DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 84 Tahun 2002

Nomor: 84
Tahun: 2002
Ditetapkan: 16 Desember 2002
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan besarnya bea masuk sebagai tindakan pengamanan sementara.

(3)Tindakan pengamanan sementara hanya dapat diberlakukan dalam jangka waktu tidak melebihi waktu 200 (dua ratus) hari.

Pasal 11

…

Pasal 11

(1)Tindakan pengamanan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) harus diumumkan dalam Berita Negara dan media cetak dan secara resmi diberitahukan kepada pihak berkepentingan.
(2)Pengumuman dalam Berita Negara dan media cetak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit harus memuat keterangan- keterangan sebagai berikut:
1. a.uraian lengkap dari barang terselidik termasuk sifat teknis dan kegunaan dan nomor pos tarifnya;
2. b.uraian lengkap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing;
3. c.nama-nama industri dalam negeri yang dikenal yang menghasilkan barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing;
4. d.nama-nama eksportir dan negara pengekspor atau negara asal barang terselidik;
5. e.ringkasan dari proses penetapan kerugian dan faktor-faktor penentunya, temuan-temuan dan kesimpulan.

BAB V

PENENTUAN KERUGIAN

Pasal 12

(1)Penentuan kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri akibat lonjakan impor barang terselidik harus didasarkan kepada hasil analisis dari seluruh faktor-faktor terkait secara objektif dan terukur dari industri dimaksud, yang meliputi:
1. a.tingkat …
2. a.tingkat dan besarnya lonjakan impor barang terselidik, baik secara absolut ataupun relatif terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing;
3. b.pangsa pasar dalam negeri yang diambil akibat lonjakan impor barang terselidik; dan
4. c.perubahan tingkat penjualan, produksi, produktivitas, pemanfaatan kapasitas, keuntungan dan kerugian serta kesempatan kerja.
(2)Untuk menentukan lonjakan impor yang mengakibatkan terjadinya ancaman kerugian serius, Komite dapat menganalisis faktor-faktor lainnya sebagai tambahan selain faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), seperti:
1. a.kapasitas ekspor riil dan potensial dari negara atau negara-negara produsen asal barang;
2. b.persediaan barang terselidik di Indonesia dan di negara pengekspor.
(3)Dalam hal kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang timbul pada saat bersamaan dengan lonjakan impor tetapi disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam ayat 91) dan ayat (2) maka kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius tidak dapat dinyatakan sebagai akibat lonjakan impor.

Pasal 13

Penetapan terjadinya suatu ancaman kerugian serius sebagai akibat lonjakan impor harus didasarkan pada fakta-fakta dan tidak boleh didasarkan pada dugaan, perkiraan atau kemungkinan-kemungkinan.

BAB VI

PEMBUKTIAN

Pasal 14

Komite berhak meminta data dan informasi langsung kepada pihak yang berkepentingan atau sumber lainnya yang dianggap layak, baik instansi/lembaga pemerintah atau swasta, untuk kepentingan pengumpulan alat bukti dan kepentingan pembuktian dalam melaksanakan kewenangan sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden ini.

Pasal 15

Komite dapat menentukan sendiri bukti-bukti berdasarkan data dan informasi yang tersedia (best information available) apabila dalam penyelidikan pihak berkepentingan:

a.tidak memberikan tanggapan, data atau informasi yang dibutuhkan sebagaimana mestinya dalam kurun waktu yang disediakan oleh Komite; atau
b.menghambat jalannya proses penyelidikan.

Pasal 16

(1)Komite memperlakukan setiap data dan informasi rahasia sesuai dengan sifatnya.
(2)Data dan informasi rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diungkapkan pada umum tanpa izindari pemilik data dan informasi tersebut.
(3)Pihak berkepentingan yang menyampaikan data dan informasi rahasia kepada Komite harus melampirkan suatu catatan ringkas yang berasal dari data dan informasi yang bersifat rahasia.
(4)Catatan …
(4)Catatan ringkas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bersifat tidak rahasi(non-confidential summaries).

Pasal 17

Dalam melaksanakan proses pembuktian, Komite harus memberikan kesempatan yang sama atau seimbang kepada pihak berkepentingan untuk menyampaikan bukti-bukti tertulis dan untuk memberikan informasi atau keterangan tambahan tertulis lainnya kepada Komite.

Pasal 18

Komite dapat melakukan verifikasi atas data dan informasi yang berasal atau diperoleh dari pihak berkepentingan di negara pengekspor atau di negara asal barang terselidik dan industri dalam negeri.

