DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 79 Tahun 1985

Nomor: 79
Tahun: 1985
Ditetapkan: 6 Desember 1985
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1983, dipandang perlu untuk

Menetapkan

menetapkan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak dalam Keputusan Presiden ini; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3.Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan pada Kawasan Pariwisata Puncak dan Wilayah Jalur Jalan Jakarta-Bogor- Puncak-Cianjur di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Bogor, Kota Administratif Depok, Kota Madya Cianjur, dan Kota Cibinong; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN RENCANA UMUM TATA RUANG KAWASAN PUNCAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1)Dalam Keputusan Presiden ini, yang dimaksud dengan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak adalah Rencana Umum Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1983.
(2)Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Rencana Alokasi Penggunaan Ruang yang dituang kan dalam peta dengan skala ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak merupakan pedoman dasar bagi instansi- instansi Pemerintah Tingkat Pusat dan Daerah dalam menetapkan program-program pembangunan serta pedoman bagi penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Bagian, Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Teknik Ruang.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

(1)Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak bertujuan untuk mengoptimasikan pemanfaatan ruang secara serasi, seimbang, dan lestari dalam rangka mencegah kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah akibat perkembangan kehidupan yang semakin pesat.
(2)Sasaran Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak ialah :
1. a.meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora dan fauna;
2. b.meningkatkan fungsi budi daya kepariwisataan, perindustrian, pertanian, permukiman pedesaan dan permukiman perkotaan.

BAB III

WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun untuk suatu wilayah yang meliputi 14 (empatbelas) kecamatan, terdiri dari :

a.Kecamatan Ciawi;
b.Kecamatan Cibinong;
c.Kecamatan Cimanggis;
d.Kecamatan Cisarua;
e.Kecamatan Citeureup;
f.Kecamatan Gunung Putri;
g.Kecamatan Kedung Halang;
h.Kecamatan Gunung Sindur;
i.Kecamatan Parung;
j.Kecamatan Sawangan;
k.Kecamatan Semplak; 2 (dua) Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur, yaitu meliputi wilayah :
l.Kecamatan Cugenang;
m.Kecamatan Pacet;
n.1 (satu) Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, yaitu meliputi wilayah Kecamatan Ciputat.

BAB IV

POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN RENCANA UMUM TATA RUANG KAWASAN PUNCAK

Pasal 5

(1)Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi rencana alokasi peruntukan ruang berdasarkan fungsi sebagai berikut :
1. a.Kawasan Lindung yang terdiri dari hutan lindung, hutan suaka alam, dan areal lindung lainnya di luar hutan;
2. b.Kawasan Penyangga yang terdiri dari peruntukan ruang untuk perkebunan teh, tanaman tahunan dan hutan produksi terbatas;
3. c.Kawasan Budidaya Pertanian yang terdiri dari peruntukan ruang untuk tanaman tahunan, tanaman pangan lahan kering dan tanaman pangan lahan basah;
4. d.Kawasan Budidaya non Pertanian yang terdiri dari peruntukan ruang untuk pemukiman perkotaan, pemukiman pedesaan, industri dan pariwisata.
(2)Rencana alokasi peruntukan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan arahan dominasi peruntukan ruang secara optimal, serasi, seimbang, dan lestari untuk jangka waktu 20 (duapuluh) tahun dan dengan Keputusan Presiden dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
(3)Perincian lebih lanjut mengenai penjabaran fungsi kawasan ke dalam jenis peruntukan ruang dan lokasi adalah sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini, dan merupakan peruntukan dominasi untuk tingkat Rencana Umum Tata Ruang.

Pasal 6

(1)Hutan Lindung dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan tutupan vegetasi tetap guna kepentingan hidro orologi yaitu pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah untuk hutan lindung yang bersangkutan dan wilyah yang dipengaruhi di sekitarnya;
(2)Hutan Suaka Alam dibina dan dipertahankan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwanya, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan pengawetan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, wisata, dan bagi pembangunan pada umumnya.
(3)Areal Lindung di luar kawasan hutan lindung dibina dan dipertahankan dengan tutupan vegetasi tetap untuk kepentingan hidro orologis, mencegah banjir dan erosi serta untuk pertukaran udara segar.
(4)Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam dan Areal Lindung di Luar Kawasan hutan lindung sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mempunyai fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora, dan fauna yang di dalamnya tidak diperkenankan adanya budidaya.

