DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 54/PMK.011/2011

Nomor: 54/PMK.011/2011
Tahun: 2011
Ditetapkan: 23 Maret 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut dalam huruf a, Menteri Perdagangan melalui Surat Nomor: 1907/M-DAG/SD/12/2010 tanggal 28 Desember 2010, menyampaikan usulan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk tali kawat baja (steel wire ropes) dengan Pos Tarif 7312.10.90.00; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.159 2
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor, tindakan pengamanan tetap dapat ditetapkan dalam bentuk Bea Masuk oleh Menteri Keuangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (Steel Wire Ropes) dengan Pos Tarif 7312.10.90.00; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3.Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 133);
4.Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010; Memperhatikan : 1. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 1907/M- DAG/SD/12/2010 tanggal 28 Desember 2010 perihal Usulan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.1593 Terhadap Produk Impor Tali Kawat Baja (Steel Wire Ropes) HS Nomor: 7312.10.90.00 dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor: 51/M- DAG/SD/1/2011 tanggal 17 Januari 2011 perihal Daftar Negara-Negara Berkembang yang Dikecualikan dari Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Terhadap Produk Kain Tenunan dari Kapas, Dikelantang dan Tidak Dikelantang; Kawat Bindrat; Kawat Seng dan Tali Kawat Baja;
2.Laporan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia tentang Hasil Penyelidikan Untuk Tindakan Pengamanan (Safeguard Measures) Atas Impor Tali Kawat Baja Nomor HS: 7312.10.90.00; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK TALI KAWAT BAJA (STEEL WIRE ROPES) DENGAN POS TARIF 7312.10.90.00.

Pasal 1

Terhadap impor produk tali kawat baja (steel wire ropes) berupa kawat dipilin dengan diameter 3 mm atau lebih, tali dan kabel dari besi atau baja, disepuh atau dilapisi maupun tidak dan tidak diisolasi, selain lock coil, flattened strands dan non rotating wire ropes, yang termasuk dalam pos tarif 7312.10.90.00, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut: No. Periode Bea Masuk Tindakan Pengamanan

1.Tahun I, dengan periode satu tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini. Rp 24.080/kg
2.Tahun II, dengan periode satu tahun sejak Rp 21.464/kg www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.159 4 tanggal berakhirnya periode tahun pertama.
3.Tahun III, dengan periode satu tahun sejak tanggal berakhirnya periode tahun kedua. Rp. 18.849/kg

Pasal 3

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk tali kawat baja (steel wire ropes) yang diproduksi dari negara-negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

(1)Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
1. a.tambahan bea masuk umum (Most Favored Nation); atau
2. b.tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku dalam hal impor dilakukan dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional.
(2)Dalam hal ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak dipenuhi, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas importasi dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (Most Favored Nation).

Pasal 5

Terhadap impor produk tali kawat baja (steel wire ropes) yang berasal dari negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan yang berasal dari negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan dengan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin). www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.1595

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengenaan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impor dimaksud mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 7

1.Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
2.Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2011 MENTERI KEUANGAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.159 6 DAFTAR NEGARA-NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK TALI KAWAT BAJA (STEEL WIRE ROPES) DENGAN POS TARIF 7312.10.90.00 NO. NAMA NEGARA NO. NAMA NEGARA
1.Albania 36. El Salvador
2.Angola 37. Fiji
3.Antigua and Barbuda 38. Former Yugoslav Republic of Macedonia
4.Argentina 39. Gabon
5.Armenia 40. Georgia
6.Bahrain, Kingdom of 41. Ghana
7.Bangladesh 42. Grenada
8.Barbados 43. Guatemala
9.Belize 44. Guinea
10.Benin 45. Guinea Bissau
11.Bolivia 46. Guyana
12.Bostwana 47. Haiti
13.Brazil 48. Honduras
14.Brunei Darussalam 49. Hong Kong, China
15.Burkina Faso 50. India
16.Burundi 51. Jamaica
17.Cambodia 52. Jordan
18.Cameroon 53. Kenya
19.Cape Verde 54. Kuwait
20.Central African Republic 55. Kyrgyz Republic
21.Chad 56. Lesotho
22.Chile 57. Macao, China
23.Chinese Taipei 58. Madagascar
24.Colombia 59. Malawi
25.Congo 60. Maldives
26.Costa Rica 61. Mali
27.Cote d'Ivoire 62. Mauritania
28.Croatia 63. Mauritius
29.Cuba 64. Mexico
30.Democratic Republic of the Congo 65. Moldova
31.Djibouti 66. Mongolia
32.Dominica 67. Morocco
33.Dominican Republic 68. Mozambique
34.Ecuador 69. Myanmar
35.Egypt 70. Namibia LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 54/PMK.011/2011 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK TALI KAWAT BAJA (STEEL WIRE ROPES) DENGAN POS TARIF 7312.10.90.00 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.1597 NO. NAMA NEGARA NO. NAMA NEGARA
71.Nepal 90. Solomon Islands
72.Nicaragua 91. South Africa
73.Niger 92. Sri Lanka
74.Nigeria 93. Suriname
75.Oman 94. Swaziland
76.Pakistan 95. Tanzania
77.Panama 96. The Gambia
78.Papua New Guinea 97. Togo
79.Paraguay 98. Tonga
80.Peru 99. Trinidad and Tobago
81.Philippines 100. Tunisia
82.Qatar 101. Uganda
83.Rwanda 102. Ukraine
84.Saint Kitts and Nevis 103. United Arab Emirates
85.Saint Lucia 104. Uruguay
86.Saint Vincent and the Grenadines 105. Venezuela (Bolivarian Republic of Venezuela)
87.Saudi Arabia 106. Vietnam
88.Senegal 107. Zambia
89.Sierra Leone 108. Zimbabwe MENTERI KEUANGAN, AGUS D.W. MARTOWARDOJO www.djpp.kemenkumham.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut dalam huruf a, Menteri Perdagangan melalui Surat Nomor: 1907/M-DAG/SD/12/2010 tanggal 28 Desember 2010, menyampaikan usulan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk tali kawat baja (steel wire ropes) dengan Pos Tarif 7312.10.90.00; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.159 2
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor, tindakan pengamanan tetap dapat ditetapkan dalam bentuk Bea Masuk oleh Menteri Keuangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3.Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 133);
4.Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010; Memperhatikan : 1. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 1907/M- DAG/SD/12/2010 tanggal 28 Desember 2010 perihal Usulan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.1593 Terhadap Produk Impor Tali Kawat Baja (Steel Wire Ropes) HS Nomor: 7312.10.90.00 dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor: 51/M- DAG/SD/1/2011 tanggal 17 Januari 2011 perihal Daftar Negara-Negara Berkembang yang Dikecualikan dari Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Terhadap Produk Kain Tenunan dari Kapas, Dikelantang dan Tidak Dikelantang; Kawat Bindrat; Kawat Seng dan Tali Kawat Baja;
2.Laporan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia tentang Hasil Penyelidikan Untuk Tindakan Pengamanan (Safeguard Measures) Atas Impor Tali Kawat Baja Nomor HS: 7312.10.90.00; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK TALI KAWAT BAJA (STEEL WIRE ROPES) DENGAN POS TARIF 7312.10.90.00.