BAB VII

DENGAR PENDAPAT

Pasal 19

(1)Dalam pengajuan rekomendasi tindakan pengamanan tetap, Komite wajib terlebih dahulu melakukan dengan pendapat.
(2)Pihak berkepentingan yang bermaksud menghadiri acara dengan pendapat harus menyampaikan namanya atau nama yang akan mewakilinya kepada Komite dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penyelenggaraan dengan pendapat.
(3)Komite wajib memberitahukan waktu penyelenggaraan dengar pendapat kepada pihak berkepentingan denagn jangka waktu yang cukup agar pihak berkepentingan atau wakilnya dapat menghadiri denganr pendapat.

BAB VIII

TINDAKAN PENGAMANAN TETAP

Pasal 20

(1)Komite menetapkan rekomendasi tindakan pengamanan tetap.
(2)Rekomendasi tindakan pengamanan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dikenakan setelah seluruh prosedur penyelidikan tindakan pengamanan dilaksanakan dan terdapat fakta- fakta serta bukti kuat yang menyatakan bahwa lonjakan impor barang terselidik secara nyata dan terbukti telah mengakibatkan kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri.
(3)Rekomendasi tindakan pengamanan tetap oleh Komite harus disampaikan kepada pihak berkepentingan selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah keputusan tersebut diambil dan diumumkan dalam Berita Negara dan atau media cetak.
(4)Pengumuman dalam Berita Negara dan atau media cetak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas paling sedikit harus memuat keterangan-keterangan sebagai berikut:
1. a.uraian lengkap barang terselidik termasuk sifat teknis dan kegunaan dan nomor pos tarifnya;
2. b.uraian lengkap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing;
3. c.nama-nama industri dalam negeri yang dikenal yang menghasilkan barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing;
4. d.nama-nama …
5. d.nama-nama eksportir dan negara pengekspor atau negara asal barang terselidik;
6. e.ringkasan dari proses penetapan kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius, faktor-faktor penentunya, temuan- temuan dan kesimpulan;
7. f.bentuk, tingkat dan lamanya tindakan pengamanan;
8. g.usulan tanggal penerapan tindakan pengamanan tetap;
9. h.besarnya alokasi kuota untuk tiap negara pemasok apabila bentuk tindakan pengamanan yang ditetapkan adalah bukan tarif; dan
10. i.daftar negara-negara berkembang yang dikecualikan dari tindakan pengamanan tersebut.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan besarnya bea masuk sebagai tindakan pengamanan sementara.

(3)Tindakan pengamanan sementara hanya dapat diberlakukan dalam jangka waktu tidak melebihi waktu 200 (dua ratus) hari.

Pasal 11

…

Pasal 11

(1)Tindakan pengamanan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) harus diumumkan dalam Berita Negara dan media cetak dan secara resmi diberitahukan kepada pihak berkepentingan.
(2)Pengumuman dalam Berita Negara dan media cetak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit harus memuat keterangan- keterangan sebagai berikut:
1. a.uraian lengkap dari barang terselidik termasuk sifat teknis dan kegunaan dan nomor pos tarifnya;
2. b.uraian lengkap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing;
3. c.nama-nama industri dalam negeri yang dikenal yang menghasilkan barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing;
4. d.nama-nama eksportir dan negara pengekspor atau negara asal barang terselidik;
5. e.ringkasan dari proses penetapan kerugian dan faktor-faktor penentunya, temuan-temuan dan kesimpulan.

BAB V

PENENTUAN KERUGIAN

Pasal 12

(1)Penentuan kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri akibat lonjakan impor barang terselidik harus didasarkan kepada hasil analisis dari seluruh faktor-faktor terkait secara objektif dan terukur dari industri dimaksud, yang meliputi:
1. a.tingkat …
2. a.tingkat dan besarnya lonjakan impor barang terselidik, baik secara absolut ataupun relatif terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing;
3. b.pangsa pasar dalam negeri yang diambil akibat lonjakan impor barang terselidik; dan
4. c.perubahan tingkat penjualan, produksi, produktivitas, pemanfaatan kapasitas, keuntungan dan kerugian serta kesempatan kerja.
(2)Untuk menentukan lonjakan impor yang mengakibatkan terjadinya ancaman kerugian serius, Komite dapat menganalisis faktor-faktor lainnya sebagai tambahan selain faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), seperti:
1. a.kapasitas ekspor riil dan potensial dari negara atau negara-negara produsen asal barang;
2. b.persediaan barang terselidik di Indonesia dan di negara pengekspor.
(3)Dalam hal kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang timbul pada saat bersamaan dengan lonjakan impor tetapi disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam ayat 91) dan ayat (2) maka kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius tidak dapat dinyatakan sebagai akibat lonjakan impor.

