DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 55 Tahun 1991

Nomor: 55
Tahun: 1991
Ditetapkan: 20 November 1991
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk

Menetapkan

menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801);
3.Undang-undang Nomor 11 Pnps Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (Lembaraqn Negara Tahun 1963 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2595);
4.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958);
5.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara terutama di bidang Penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(2)Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri sebagai pelaksana kekuasaan Negara terutama di bidang penuntutan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan.

Pasal 2

Tugas pokok Kejaksaan adalah melaksanakan kekuasaan Negara di bidang Penuntutan dan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan serta turut serta menyelenggarakan sebagian tugas umum pmerintahan dan pembangunan di bidang hukum.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kejaksaan menyelenggarakan fungsi:

a.merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden;
b.menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan sarana prasarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
c.melakukan kegiatan pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, melakukan dan/atau turut menyelenggarakan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, memberikan bantuan, pertimbangan pelayanan dan penegakan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah menyelamatkan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden;
d.menetapkan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
e.memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah di pusat dan di daerah dan turut menyusun peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
f.menyelenggarakan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan baik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Kejaksaan terdiri dari:

1.Jaksa Agung;
2.Wakil Jaksa Agung;
3.Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4.Jaksa Agung Muda Intelijen;
5.Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
6.Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
7.Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
8.Jaksa Agung Muda Pengawasan;
9.Pusat;
10.Kejaksaan di Daerah :

a.Kejaksaan Tinggi;
b.Kejaksaan Negeri.

Pasal 5

(1)Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.memimpin dan mengendalikan Kejaksaan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi serta membina aparatur Kejaksaan agar berdayaguna dan berhasilguna;
2. b.menetapkan dan mengendalikan kebijaksanaan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c.melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasrkan peraturan perundang-undangan;
3. d.mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan dan penyidikan serta melaksanakan tugas-tugas yustisial lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden;
4. e.melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk kedalam atau keluar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan/atau pedoman agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. f.melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, mewakili pemerintah dan negara di dalam dan di luar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negarabaik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden; g.menyampingkan perkara demi kepentingan umum, mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana, menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan grasi dalam hal pidana mati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. h.memberikan izin tertulis dan menetapkan persyaratan dan tata cara bagi seorang tersangka terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di dalam maupun di luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan;
7. i.memberikan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebujaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden;
8. j.Membentuk Satuan Tugas di pusat dan di daerah yang terdiri dari instansi Sipil dan ABRI untuk penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana khusus serta tindak pidana tertentu sesuai dengan kebutuhan;
9. k.membina dan melakukan kerjasama dengan Departemen, lembaga pemerintah non Departemen, lembaga negara, instansi dan organisasi lain untuk memecahkan permasalahan yang timbul terutama yang menjadi tanggung jawabnya.
(2)Jaksa Agung dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung.

Pasal 6

(1)Wakil Jaksa Agung mempunyai tugas:
1. a.membantu Jaksa Agung dalam membina dan mengembangkan organisasi, administrasi sehari-hari serta tugas-tugas teknis operasional lainnya agar berdayaguna dan berhasilguna;
2. b.membantu Jaksa Agung dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi para Jaksa Agung Muda, Pusat dan Kejaksaan di Daerah;
3. c.mewakili Jaksa Agung dalam hal Jaksa Agung berhalangan;
4. d.melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Pasal 7

Jaksa Agung Muda Pembinaan adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang pembinaan yang bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung.

Pasal 8

Jaksa Agung Muda Pembinaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan pembinaan atas manajemen, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangn, kepegawaian, peralatan, organisasi dan tatalaksana, melakukan penelaahan dan turut menyusun perumusan peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat, pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administratif bagi seluruh satuan organisasi Kejaksaan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Jaksa Agung Muda Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

a.melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerjasama seluruh satuan organisasi Kejaksaan di bidang administrasi;
b.mempersiapkan rencana dan melakukan koordinasi perumusan kebijaksanaan dalam pentusunan rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan Kejaksanaan, melakukan pemantauan, penelitian, serta pengendalian pelaksanaannya;
c.memberikan dukungan pelayanan ketata-usahaan kepada pimpinan, mengelola urusan rumah tangga, menyelenggarakan sandi dan komunikasi serta pengamanan personil, materiil dan ketertiban di lingkungan Kejaksaan Agung;
d.membina organisasi dan tatalaksana, urusan tata usaha dan mengelola keuangan, kepegawaian, peralatan perpustakaan dan milik Negara yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan;
e.memberikan pertimbangan hukum kepada satuan organisasi Kejaksaan dan instansi pemerintah, serta turut melakukan penelaahan dan penyusunan perumusan peraturan perundang-undangan;
f.melaksanakan dan membina hubungan masyarakat dengan lembaga negara, lembaga pemerintah dan lembaga lain serta masyarakat pada umumnya baik di dalam maupun di luar negeri;
g.membina dan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan, khususnya aparat pembinaan;
h.memberikan saran pertimbangan kepada Jaksa Agung dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung.

