Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 1999
- Nomor
- 38
- Tahun
- 1999
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 45
e bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 34
Undang-Undang Dasar 1945;
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.
BAB I
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.
Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat. BAB II ASAS DAN TUJUAN
BAB II
Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pengelolaan zakat bertujuan :
BAB III ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT
BAB III
Badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Undang-Undang
Peraturan Presiden (Perpres)