DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 88 Tahun 2007

Nomor: 88
Tahun: 2007
Ditetapkan: 3 September 2007
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan rumah bagi mantan Presiden dan /atau mantan Wakil Presiden Republik Indonesia sesuai dengan perkembangan peraturan dan perkembangan ekonomi, dipandang perlu untuk menyempurnakan kembali Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 tentang Pengadaan Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/ Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128). 3.Undang-Undang...
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 20, Tambahan Lembaran Negara nomor 4609);
6.Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 tentang Pengadaan Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2004 TENTANG PENGADAAN RUMAH BAGI MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN Pasal I Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 tentang Pengadaan Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan...
1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : “Pasal 2

(1)Nilai pengadaan rumah sebagaimna dimaksud dalam Pasal 1 setinggi-tingginya RP. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
(2)Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai rumah pada saat Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia berhenti dari jabatannya.
(3)Segala pajak yang terkait dengan pengadaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Negara.
(4)Nilai pengadaan rumah sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap waktu disesuaikan berdasarkan tingkat laju inflasi dan tingkat kelayakan rumah, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.”

2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 4

(1)Pelaksanaan pengadaan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara.
(2)Pengadaan ...
(2)Pengadaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Presiden dan/atau Wakil Presiden berhenti dari jabatannya.
(3)Apabila jangka waktu pengadaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat terpenuhi dan nilai pengadaan rumah telah mengalami kenaikan, maka selisihnya ditanggung oleh Pemerintah.”

3.Ketentuan pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 5

(1)Pemberian rumah kepada masing-masing Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sekretaris Negara.
(2)Keputusan Menteri Sekretaris Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
1. a.nama Mantan Presiden dan/atau nama Mantan Wakil Presiden;
2. b.letak rumah;
3. c.luas dan harga dari tanah dan bangunan.” Pasal II ... Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 27 September 2004 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, ttd Dr. M. Iman Santoso

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan rumah bagi mantan Presiden dan /atau mantan Wakil Presiden Republik Indonesia sesuai dengan perkembangan peraturan dan perkembangan ekonomi, dipandang perlu untuk menyempurnakan kembali Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 tentang Pengadaan Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/ Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128). 3.Undang-Undang...
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 20, Tambahan Lembaran Negara nomor 4609);
6.Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 tentang Pengadaan Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden

Menetapkan

1.Ketentuan...
1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : “Pasal 2

(1)Nilai pengadaan rumah sebagaimna dimaksud dalam Pasal 1 setinggi-tingginya RP. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
(2)Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai rumah pada saat Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia berhenti dari jabatannya.
(3)Segala pajak yang terkait dengan pengadaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Negara.
(4)Nilai pengadaan rumah sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap waktu disesuaikan berdasarkan tingkat laju inflasi dan tingkat kelayakan rumah, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.”

2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 4

(1)Pelaksanaan pengadaan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara.
(2)Pengadaan ...
(2)Pengadaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Presiden dan/atau Wakil Presiden berhenti dari jabatannya.
(3)Apabila jangka waktu pengadaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat terpenuhi dan nilai pengadaan rumah telah mengalami kenaikan, maka selisihnya ditanggung oleh Pemerintah.”

3.Ketentuan pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 5

(1)Pemberian rumah kepada masing-masing Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sekretaris Negara.
(2)Keputusan Menteri Sekretaris Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
1. a.nama Mantan Presiden dan/atau nama Mantan Wakil Presiden;
2. b.letak rumah;
3. c.luas dan harga dari tanah dan bangunan.” Pasal II ... Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 27 September 2004 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, ttd Dr. M. Iman Santoso

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 88 Tahun 2007

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1978

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2006

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 81 Tahun 2004

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 81 Tahun 2004

Peraturan turunan (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 52 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1978

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2006

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 81 Tahun 2004

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 81 Tahun 2004

Peraturan turunan (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 52 Tahun 2014