DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 37 Tahun 1994

Nomor: 37
Tahun: 1994
Ditetapkan: 30 Mei 1994
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa mengingat luasnya lingkup permasalahan pembangunan perumahan dan permukiman tersebut dan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman secara berkelanjutan, terpadu, terarah dan terkoordinasi, dipandang perlu menyempurnakan tugas dan fungsi Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1993, sehingga meliputi penetapan kebijaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaannya;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dibentuk Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman dengan Keputusan Presiden. Mengingat :… Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
4.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1985 tentang Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1993; Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN KEBIJAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional adalah badan non struktural yang dipimpin oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat. Pasal 2…

Pasal 2

Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Badan, mempunyai tugas pokok :

a.menyiapkan rumusan kebijaksanaan di bidang pembangunan perumahan dan permukiman;
b.memecahkan berbagai permasalahan di bidang pembangunan perumahan dan permukiman;
c.melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang pembangunan perumahan dan permukiman.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan menyelenggarakan fungsi :

a.memadukan berbagai kebijaksanaan sektoral dalam rangka perumusan kebijaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman;
b.meneliti dan mengkonsultasikan pemecahan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan, pengembangan dan pembangunan perumahan dan permukiman;
c.mengawasi dan mengenddalikan penyelenggaraan pengelolaan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang berdiri sendiri;
d.mengawasi dan mengendalikan pembangunan perumahan dan permukiman yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi;
e.mengawasi…
e.mengawasi dan mengendalikan peran serta masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

BAB II

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 4

(1)Keanggotaan Badan terdiri dari :
1. a.Ketua : Menteri Negara Perumahan Rakyat;
2. b.Anggota : 1. Menteri Pekerjaan Umum;
  1. 2.Menteri Dalam Negeri;
  2. 3.Menteri Sosial;
  3. 4.Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. 5.Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
(2)Untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya, Badan dibantu oleh Pelaksana Harian.
(3)Keanggotaan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2)terdiri dari :
1. a.Ketua : Menteri Negara Perumahan Rakyat;
2. b.Anggota : Pejabat Eselon I dari instansi anggota Badan dan dari instansi terkait.
(4)Sekretaris...
(4)Sekretaris Badan merangkap Sekretaris Pelaksana Harian adalah Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat.

Pasal 5

(1)Badan bersidang sekurang-kurangnya satu kali setiap enam bulan, atau sewaktu-waktu diperlukan;
(2)Ketua Badan dapat mengundang Menteri/Pejabat lain yang terkait untuk hadir dalam sidang Badan;
(3)Masing-masing anggota Badan dapat mengikutsertakan pejabat ahli untuk mengikuti sidang apabila diperlukan;
(4)Semua putusan Badan diambil dengan musyawarah untuk mufakat;
(5)Ketua Badan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Presiden.
(6)Tata cara pelaksanaan tugas Badan, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Badan.

Pasal 6

(1)Pelaksana Harian bersidang sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan, atau sewaktu-waktu diperlukan.
(2)Tata kerja Pelaksana Harian ditetapkan oleh Ketua Badan. Pasal 7…

Pasal 7

Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, apabila dipandang perlu Ketua Pelaksana Harian dapat membentuk Tim Teknis yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil instansi Pemerintah yang terkait.

Pasal 8

sekretaris menggunakan satuan kerja di lingkungan Kantor Menteri Negara Perumahan Rakyat untuk secara fungsionil membantu pelaksanaan tugas kesekretariatan Badan.

Pasal 9

(1)Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian, Badan dibantu oleh Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Bupati/walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
(2)Tugas, organisasi dan tata kerja Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah ditetapkan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan selaku Ketua, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan Badan.
(3)Gubernur...
(3)Gubernur Kepala Daerah Tingkat I memberikan pengarahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dengan selalu memperhatikan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Badan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa mengingat luasnya lingkup permasalahan pembangunan perumahan dan permukiman tersebut dan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman secara berkelanjutan, terpadu, terarah dan terkoordinasi, dipandang perlu menyempurnakan tugas dan fungsi Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1993, sehingga meliputi penetapan kebijaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaannya;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dibentuk Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman dengan Keputusan Presiden. Mengingat :… Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
4.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara.

Menetapkan

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional adalah badan non struktural yang dipimpin oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat. Pasal 2…

Pasal 2

Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Badan, mempunyai tugas pokok :

a.menyiapkan rumusan kebijaksanaan di bidang pembangunan perumahan dan permukiman;
b.memecahkan berbagai permasalahan di bidang pembangunan perumahan dan permukiman;
c.melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang pembangunan perumahan dan permukiman.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan menyelenggarakan fungsi :

a.memadukan berbagai kebijaksanaan sektoral dalam rangka perumusan kebijaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman;
b.meneliti dan mengkonsultasikan pemecahan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan, pengembangan dan pembangunan perumahan dan permukiman;
c.mengawasi dan mengenddalikan penyelenggaraan pengelolaan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang berdiri sendiri;
d.mengawasi dan mengendalikan pembangunan perumahan dan permukiman yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi;
e.mengawasi…
e.mengawasi dan mengendalikan peran serta masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

BAB II

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 4

(1)Keanggotaan Badan terdiri dari :
1. a.Ketua : Menteri Negara Perumahan Rakyat;
2. b.Anggota : 1. Menteri Pekerjaan Umum;
  1. 2.Menteri Dalam Negeri;
  2. 3.Menteri Sosial;
  3. 4.Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. 5.Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
(2)Untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya, Badan dibantu oleh Pelaksana Harian.
(3)Keanggotaan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2)terdiri dari :
1. a.Ketua : Menteri Negara Perumahan Rakyat;
2. b.Anggota : Pejabat Eselon I dari instansi anggota Badan dan dari instansi terkait.
(4)Sekretaris...
(4)Sekretaris Badan merangkap Sekretaris Pelaksana Harian adalah Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat.

Pasal 5

(1)Badan bersidang sekurang-kurangnya satu kali setiap enam bulan, atau sewaktu-waktu diperlukan;
(2)Ketua Badan dapat mengundang Menteri/Pejabat lain yang terkait untuk hadir dalam sidang Badan;
(3)Masing-masing anggota Badan dapat mengikutsertakan pejabat ahli untuk mengikuti sidang apabila diperlukan;
(4)Semua putusan Badan diambil dengan musyawarah untuk mufakat;
(5)Ketua Badan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Presiden.
(6)Tata cara pelaksanaan tugas Badan, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Badan.

Pasal 6

(1)Pelaksana Harian bersidang sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan, atau sewaktu-waktu diperlukan.
(2)Tata kerja Pelaksana Harian ditetapkan oleh Ketua Badan. Pasal 7…

Pasal 7

Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, apabila dipandang perlu Ketua Pelaksana Harian dapat membentuk Tim Teknis yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil instansi Pemerintah yang terkait.

Pasal 8

sekretaris menggunakan satuan kerja di lingkungan Kantor Menteri Negara Perumahan Rakyat untuk secara fungsionil membantu pelaksanaan tugas kesekretariatan Badan.

Pasal 9

(1)Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian, Badan dibantu oleh Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Bupati/walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
(2)Tugas, organisasi dan tata kerja Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah ditetapkan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan selaku Ketua, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan Badan.
(3)Gubernur...
(3)Gubernur Kepala Daerah Tingkat I memberikan pengarahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dengan selalu memperhatikan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Badan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1992

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 8 Tahun 1985

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 44 Tahun 1993

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 68 Tahun 1993

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1992

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 8 Tahun 1985

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 44 Tahun 1993

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 68 Tahun 1993