DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 1978

Nomor: 13
Tahun: 1978
Ditetapkan: 30 Mei 1978
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar supaya pelaksanaan tugas dari Menteri Muda dapat berjalan secara berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan kedudukan, tugas pokok, fungsi, tatakerja, dan susunan organisasi staf Menteri Muda dalam susunan Kabinet Pembangunan III. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945.

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik indonesia Nomor X/MPR/1978.
3.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/M Tahun 1978.
4.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/M Tahun 1978. MEMUTUSKAN … M E M U T U S K A N : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATAKERJA MENTERI MUDA SERTA SUSUNAN ORGANISASI STAF MENTERI MUDA.

Pasal 1

(1)Menteri Muda dalam Pemerintahan Negara Indonesia, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Menmuda, adalah Menteri "Negara pembantu Presiden yang diperbantukan kepada Menteri Koordinator atau Menteri Pimpinan Departemen tertentu, dengan tugas pokok mengikuti dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan dan program di bidang tertentu dalam kegiatan Pemerintah Negara yang dianggap mendesak sifatnya dan harus ditangani lebih intensif dalam Repelita III.
(2)Menmuda dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
1. a.Menmuda Urusan Produksi Pangan, dengan tugas untuk membantu Menteri Pertanian dalam mengikuti dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kebijaksanaan di bidang peningkatan produksi pangan.
2. b.Menmuda Urusan Koperasi dengan tugas untuk membantu Menteri Perdagangan dan Koperasi, dalam mengikuti dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kebijaksanaan di bidang koperasi, disamping jabatannya sebagai Kepala Badan Urusan Logistik.
3. c.Menmuda...
4. c.Menmuda urusan Transmigrasi, dengan tugas untuk membantu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mengikuti. dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kebijaksanaan di bidang transmigrasi.
5. d.Menmuda urusan Perumahan Rakyat, dengan tugas membantu Menteri Pekerjaan Umum dalam mengikuti dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kebijaksanaan di bidang Perumahan Rakyat.
6. e.Menmuda Urusan Pemuda, dengan tugas membantu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengikuti dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kebijaksanaan yang berhubungan dengan pembinaan Pemuda.
7. f.Menmuda Urusan. Peranan Wanita, dengan tugas membantu Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dalam mengikuti dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kebijaksanaan yang berhubungan dengan Peranan Wanita.
(3)Menmuda berada langsung di bawah dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut dalam Pasal l Keputusan Presiden ini, masing-masing Menmuda menyeIenggarakan fungsi sebagai berikut :

(1)Mengikuti dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan di bidang tertentu yang menjadi tanggungjawabnya.
(2)Menampung dan mengusahakan penyelesaian masalah-masalah yang timbul serta mengikuti perkembangan keadaan dalam bidang yang dikoordinasinya sehari-hari.
(3)Melakukan…
(3)Melakukan koordinasi seerat-eratnya antara berbagai Direktur Jenderal dan Pimpinan Lembaga lainnya dalam penanganan masalah-masalah yang mempunyai sangkut paut dengan bidang koordinasi Menmuda yang bersangkutan.
(4)Membina dan melakukan koordinasi dengan atau antar Departemen dan Instansi lainnya baik dalam rangka pengumpulan bahan, pembahasan masalah yang diperlukan bagi perumusan kebijaksanaan dan program yang menyangkut bidang yang menjadi tanggungjawabnya, ataupun dalam menampung dan memecahkan masalah yang timbul dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan program tersebut.
(5)Menyampaikan laporan dan bahan keterangan serta saran-saran dan pertimbangan di bidang tanggungjawabnya kepada Menteri Pimpinan Departemen, Menteri Koordinator yang dibantunya dan kepada Presiden.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI STAF MENMUDA

Pasal 3

Menmuda dibantu oleh staf yang terdiri dari unsur-unsur :

1.Staf ahli, sebanyak-banyaknya 4(empat) orang.
2.Sekretaris Menmuda.