Pasal 7

(1)Kawasan penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi penyangga yang dapat berfungsi lindung dan budidaya terbatas sebagai pembatas antara kawasan lindung dan kawasan budidaya, dan berperan untuk menunjang terjaminnya fungsi pada kawasan lindung guna mengendalikan perkembangan fungsi pada kawasan lindung guna mengendalikan perkembang an fungsi budidaya.
(2)Peruntukan ruang dan penyelenggaraan perkebunan teh, tanaman tahunan dan hutan produksi terbatas pada kawasan penyangga sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Presiden ini dilakukan dengan memperhatikan sebesarbesarnya asas konservasi tanah dan air.

Pasal 8

(1)Peruntukan ruang dan penyelenggaraan budidaya pertanian tanaman tahunan, tanaman pangan lahan kering, dan tanaman pangan lahan basah pada Kawasan Budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Presiden ini dilakukan dengan memperhatikan sebesarbesarnya asas konservasi tanah dan air.
(2)Dalam melaksanakan budidaya pertanian tanaman tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperkenankan untuk mengadakan konversi jenis tanaman dengan tanaman yang nilai ekonominya lebih tinggi, dengan tetap mempertahankan dan/atau meningkatkan nilai konservasi tanah dan air dari jenis tanaman semula.
(3)Dalam melaksanakan budidaya pertanian tanaman pangan lahan kering sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diutamakan untuk membina dan mengelola areal yang keadaan dan sifat fisik tanahnya mempunyai tingkat kesesuaian yang tinggi bagi tanaman palawija dan hortikultura dengan sistem pengelolaan tanah kering.
(4)Dalam melaksanakan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diutamakan untuk membina dan mengelola areal yang keadaan dan sifat fisik tanahnya mempunyai tingkat kesesuaian yang tinggi untuk tanaman utama padi dengan memperhatikan sistim pengeliolaan air yang effektif dan efisien, baik yang pengairannya dilakukan secara gilir musim atau terus menerus sepanjang tahun.

Pasal 9

Dalam kawasan Budidaya Pertanian dapat dibudidaya kan usaha peternakan dan perikanan.

Pasal 10

Apabila dalam Kawasan Penyangga dan Kawasan Budidaya Pertanian telah terdapat batas- batas yang berdasarkan peraturan telah dinyatakan sebagai tanda batas kehutanan, maka areal yang telah dibatasi dengan tanda batas dimaksud harus tetap merupakan hutan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1983, dipandang perlu untuk

Menetapkan

menetapkan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak dalam Keputusan Presiden ini; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3.Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan pada Kawasan Pariwisata Puncak dan Wilayah Jalur Jalan Jakarta-Bogor- Puncak-Cianjur di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Bogor, Kota Administratif Depok, Kota Madya Cianjur, dan Kota Cibinong; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN RENCANA UMUM TATA RUANG KAWASAN PUNCAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1)Dalam Keputusan Presiden ini, yang dimaksud dengan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak adalah Rencana Umum Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1983.
(2)Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Rencana Alokasi Penggunaan Ruang yang dituang kan dalam peta dengan skala ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

(1)Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak bertujuan untuk mengoptimasikan pemanfaatan ruang secara serasi, seimbang, dan lestari dalam rangka mencegah kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah akibat perkembangan kehidupan yang semakin pesat.
(2)Sasaran Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak ialah :
1. a.meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora dan fauna;
2. b.meningkatkan fungsi budi daya kepariwisataan, perindustrian, pertanian, permukiman pedesaan dan permukiman perkotaan.

BAB III

WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun untuk suatu wilayah yang meliputi 14 (empatbelas) kecamatan, terdiri dari :

a.Kecamatan Ciawi;
b.Kecamatan Cibinong;
c.Kecamatan Cimanggis;
d.Kecamatan Cisarua;
e.Kecamatan Citeureup;
f.Kecamatan Gunung Putri;
g.Kecamatan Kedung Halang;
h.Kecamatan Gunung Sindur;
i.Kecamatan Parung;
j.Kecamatan Sawangan;
k.Kecamatan Semplak; 2 (dua) Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur, yaitu meliputi wilayah :
l.Kecamatan Cugenang;
m.Kecamatan Pacet;
n.1 (satu) Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, yaitu meliputi wilayah Kecamatan Ciputat.

