DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 81 Tahun 2004

Nomor: 81
Tahun: 2004
Ditetapkan: 27 September 2004
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pemberian rumah tersebut kepada Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan pedoman pengadaan rumah tersebut dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/ Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3128);
3.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN RUMAH BAGI MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN Pasal 1 …

Pasal 1

(1)Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya diberikan sebuah rumah kediaman yang layak.
(2)Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden hanya berhak mendapatkan sumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebanyak 1 (satu) kali.

Pasal 2

Nilai pengadaan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, setinggi-tingginya Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 3

Pengadaan rumah kediaman dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pelaksanaan pengadaan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Sekretaris Negara.

Pasal 5

(1)Pemberian rumah kepada masing-masing Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Negara.
(2)Keputusan Sekretaris Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), sekurang-kurangnya memuat:
1. a.nama Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden;
2. b.letak rumah;
3. c.luas dan harga dari tanah dan bangunan.

Pasal 6

…

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2004 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 102.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pemberian rumah tersebut kepada Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, dipandang perlu

Menetapkan

2.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/ Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3128);
3.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN RUMAH BAGI MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN Pasal 1 …

Pasal 1

(1)Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya diberikan sebuah rumah kediaman yang layak.
(2)Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden hanya berhak mendapatkan sumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebanyak 1 (satu) kali.

Pasal 2

Nilai pengadaan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, setinggi-tingginya Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 3

Pengadaan rumah kediaman dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pelaksanaan pengadaan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Sekretaris Negara.

Pasal 5

(1)Pemberian rumah kepada masing-masing Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Negara.
(2)Keputusan Sekretaris Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), sekurang-kurangnya memuat:
1. a.nama Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden;
2. b.letak rumah;
3. c.luas dan harga dari tanah dan bangunan.

Pasal 6

…

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 81 Tahun 2004

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Peraturan turunan (3)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 88 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 88 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 52 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Peraturan turunan (3)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 88 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 88 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 52 Tahun 2014