Pasal 4

(1)Staf Ahli bertugas membantu Menmuda dengan memberikan pemikiran-pemikiran atau nasehat tehnis mengenai masalah tertentu yang diperlukan oleh Menmuda.
(2)Dalam...
(2)Dalam melaksanakan tugasnya staf ahli bertanggungjawab kepada Menmuda.

Pasal 5

(1)Sekretaris Menmuda bertugas membantu Menmuda dalam melaksanakan tugasnya dengan menyelenggarakan fungsi pelayanan administrasi yang diperlukan untuk mendukung kelancaran tugas Menmuda dan Staf Ahli Menmuda.
(2)Sekretaris Menmuda membawahkan satu Biro Tata Usaha.

Pasal 6

Sekretaris Menmuda mempunyai kesatuan administrasi pangkal pada Departemen/Menteri Koordinator yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut :

(1)Sekretaris Menmuda Urusan Produksi Pangan berkesatuan administrasi pangkal pada Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian.
(2)Sekretaris Menmuda Urusan Koperasi berkesatuan administrasi pangkal pada Sekretariat Jenderal Departemen Perdagangan dan Koperasi.
(3)Sekretaris Menmuda Urusan Transmigrasi berkesatuan administrasi pangkal pada Sekretariat Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
(4)Sekretaris Menmuda Urusan Perumahan Rakyat berkesatuan administrasi pangkal pada Sekretariat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum.
(5)Sekretaris…
(5)Sekretaris Menmuda Urusan Pemuda berkesatuan administrasi pangkal pada sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
(6)Sekretaris Menmuda Urusan Peranan Wanita berkesatuan administrasi pangkal pada Sekretariat Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 7

(1)Perincian dan perumusan tugas, tatakerja, dan susunan organisasi staf Menmuda diatur dengan keputusan tersendiri oleh Menteri Koordinator atau Menteri Pimpinan Departemen yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang penertiban dan pendayagunaan aparatur Negara.
(2)Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris dan Staf Ahli Menmuda sepanjang eselonnya IB dilakukan dengan Keputusan Presiden, sedangkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Biro Tata Usaha dan pejabat lainnya dilakukan dengan Keputusan Menteri Pimpinan Departemen yang bersangkutan atau Menteri/Sekretaris Negara berdasarkan pertimbangan Menmuda yang bersangkutan.
(3)Staf Ahli Menmuda adalah jabatan eselon setinggi-tingginya IB, Sekretaris Menmuda adalah jabatan eselon IB, Kepala Biro Tata Usaha adalah jabatan eselon IIB.

BAB III

TATAKERJA MENMUDA

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan fungsinya sehari-hari Menmuda mendapat dan memperhatikan petunjuk dari Menteri Pimpinan Departemen atau Menteri Koordinator yang dibantunya disamping petunjuk- petunjuk yang diterimanya langsung dari Presiden.
(2)Untuk koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam mengikuti dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan di bidang tugas Menmuda masing-masing Menmuda mengadakan rapat-rapat koordinasi berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan. Rapat ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Departemen dan pimpinan instansi lainnya yang kegiatannya termasuk dalam koordinasi Menmuda yang bersangkutan.
(3)Direktur Jenderal Departemen yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya sama atau termasuk dalam bidang tugas Menmuda merupakan alat pelaksana utama dari Departemen dibidangnya, secara administratif berada di dalam Departemen dan bertanggungjawab kepada Menteri Pimpinan Departemen, sedang dalam kegiatan operasionil dibawah koordinasi Menteri Muda.
(4)Menmuda mengikuti dan mengkoordinasi pelaksanaan operasionil yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Departemen dan Instansi lainnya yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya berhubungan dengan atau termasuk dalam urusan Menmuda yang bersangkutan.
(5)Dalam pelaksanaan fungsinya sehari-hari, Menmuda dapat meminta laporan dari dan memberikan petunjuk tehnis bagi pelaksanaan operasionil kepada Direktur Jenderal Departemen dan atau Pimpinan Instansi lainnya yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya termasuk dalam urusan Menmuda yang bersangkutan.
(6)Menmuda...
(6)Menmuda dapat memberikan petunjuk tehnis pelaksanaan kebijaksanaan dan program kepada Direktur Jenderal Departemen tersebut pada ayat (2).
(7)Dalam rapat koordinasi yang dipimpinnya, apabila dipandang perlu Menmuda dapat mengu- ndang untuk hadir Menmuda lainnya serta Direktur Jenderal Departemen Pimpinan Instansi lainnya di luar bidang yang dikoordinasikan.
(8)Kesimpulan rapat koordinasi Menmuda yang menyangkut kebijaksanaan atau langkah yang prinsipil dilaporkan kepada Menteri Pimpinan Departemen atau Menteri Koordinator yang bersangkutan atau kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan untuk keputusan Menteri, atau Presiden yang kemudian dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden, instruksi Presiden, Keputusan Menteri, petunjuk dan sebagainya.

