DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 8 Tahun 1985

Nomor: 8
Tahun: 1985
Ditetapkan: 4 Februari 1985
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam usaha mengembangkan dan meningkatkan pembangunan perumahan secara terarah dan terpadu, diperlukan peningkatan kerja sama antar instansi yang berkaitan;
c.bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dan dengan terbentuknya Kabinet Pembangunan IV, dipandang perlu untuk menyempurnakan tugas, fungsi, organisasi, dan tata kerja Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1974, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan: Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945
1. 2.Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1983 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Menteri Negara serta Susunan Organisasi Staf Menteri Negara;

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN KEBIJAKSANAAN PERUMAHAN NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat Badan, adalah wadah koordinasi non struktural yang dipimpin oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat.

Pasal 2

Badan bertugas memecahkan persoalan yang timbul di bidang perumahan dan membantu merumuskan kebijaksanaan pemerintah secara lebih terarah dan terpadu di bidang perumahan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan menyelenggarakan fungsi :

a..meneliti dan mengkonsultasikan pemecahan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pembinaan, pengembangan, dan pembangunan perumahan beserta prasarana lingkungannya;
b.memadukan berbagai kebijaksanaan sektoral dalam rangka perumusan kebijaksanaan baru.

BAB II

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 4

(1)Keanggotaan Badan terdiri dari :
1. a.Ketua : Menteri Negara Perumahan merangkap Anggota Rakyat
2. b.Anggota : 1. Menteri Pekerjaan Umum;
  1. 2.Menteri Sosial:
  2. 3.Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. 4.Menteri Dalam Negeri:
  4. 5.Menteri Perindustrian:
  5. 6.Menteri Transmigrasi:
  6. 7.Menteri Keuangan;
  7. 8.Menteri Koperasi;
  8. 9.Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup;
  9. 10.Gubernur Bank Indonesia;
3. c.Sekretaris : Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat.
(2)Badan bersidang setiap kali diperlukan, sekurang-kurangnya sekali setiap triwulan.
(3)Tata cara pelaksanaan tugas Badan ditetapkan oleh Ketua Badan.
(4)Ketua Badan menyampaikan laporan berkala kepada Presiden.

Pasal 5

(1)Apabila diperlukan, kepada Badan dapat diperbantukan kelompok kerja teknis yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil Departemen atau Lembaga yang bidang tugasnya berkaitan dengan masalah perumahan.
(2)Pembentukan, tugas dan tata kerja kelompok kerja teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Badan.

Pasal 6

(1)Sekretaris Badan diselenggarakan oleh Sekretariat Menteri Negara Perumahan Rakyat.
(2)Tata kerja Sekretariat Badan dan Pengangkatannya ditetapkan oleh Ketua Badan.

Pasal 7

(1)Keanggotaan Badan dalam sidang tidak dapat diwakilkan.
(2)Jika diperlukan masing-masing anggota Badan dapat mengikutsertakan Pejabat Ahli untuk mengikuti sidang Badan.
(3)Semua putusan Badan diambil dengan musyawarah untuk mufakat.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan Badan dibebankan pada Anggaran Belanja Kantor Menteri Negara Perumahan Rakyat.

Pasal 9

Pada saat mulai berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1974 tentang Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Pebruari 1985 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam usaha mengembangkan dan meningkatkan pembangunan perumahan secara terarah dan terpadu, diperlukan peningkatan kerja sama antar instansi yang berkaitan;
c.bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dan dengan terbentuknya Kabinet Pembangunan IV, dipandang perlu untuk menyempurnakan tugas, fungsi, organisasi, dan tata kerja Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1974, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan: Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945
1. 2.Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1983 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Menteri Negara serta Susunan Organisasi Staf Menteri Negara;

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN KEBIJAKSANAAN PERUMAHAN NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat Badan, adalah wadah koordinasi non struktural yang dipimpin oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat.

Pasal 2

Badan bertugas memecahkan persoalan yang timbul di bidang perumahan dan membantu merumuskan kebijaksanaan pemerintah secara lebih terarah dan terpadu di bidang perumahan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan menyelenggarakan fungsi :

a..meneliti dan mengkonsultasikan pemecahan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pembinaan, pengembangan, dan pembangunan perumahan beserta prasarana lingkungannya;
b.memadukan berbagai kebijaksanaan sektoral dalam rangka perumusan kebijaksanaan baru.

BAB II

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 4

(1)Keanggotaan Badan terdiri dari :
1. a.Ketua : Menteri Negara Perumahan merangkap Anggota Rakyat
2. b.Anggota : 1. Menteri Pekerjaan Umum;
  1. 2.Menteri Sosial:
  2. 3.Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. 4.Menteri Dalam Negeri:
  4. 5.Menteri Perindustrian:
  5. 6.Menteri Transmigrasi:
  6. 7.Menteri Keuangan;
  7. 8.Menteri Koperasi;
  8. 9.Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup;
  9. 10.Gubernur Bank Indonesia;
3. c.Sekretaris : Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat.
(2)Badan bersidang setiap kali diperlukan, sekurang-kurangnya sekali setiap triwulan.
(3)Tata cara pelaksanaan tugas Badan ditetapkan oleh Ketua Badan.
(4)Ketua Badan menyampaikan laporan berkala kepada Presiden.

Pasal 5

(1)Apabila diperlukan, kepada Badan dapat diperbantukan kelompok kerja teknis yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil Departemen atau Lembaga yang bidang tugasnya berkaitan dengan masalah perumahan.
(2)Pembentukan, tugas dan tata kerja kelompok kerja teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Badan.

Pasal 6

(1)Sekretaris Badan diselenggarakan oleh Sekretariat Menteri Negara Perumahan Rakyat.
(2)Tata kerja Sekretariat Badan dan Pengangkatannya ditetapkan oleh Ketua Badan.

Pasal 7

(1)Keanggotaan Badan dalam sidang tidak dapat diwakilkan.
(2)Jika diperlukan masing-masing anggota Badan dapat mengikutsertakan Pejabat Ahli untuk mengikuti sidang Badan.
(3)Semua putusan Badan diambil dengan musyawarah untuk mufakat.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan Badan dibebankan pada Anggaran Belanja Kantor Menteri Negara Perumahan Rakyat.

Pasal 9

Pada saat mulai berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1974 tentang Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Pebruari 1985 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 8 Tahun 1985

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 37 Tahun 1994

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 37 Tahun 1994