Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 9 Tahun 2003
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2003
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 2
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN … MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM KOORDINASI TELEMATIKA INDONESIA. PERTAMA : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Telematika Indonesia yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Koordinasi, adalah sebagai berikut : Pelindung : Presiden Republik Indonesia; Ketua : Menteri Negara Komunikasi dan Informasi; Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;
Sekretaris : Sekretaris Menteri Negara Komunikasi dan Informasi. Bidang-bidang : 1. Bidang Pengembangan Infrastruktur : Ketua : Deputi Bidang Jaringan Komunikasi dan Informasi, Menteri Negara Komunikasi dan Informasi; Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan.
Ketua : Deputi Bidang Telematika, Menteri Negara Komunikasi dan Informasi; Wakil ... Wakil Ketua : Deputi Teknologi Informasi, Energi, Material dan Lingkungan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Ketua : Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan; Wakil Ketua : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
Ketua : Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informasi, Menteri Negara Komunikasi dan Informasi; Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
Ketua : Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin dan Elektronika, Departemen Perindustrian dan Perdagangan; Wakil Ketua : Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN).
Ketua : Ketua Masyarakat Telematika Indonesia; Wakil Ketua : Ketua Federasi Teknologi Informasi Indonesia. KEDUA : Tim Koordinasi bertugas :
KETIGA : Pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dilaksanakan oleh Sekretariat yang secara fungsional berada di bawah Menteri Negara Komunikasi dan Informasi. KEEMPAT : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua membentuk Kelompok Kerja yang anggotanya berasal dari instansi terkait, para pakar, pemerhati, dunia usaha, lembaga profesional, perguruan tinggi, dan komunitas telematika serta masyarakat yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua. KELIMA : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan unsur penunjang lainnya, dibebankan kepada Anggaran Belanja Menteri Negara Komunikasi dan Informasi. KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia, dinyatakan tidak berlaku. Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)