Pasal 9

(1)Para Menmuda mengusahakan agar Direktur Jenderal Departemen atau Pimpinan Instansi di lingkungan koordinasinya senantiasa memelihara adanya kesatuan bahasa dan penafsiran mengenai kebijaksanaan Pemerintah di bidang yang dikoordinasinya, sehingga pelaksanaannya di Pusat maupun di Daerah selalu terpadu.
(2)Dalam hal ada masalah yang perlu dikoordinasikan antara Direktur Jenderal Departemen atau Pimpinan Instansi lainnya, maka diusahakan melalui konsultasi langsung di antara para Direktur Jenderal Departemen atau Pimpinan Instansi yang bersangkutan.
(3)Dalam...
(3)Dalam hal tidak diperoleh kata sepakat di antara para Direktur Jenderal Departemen atau Pimpinan instansi tersebut, maka diusahakan pemecahannya bersama Menmuda yang bersangkutan atau langsung menyampaikan masalah tersebut kepada Menteri Pimpinan Departemen atau Menteri Koordinator yang bersangkutan atau langsung menyampaikan masalah tersebut kepada Presiden untuk memperoleh petunjuk.

Pasal 10

Dalam hal Menteri Koordinator atau Menteri Pimpinan Departemen yang dibantunya berhalangan, Menmuda mewakili Menteri Koordinator atau Menteri Pimpinan Departemen tersebut dalam bidang yang dikoordinasinya.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar supaya pelaksanaan tugas dari Menteri Muda dapat berjalan secara berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu

Menetapkan

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik indonesia Nomor X/MPR/1978.
3.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/M Tahun 1978.
4.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/M Tahun 1978. MEMUTUSKAN … M E M U T U S K A N : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATAKERJA MENTERI MUDA SERTA SUSUNAN ORGANISASI STAF MENTERI MUDA.

Pasal 1

(1)Menteri Muda dalam Pemerintahan Negara Indonesia, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Menmuda, adalah Menteri "Negara pembantu Presiden yang diperbantukan kepada Menteri Koordinator atau Menteri Pimpinan Departemen tertentu, dengan tugas pokok mengikuti dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan dan program di bidang tertentu dalam kegiatan Pemerintah Negara yang dianggap mendesak sifatnya dan harus ditangani lebih intensif dalam Repelita III.
(2)Menmuda dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
1. a.Menmuda Urusan Produksi Pangan, dengan tugas untuk membantu Menteri Pertanian dalam mengikuti dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kebijaksanaan di bidang peningkatan produksi pangan.
2. b.Menmuda Urusan Koperasi dengan tugas untuk membantu Menteri Perdagangan dan Koperasi, dalam mengikuti dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kebijaksanaan di bidang koperasi, disamping jabatannya sebagai Kepala Badan Urusan Logistik.
3. c.Menmuda...
4. c.Menmuda urusan Transmigrasi, dengan tugas untuk membantu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mengikuti. dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kebijaksanaan di bidang transmigrasi.
5. d.Menmuda urusan Perumahan Rakyat, dengan tugas membantu Menteri Pekerjaan Umum dalam mengikuti dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kebijaksanaan di bidang Perumahan Rakyat.
6. e.Menmuda Urusan Pemuda, dengan tugas membantu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengikuti dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kebijaksanaan yang berhubungan dengan pembinaan Pemuda.
7. f.Menmuda Urusan. Peranan Wanita, dengan tugas membantu Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dalam mengikuti dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kebijaksanaan yang berhubungan dengan Peranan Wanita.
(3)Menmuda berada langsung di bawah dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut dalam Pasal l Keputusan Presiden ini, masing-masing Menmuda menyeIenggarakan fungsi sebagai berikut :

