maka perkara pidana dan perkara lainnya yang sudah ditangani oleh Cabang Kejaksaan Negeri Tarakan di Tanjung Selor tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Selor.
(6)Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Timika maka perkara pidana dan perkara lainnya yang sudah ditangani oleh Cabang Kejaksaan Negeri Fak-Fak di Timika tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Timika.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 78 Tahun 2000

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1991

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1991