BAB IV

POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN RENCANA UMUM TATA RUANG KAWASAN PUNCAK

Pasal 5

(1)Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi rencana alokasi peruntukan ruang berdasarkan fungsi sebagai berikut :
1. a.Kawasan Lindung yang terdiri dari hutan lindung, hutan suaka alam, dan areal lindung lainnya di luar hutan;
2. b.Kawasan Penyangga yang terdiri dari peruntukan ruang untuk perkebunan teh, tanaman tahunan dan hutan produksi terbatas;
3. c.Kawasan Budidaya Pertanian yang terdiri dari peruntukan ruang untuk tanaman tahunan, tanaman pangan lahan kering dan tanaman pangan lahan basah;
4. d.Kawasan Budidaya non Pertanian yang terdiri dari peruntukan ruang untuk pemukiman perkotaan, pemukiman pedesaan, industri dan pariwisata.
(2)Rencana alokasi peruntukan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan arahan dominasi peruntukan ruang secara optimal, serasi, seimbang, dan lestari untuk jangka waktu 20 (duapuluh) tahun dan dengan Keputusan Presiden dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
(3)Perincian lebih lanjut mengenai penjabaran fungsi kawasan ke dalam jenis peruntukan ruang dan lokasi adalah sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini, dan merupakan peruntukan dominasi untuk tingkat Rencana Umum Tata Ruang.

Pasal 6

(1)Hutan Lindung dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan tutupan vegetasi tetap guna kepentingan hidro orologi yaitu pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah untuk hutan lindung yang bersangkutan dan wilyah yang dipengaruhi di sekitarnya;
(2)Hutan Suaka Alam dibina dan dipertahankan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwanya, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan pengawetan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, wisata, dan bagi pembangunan pada umumnya.
(3)Areal Lindung di luar kawasan hutan lindung dibina dan dipertahankan dengan tutupan vegetasi tetap untuk kepentingan hidro orologis, mencegah banjir dan erosi serta untuk pertukaran udara segar.
(4)Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam dan Areal Lindung di Luar Kawasan hutan lindung sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mempunyai fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora, dan fauna yang di dalamnya tidak diperkenankan adanya budidaya.

Pasal 7

(1)Kawasan penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi penyangga yang dapat berfungsi lindung dan budidaya terbatas sebagai pembatas antara kawasan lindung dan kawasan budidaya, dan berperan untuk menunjang terjaminnya fungsi pada kawasan lindung guna mengendalikan perkembangan fungsi pada kawasan lindung guna mengendalikan perkembang an fungsi budidaya.
(2)Peruntukan ruang dan penyelenggaraan perkebunan teh, tanaman tahunan dan hutan produksi terbatas pada kawasan penyangga sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Presiden ini dilakukan dengan memperhatikan sebesarbesarnya asas konservasi tanah dan air.

Pasal 8

(1)Peruntukan ruang dan penyelenggaraan budidaya pertanian tanaman tahunan, tanaman pangan lahan kering, dan tanaman pangan lahan basah pada Kawasan Budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Presiden ini dilakukan dengan memperhatikan sebesarbesarnya asas konservasi tanah dan air.
(2)Dalam melaksanakan budidaya pertanian tanaman tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperkenankan untuk mengadakan konversi jenis tanaman dengan tanaman yang nilai ekonominya lebih tinggi, dengan tetap mempertahankan dan/atau meningkatkan nilai konservasi tanah dan air dari jenis tanaman semula.
(3)Dalam melaksanakan budidaya pertanian tanaman pangan lahan kering sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diutamakan untuk membina dan mengelola areal yang keadaan dan sifat fisik tanahnya mempunyai tingkat kesesuaian yang tinggi bagi tanaman palawija dan hortikultura dengan sistem pengelolaan tanah kering.
(4)Dalam melaksanakan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diutamakan untuk membina dan mengelola areal yang keadaan dan sifat fisik tanahnya mempunyai tingkat kesesuaian yang tinggi untuk tanaman utama padi dengan memperhatikan sistim pengeliolaan air yang effektif dan efisien, baik yang pengairannya dilakukan secara gilir musim atau terus menerus sepanjang tahun.

Pasal 9

Dalam kawasan Budidaya Pertanian dapat dibudidaya kan usaha peternakan dan perikanan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 114 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 114 Tahun 1999