Pasal 13

Penetapan terjadinya suatu ancaman kerugian serius sebagai akibat lonjakan impor harus didasarkan pada fakta-fakta dan tidak boleh didasarkan pada dugaan, perkiraan atau kemungkinan-kemungkinan.

BAB VI

PEMBUKTIAN

Pasal 14

Pasal 15

Komite dapat menentukan sendiri bukti-bukti berdasarkan data dan informasi yang tersedia (best information available) apabila dalam penyelidikan pihak berkepentingan:

a.tidak memberikan tanggapan, data atau informasi yang dibutuhkan sebagaimana mestinya dalam kurun waktu yang disediakan oleh Komite; atau
b.menghambat jalannya proses penyelidikan.

Pasal 16

(1)Komite memperlakukan setiap data dan informasi rahasia sesuai dengan sifatnya.
(2)Data dan informasi rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diungkapkan pada umum tanpa izindari pemilik data dan informasi tersebut.
(3)Pihak berkepentingan yang menyampaikan data dan informasi rahasia kepada Komite harus melampirkan suatu catatan ringkas yang berasal dari data dan informasi yang bersifat rahasia.
(4)Catatan …
(4)Catatan ringkas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bersifat tidak rahasi(non-confidential summaries).

Pasal 17

Pasal 18

Komite dapat melakukan verifikasi atas data dan informasi yang berasal atau diperoleh dari pihak berkepentingan di negara pengekspor atau di negara asal barang terselidik dan industri dalam negeri.

BAB VII

DENGAR PENDAPAT

Pasal 19

(1)Dalam pengajuan rekomendasi tindakan pengamanan tetap, Komite wajib terlebih dahulu melakukan dengan pendapat.
(2)Pihak berkepentingan yang bermaksud menghadiri acara dengan pendapat harus menyampaikan namanya atau nama yang akan mewakilinya kepada Komite dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penyelenggaraan dengan pendapat.
(3)Komite wajib memberitahukan waktu penyelenggaraan dengar pendapat kepada pihak berkepentingan denagn jangka waktu yang cukup agar pihak berkepentingan atau wakilnya dapat menghadiri denganr pendapat.

BAB VIII

TINDAKAN PENGAMANAN TETAP

Pasal 20

(1)Komite menetapkan rekomendasi tindakan pengamanan tetap.
(2)Rekomendasi tindakan pengamanan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dikenakan setelah seluruh prosedur penyelidikan tindakan pengamanan dilaksanakan dan terdapat fakta- fakta serta bukti kuat yang menyatakan bahwa lonjakan impor barang terselidik secara nyata dan terbukti telah mengakibatkan kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri.
(3)Rekomendasi tindakan pengamanan tetap oleh Komite harus disampaikan kepada pihak berkepentingan selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah keputusan tersebut diambil dan diumumkan dalam Berita Negara dan atau media cetak.
(4)Pengumuman dalam Berita Negara dan atau media cetak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas paling sedikit harus memuat keterangan-keterangan sebagai berikut:
1. a.uraian lengkap barang terselidik termasuk sifat teknis dan kegunaan dan nomor pos tarifnya;
2. b.uraian lengkap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing;
3. c.nama-nama industri dalam negeri yang dikenal yang menghasilkan barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing;
4. d.nama-nama …
5. d.nama-nama eksportir dan negara pengekspor atau negara asal barang terselidik;
6. e.ringkasan dari proses penetapan kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius, faktor-faktor penentunya, temuan- temuan dan kesimpulan;
7. f.bentuk, tingkat dan lamanya tindakan pengamanan;
8. g.usulan tanggal penerapan tindakan pengamanan tetap;
9. h.besarnya alokasi kuota untuk tiap negara pemasok apabila bentuk tindakan pengamanan yang ditetapkan adalah bukan tarif; dan
10. i.daftar negara-negara berkembang yang dikecualikan dari tindakan pengamanan tersebut.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 54/PMK.011/2011

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57/PMK.011/2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 54/PMK.011/2011

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57/PMK.011/2011