DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 86 Tahun 1982

Nomor: 86
Tahun: 1982
Ditetapkan: 29 Desember 1982
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Dengan mencabut Keputusan Presiden Kabinet Ampera Nomor 26/U/KEP/9/1966 dan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1976, Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI

Pasal 1

Kejaksaan Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Kejaksaan, berkedudukan, bertugas pokok, dan berfungsi sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI KEJAKSAAN

Pasal 2

Susunan organisasi Kejaksaan terdiri dari:

1.Jaksa Agung;
2.Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
3.Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Umum;
4.Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
5.Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum;
6.Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;
7.Pusat Penelitian dan Pengembangan;
8.Pusat Pendidikan dan Latihan;
9.Pusat Penyuluhan Hukum;
10.Pusat Operasi Intelijen;
11.Instansi Vertikal;

a.Kejaksaan Tingkat;
b.Kejaksaan Negeri.

BAB III

JAKSA AGUNG

Pasal 3

(1)Jaksa Agung mempunyai tugas pokok:
1. a.memimpin Kejaksaan sesuai dengan tugas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini dan dalam peraturan perundang- undangan lain;
2. b.menentukan kebijaksanaan pelaksanaan bidang penegakan hukum dan pencegahan hukum dalam Negara Republik Indonesia yang secara fungsional menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden;
3. c.membina aparatur Kejaksaan agar berdaya guna dan berhasil guna;
4. d.membina …
5. d.membina dan melaksanakan kerja sama dengan departemen, lembaga pemerintah non departemen, lembaga-lembaga negara, instansi dan organisasi lainnya untuk memecahkan persoalan yang timbul, terutama yang menyangkut bidang tanggung jawabnya.
(2)Dalam hal Jaksa Agung berhalangan, Jaksa Agung Muda mewakili Jaksa Agung menurut tata cara yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

BAB IV

JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN

Pasal 4

Tugas pokok Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan ialah menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi, ketatalaksanaan, dan perumusan naskah perundang-undangan terhadap seluruh unsur di lingkungan Kejaksaan dalam rangka pelaksanaan tugas utama Kejaksaan dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Umum, Bidang Intelijen, Bidang Tindak Pidana Umum, Bidang Tindak Pidana Khusus, serta satuan- satuan organisasi lainnya di lingkungan Kejaksaan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan Presiden ini, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan mempunyai fungsi :

a.mengkoordinasi dalam arti mengatur dan membina kerja sama, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh administrasi Kejaksaaan baik teknis maupun administratif bagi seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Kejaksanaan;
b.melaksanakan urusan rumah tangga dalam arti mengurus semua keperluan rumah tangga dalam lingkungan Kejaksaan Agung serta menyelenggarakan keamanan baik personil maupun materiil serta ketertiban umum dalam lingkungan Kejaksaan;
c.merencanakan dalam arti mempersiapkan rencana, menelaah, mengolah, dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan sesuai dengan tugas utama Kejaksaan;
d.membina administrasi dalam arti membina urusan tata usaha, mengelola dan membina kepegawaian, mengelola keuangan dan peralatan seluruh Kejaksaan;
e.membina organisasi dan tata laksana dalam arti membina dan memelihara seluruh kelembagaan dan ketatalaksanaan Kejaksaan serta pengembangannya;
f.melaksanakan hubungan masyarakat dalam arti melakukan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat;
g.mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan dalam arti mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok Kejaksaan dan turut serta dalam pembangunan dan pembinaan hukum nasional;
h.menyelenggarakan pendidikan dan latihan dalam arti membina Unit Pendidikan dan Latihan sepanjang belum diselenggarakan oleh unit organisasi lainnya di lingkungan Kejaksaan.

Pasal 6

…

Pasal 6

Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan terdiri dari:

1.Sekretariat Bidang Pembinaan;
2.Biro Umum;
3.Biro Perencanaan;
4.Biro Kepegawaian;
5.Biro Keuangan;
6.Biro Peralatan;
7.Biro Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
(2)Biro di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dipimpin oleh seorang Kepala Biro dan Sekretariat Bidang Pembinaan dipimpin oleh seorang Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan yang masing-masing bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

BAB V

JAKSA ASUNG MUDA BIDANG PENGAWASAN UMUM

Pasal 8

Tugas pokok Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Umum ialah melaksanakan pengawasan di lingkungan Kejaksaan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung, baik tugas yang bersifat rutin maupun yang bersifat pembangunan, sesuai ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Keputusan Presiden ini, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Umum mempunyai fungsi:

a.pemeriksaan terhadap setiap/instansi di lingkungan Kejaksaan yang dipandang perlu yang meliputi bidang administrasi umum, administrasi keuangan, intelijen, yustisial, hasil-hasil fisik dari pelaksanaan proyek pembangunan dan lain-lain;
b.pengujian serta penilaian atas hasil laporan dari setiap unsur/instansi di lingkungan Kejaksaan atas petunjuk Jaksa Agung;
c.pengusutan mengenai kebenaran laporan atau peng aduan tentang hambatan, penyimpangan, atau penyalahgunaan wewenang dan pelaksanaan tugas di bidang administrasi umum, administrasi keuangan, intelijen, dan yustisial yang dilakukan oleh unsur/instansi di lingkungan Kejaksaan;
d.penertiban dan penindakan atas perbuatan tercela yang dilakukan oleh unsur di lingkungan Kejaksaan.