Pasal 10

Jaksa Agung Muda Pembinaan membawahkan:

1.Sekretariat Jaksa Agung Muda Pembinaan;
2.Biro Perencanaan;
3.Biro Umum;
4.Biro Kepegawaian;
5.Biro Keuangan;
6.Biro Perlengkapan;
7.Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk

Menetapkan

menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801);
3.Undang-undang Nomor 11 Pnps Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (Lembaraqn Negara Tahun 1963 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2595);
4.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958);
5.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara terutama di bidang Penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(2)Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri sebagai pelaksana kekuasaan Negara terutama di bidang penuntutan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan.

Pasal 2

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kejaksaan menyelenggarakan fungsi:

a.merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden;
b.menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan sarana prasarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
c.melakukan kegiatan pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, melakukan dan/atau turut menyelenggarakan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, memberikan bantuan, pertimbangan pelayanan dan penegakan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah menyelamatkan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden;
d.menetapkan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
e.memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah di pusat dan di daerah dan turut menyusun peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
f.menyelenggarakan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan baik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Kejaksaan terdiri dari:

1.Jaksa Agung;
2.Wakil Jaksa Agung;
3.Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4.Jaksa Agung Muda Intelijen;
5.Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
6.Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
7.Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
8.Jaksa Agung Muda Pengawasan;
9.Pusat;
10.Kejaksaan di Daerah :

a.Kejaksaan Tinggi;
b.Kejaksaan Negeri.

Pasal 5

(1)Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.memimpin dan mengendalikan Kejaksaan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi serta membina aparatur Kejaksaan agar berdayaguna dan berhasilguna;
2. b.menetapkan dan mengendalikan kebijaksanaan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c.melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasrkan peraturan perundang-undangan;
3. d.mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan dan penyidikan serta melaksanakan tugas-tugas yustisial lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden;
4. e.melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk kedalam atau keluar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan/atau pedoman agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. f.melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, mewakili pemerintah dan negara di dalam dan di luar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negarabaik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden; g.menyampingkan perkara demi kepentingan umum, mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana, menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan grasi dalam hal pidana mati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. h.memberikan izin tertulis dan menetapkan persyaratan dan tata cara bagi seorang tersangka terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di dalam maupun di luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan;
7. i.memberikan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebujaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden;
8. j.Membentuk Satuan Tugas di pusat dan di daerah yang terdiri dari instansi Sipil dan ABRI untuk penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana khusus serta tindak pidana tertentu sesuai dengan kebutuhan;
9. k.membina dan melakukan kerjasama dengan Departemen, lembaga pemerintah non Departemen, lembaga negara, instansi dan organisasi lain untuk memecahkan permasalahan yang timbul terutama yang menjadi tanggung jawabnya.
(2)Jaksa Agung dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung.

Pasal 6

(1)Wakil Jaksa Agung mempunyai tugas:
1. a.membantu Jaksa Agung dalam membina dan mengembangkan organisasi, administrasi sehari-hari serta tugas-tugas teknis operasional lainnya agar berdayaguna dan berhasilguna;
2. b.membantu Jaksa Agung dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi para Jaksa Agung Muda, Pusat dan Kejaksaan di Daerah;
3. c.mewakili Jaksa Agung dalam hal Jaksa Agung berhalangan;
4. d.melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Pasal 7

Jaksa Agung Muda Pembinaan adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang pembinaan yang bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung.

Pasal 8

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Jaksa Agung Muda Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

a.melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerjasama seluruh satuan organisasi Kejaksaan di bidang administrasi;
b.mempersiapkan rencana dan melakukan koordinasi perumusan kebijaksanaan dalam pentusunan rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan Kejaksanaan, melakukan pemantauan, penelitian, serta pengendalian pelaksanaannya;
c.memberikan dukungan pelayanan ketata-usahaan kepada pimpinan, mengelola urusan rumah tangga, menyelenggarakan sandi dan komunikasi serta pengamanan personil, materiil dan ketertiban di lingkungan Kejaksaan Agung;
d.membina organisasi dan tatalaksana, urusan tata usaha dan mengelola keuangan, kepegawaian, peralatan perpustakaan dan milik Negara yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan;
e.memberikan pertimbangan hukum kepada satuan organisasi Kejaksaan dan instansi pemerintah, serta turut melakukan penelaahan dan penyusunan perumusan peraturan perundang-undangan;
f.melaksanakan dan membina hubungan masyarakat dengan lembaga negara, lembaga pemerintah dan lembaga lain serta masyarakat pada umumnya baik di dalam maupun di luar negeri;
g.membina dan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan, khususnya aparat pembinaan;
h.memberikan saran pertimbangan kepada Jaksa Agung dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung.

Pasal 10

Jaksa Agung Muda Pembinaan membawahkan:

1.Sekretariat Jaksa Agung Muda Pembinaan;
2.Biro Perencanaan;
3.Biro Umum;
4.Biro Kepegawaian;
5.Biro Keuangan;
6.Biro Perlengkapan;
7.Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 55 Tahun 1991

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 34 Tahun 1993

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 34 Tahun 1993