Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 20 Tahun 2006
- Nomor
- 20
- Tahun
- 2006
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 2
menetapkan Keputusan Presiden tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL PERTAMA : Membentuk Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Dewan TIK Nasional. KEDUA : a. Susunan keanggotaan Dewan TIK Nasional adalah:
Wakil Ketua Merangkap Anggota : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Ketua Harian merangkap Anggota : Menteri Komunikasi dan Informatika; Anggota : 1. Menteri Keuangan;
Wakil Ketua : Kemal A. Stamboel; Sekretaris : Direktur Jenderal Aplikasi Telematika, Departemen Komunikasi dan Informatika; Wakil Sekretaris : Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum; Anggota : 1. Giri Suseno Hadihardjono;
a) Rektor Institut Teknologi Bandung; b) Rektor Universitas Indonesia; c) Rektor Universitas Gajah Mada; d) Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember; e) Para pakar dan praktisi lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang ditetapkan oleh Ketua Harian.
KEEMPAT : Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan TIK Nasional, dapat dibentuk Kelompok-Kelompok Kerja (Pokja), yang keanggotaan dan tata kerjanya ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Harian. KELIMA : a. Untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya, Dewan TIK Nasional dibantu oleh sebuah Sekretariat.
KETUJUH :
Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan TIK Nasional dapat meminta bantuan dari pejabat Pemerintah, akademisi, praktisi, atau pihak lainnya yang dipandang perlu; KEDELAPAN : Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan TIK Nasional dibebankan pada Anggaran Belanja Negara pada Departemen Komunikasi dan Informatika. KESEMBILAN : Masa kerja Dewan TIK Nasional berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini dan dapat diperpanjang apabila diperlukan. KESEPULUH : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. KESEBELAS : Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia, dinyatakan tidak berlaku. KEDUABELAS ... KEDUABELAS : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Lambock V. Nahattands
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)