Pasal 1

Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut: No. Periode Bea Masuk Tindakan Pengamanan

1.Tahun I, dengan periode satu tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini. Rp 24.080/kg
2.Tahun II, dengan periode satu tahun sejak Rp 21.464/kg www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.159 4 tanggal berakhirnya periode tahun pertama.
3.Tahun III, dengan periode satu tahun sejak tanggal berakhirnya periode tahun kedua. Rp. 18.849/kg

Pasal 3

Pasal 4

(1)Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
1. a.tambahan bea masuk umum (Most Favored Nation); atau
2. b.tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku dalam hal impor dilakukan dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional.
(2)Dalam hal ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak dipenuhi, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas importasi dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (Most Favored Nation).

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

1.Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
2.Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2011 MENTERI KEUANGAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.159 6 DAFTAR NEGARA-NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK TALI KAWAT BAJA (STEEL WIRE ROPES) DENGAN POS TARIF 7312.10.90.00 NO. NAMA NEGARA NO. NAMA NEGARA
1.Albania 36. El Salvador
2.Angola 37. Fiji
3.Antigua and Barbuda 38. Former Yugoslav Republic of Macedonia
4.Argentina 39. Gabon
5.Armenia 40. Georgia
6.Bahrain, Kingdom of 41. Ghana
7.Bangladesh 42. Grenada
8.Barbados 43. Guatemala
9.Belize 44. Guinea
10.Benin 45. Guinea Bissau
11.Bolivia 46. Guyana
12.Bostwana 47. Haiti
13.Brazil 48. Honduras
14.Brunei Darussalam 49. Hong Kong, China
15.Burkina Faso 50. India
16.Burundi 51. Jamaica
17.Cambodia 52. Jordan
18.Cameroon 53. Kenya
19.Cape Verde 54. Kuwait
20.Central African Republic 55. Kyrgyz Republic
21.Chad 56. Lesotho
22.Chile 57. Macao, China
23.Chinese Taipei 58. Madagascar
24.Colombia 59. Malawi
25.Congo 60. Maldives
26.Costa Rica 61. Mali
27.Cote d'Ivoire 62. Mauritania
28.Croatia 63. Mauritius
29.Cuba 64. Mexico
30.Democratic Republic of the Congo 65. Moldova
31.Djibouti 66. Mongolia
32.Dominica 67. Morocco
33.Dominican Republic 68. Mozambique
34.Ecuador 69. Myanmar
35.Egypt 70. Namibia LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 54/PMK.011/2011 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK TALI KAWAT BAJA (STEEL WIRE ROPES) DENGAN POS TARIF 7312.10.90.00 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.1597 NO. NAMA NEGARA NO. NAMA NEGARA
71.Nepal 90. Solomon Islands
72.Nicaragua 91. South Africa
73.Niger 92. Sri Lanka
74.Nigeria 93. Suriname
75.Oman 94. Swaziland
76.Pakistan 95. Tanzania
77.Panama 96. The Gambia
78.Papua New Guinea 97. Togo
79.Paraguay 98. Tonga
80.Peru 99. Trinidad and Tobago
81.Philippines 100. Tunisia
82.Qatar 101. Uganda
83.Rwanda 102. Ukraine
84.Saint Kitts and Nevis 103. United Arab Emirates
85.Saint Lucia 104. Uruguay
86.Saint Vincent and the Grenadines 105. Venezuela (Bolivarian Republic of Venezuela)
87.Saudi Arabia 106. Vietnam
88.Senegal 107. Zambia
89.Sierra Leone 108. Zimbabwe MENTERI KEUANGAN, AGUS D.W. MARTOWARDOJO www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 54/PMK.011/2011

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 84 Tahun 2002

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 84 Tahun 2002