DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 8 Tahun 2001

Nomor: 8
Tahun: 2001
Ditetapkan: 17 Januari 2001
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pengelolaan zakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan perlu dilakukan oleh Badan Amil Zakat;
b.bahwa Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat mengamanatkan untuk membentuk Badan Amil Zakat Nasional yang pelaksanaannya dilakukan Presiden;
a.bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diangkat sebagai anggota Badan Amil Zakat Nasional;
b.bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dipandang perlu membentuk dan mengangkat anggota Badan Amil Zakat Nasional dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

1.Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasi-an, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
2.Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
3.Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

1.Membentuk Badan Amil Zakat Nasional dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Presiden ini. (
2.Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Amil Zakat Nasional bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Badan Amil Zakat Nasional berkedudukan di Ibukota Negara

Pasal 4

Badan Amil Zakat Nasional bertugas:

a.melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya setiap tahun kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

Badan Amil Zakat Nasional terdiri atas:

1.Badan Pelaksana;
2.Dewan Pertimbangan;
3.Komisi Pengawas.

Pasal 6

Badan Pelaksana mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpul-an, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan tugas lain berkenaan dengan pengelolaan zakat sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pelaksana memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan.

Pasal 8

Hasil pelaksanaan tugas Badan Pelaksana setiap 1 (satu) tahun dilaporkan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk laporan hasil pengawasan oleh Komisi Pengawas.

Pasal 9

Dalam menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan Pelaksana dapat meminta pertimbangan dan berkoordinasi dengan Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pengelolaan zakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan perlu dilakukan oleh Badan Amil Zakat;
b.bahwa Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat mengamanatkan untuk membentuk Badan Amil Zakat Nasional yang pelaksanaannya dilakukan Presiden;
a.bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diangkat sebagai anggota Badan Amil Zakat Nasional;
b.bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dipandang perlu membentuk dan mengangkat anggota Badan Amil Zakat Nasional dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

1.Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasi-an, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
2.Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
3.Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

1.Membentuk Badan Amil Zakat Nasional dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Presiden ini. (
2.Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Amil Zakat Nasional bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Badan Amil Zakat Nasional berkedudukan di Ibukota Negara

Pasal 4

Badan Amil Zakat Nasional bertugas:

a.melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya setiap tahun kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

Badan Amil Zakat Nasional terdiri atas:

1.Badan Pelaksana;
2.Dewan Pertimbangan;
3.Komisi Pengawas.

Pasal 6

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pelaksana memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan.

Pasal 8

Hasil pelaksanaan tugas Badan Pelaksana setiap 1 (satu) tahun dilaporkan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk laporan hasil pengawasan oleh Komisi Pengawas.

Pasal 9

Dalam menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan Pelaksana dapat meminta pertimbangan dan berkoordinasi dengan Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 8 Tahun 2001

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

PEMBENTUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

ORGANISASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

PEMBENTUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

ORGANISASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 1999