Pasal 10

…

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI

Pasal 1

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI KEJAKSAAN

Pasal 2

Susunan organisasi Kejaksaan terdiri dari:

1.Jaksa Agung;
2.Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
3.Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Umum;
4.Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
5.Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum;
6.Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;
7.Pusat Penelitian dan Pengembangan;
8.Pusat Pendidikan dan Latihan;
9.Pusat Penyuluhan Hukum;
10.Pusat Operasi Intelijen;
11.Instansi Vertikal;

a.Kejaksaan Tingkat;
b.Kejaksaan Negeri.

BAB III

JAKSA AGUNG

Pasal 3

(1)Jaksa Agung mempunyai tugas pokok:
1. a.memimpin Kejaksaan sesuai dengan tugas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini dan dalam peraturan perundang- undangan lain;
2. b.menentukan kebijaksanaan pelaksanaan bidang penegakan hukum dan pencegahan hukum dalam Negara Republik Indonesia yang secara fungsional menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden;
3. c.membina aparatur Kejaksaan agar berdaya guna dan berhasil guna;
4. d.membina …
5. d.membina dan melaksanakan kerja sama dengan departemen, lembaga pemerintah non departemen, lembaga-lembaga negara, instansi dan organisasi lainnya untuk memecahkan persoalan yang timbul, terutama yang menyangkut bidang tanggung jawabnya.
(2)Dalam hal Jaksa Agung berhalangan, Jaksa Agung Muda mewakili Jaksa Agung menurut tata cara yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

BAB IV

JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN

Pasal 4

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan Presiden ini, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan mempunyai fungsi :

a.mengkoordinasi dalam arti mengatur dan membina kerja sama, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh administrasi Kejaksaaan baik teknis maupun administratif bagi seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Kejaksanaan;
b.melaksanakan urusan rumah tangga dalam arti mengurus semua keperluan rumah tangga dalam lingkungan Kejaksaan Agung serta menyelenggarakan keamanan baik personil maupun materiil serta ketertiban umum dalam lingkungan Kejaksaan;
c.merencanakan dalam arti mempersiapkan rencana, menelaah, mengolah, dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan sesuai dengan tugas utama Kejaksaan;
d.membina administrasi dalam arti membina urusan tata usaha, mengelola dan membina kepegawaian, mengelola keuangan dan peralatan seluruh Kejaksaan;
e.membina organisasi dan tata laksana dalam arti membina dan memelihara seluruh kelembagaan dan ketatalaksanaan Kejaksaan serta pengembangannya;
f.melaksanakan hubungan masyarakat dalam arti melakukan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat;
g.mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan dalam arti mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok Kejaksaan dan turut serta dalam pembangunan dan pembinaan hukum nasional;
h.menyelenggarakan pendidikan dan latihan dalam arti membina Unit Pendidikan dan Latihan sepanjang belum diselenggarakan oleh unit organisasi lainnya di lingkungan Kejaksaan.

Pasal 6

…

Pasal 6

Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan terdiri dari:

1.Sekretariat Bidang Pembinaan;
2.Biro Umum;
3.Biro Perencanaan;
4.Biro Kepegawaian;
5.Biro Keuangan;
6.Biro Peralatan;
7.Biro Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
(2)Biro di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dipimpin oleh seorang Kepala Biro dan Sekretariat Bidang Pembinaan dipimpin oleh seorang Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan yang masing-masing bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

BAB V

JAKSA ASUNG MUDA BIDANG PENGAWASAN UMUM

Pasal 8

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Keputusan Presiden ini, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Umum mempunyai fungsi:

a.pemeriksaan terhadap setiap/instansi di lingkungan Kejaksaan yang dipandang perlu yang meliputi bidang administrasi umum, administrasi keuangan, intelijen, yustisial, hasil-hasil fisik dari pelaksanaan proyek pembangunan dan lain-lain;
b.pengujian serta penilaian atas hasil laporan dari setiap unsur/instansi di lingkungan Kejaksaan atas petunjuk Jaksa Agung;
c.pengusutan mengenai kebenaran laporan atau peng aduan tentang hambatan, penyimpangan, atau penyalahgunaan wewenang dan pelaksanaan tugas di bidang administrasi umum, administrasi keuangan, intelijen, dan yustisial yang dilakukan oleh unsur/instansi di lingkungan Kejaksaan;
d.penertiban dan penindakan atas perbuatan tercela yang dilakukan oleh unsur di lingkungan Kejaksaan.

Pasal 10

…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 44 Tahun 1983

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 44 Tahun 1983