(1)Mengikuti dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan di bidang tertentu yang menjadi tanggungjawabnya.
(2)Menampung dan mengusahakan penyelesaian masalah-masalah yang timbul serta mengikuti perkembangan keadaan dalam bidang yang dikoordinasinya sehari-hari.
(3)Melakukan…
(3)Melakukan koordinasi seerat-eratnya antara berbagai Direktur Jenderal dan Pimpinan Lembaga lainnya dalam penanganan masalah-masalah yang mempunyai sangkut paut dengan bidang koordinasi Menmuda yang bersangkutan.
(4)Membina dan melakukan koordinasi dengan atau antar Departemen dan Instansi lainnya baik dalam rangka pengumpulan bahan, pembahasan masalah yang diperlukan bagi perumusan kebijaksanaan dan program yang menyangkut bidang yang menjadi tanggungjawabnya, ataupun dalam menampung dan memecahkan masalah yang timbul dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan program tersebut.
(5)Menyampaikan laporan dan bahan keterangan serta saran-saran dan pertimbangan di bidang tanggungjawabnya kepada Menteri Pimpinan Departemen, Menteri Koordinator yang dibantunya dan kepada Presiden.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI STAF MENMUDA

Pasal 3

Menmuda dibantu oleh staf yang terdiri dari unsur-unsur :

1.Staf ahli, sebanyak-banyaknya 4(empat) orang.
2.Sekretaris Menmuda.

Pasal 4

(1)Staf Ahli bertugas membantu Menmuda dengan memberikan pemikiran-pemikiran atau nasehat tehnis mengenai masalah tertentu yang diperlukan oleh Menmuda.
(2)Dalam...
(2)Dalam melaksanakan tugasnya staf ahli bertanggungjawab kepada Menmuda.

Pasal 5

(1)Sekretaris Menmuda bertugas membantu Menmuda dalam melaksanakan tugasnya dengan menyelenggarakan fungsi pelayanan administrasi yang diperlukan untuk mendukung kelancaran tugas Menmuda dan Staf Ahli Menmuda.
(2)Sekretaris Menmuda membawahkan satu Biro Tata Usaha.

Pasal 6

Sekretaris Menmuda mempunyai kesatuan administrasi pangkal pada Departemen/Menteri Koordinator yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut :

(1)Sekretaris Menmuda Urusan Produksi Pangan berkesatuan administrasi pangkal pada Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian.
(2)Sekretaris Menmuda Urusan Koperasi berkesatuan administrasi pangkal pada Sekretariat Jenderal Departemen Perdagangan dan Koperasi.
(3)Sekretaris Menmuda Urusan Transmigrasi berkesatuan administrasi pangkal pada Sekretariat Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
(4)Sekretaris Menmuda Urusan Perumahan Rakyat berkesatuan administrasi pangkal pada Sekretariat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum.
(5)Sekretaris…
(5)Sekretaris Menmuda Urusan Pemuda berkesatuan administrasi pangkal pada sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
(6)Sekretaris Menmuda Urusan Peranan Wanita berkesatuan administrasi pangkal pada Sekretariat Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 7

(1)Perincian dan perumusan tugas, tatakerja, dan susunan organisasi staf Menmuda diatur dengan keputusan tersendiri oleh Menteri Koordinator atau Menteri Pimpinan Departemen yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang penertiban dan pendayagunaan aparatur Negara.
(2)Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris dan Staf Ahli Menmuda sepanjang eselonnya IB dilakukan dengan Keputusan Presiden, sedangkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Biro Tata Usaha dan pejabat lainnya dilakukan dengan Keputusan Menteri Pimpinan Departemen yang bersangkutan atau Menteri/Sekretaris Negara berdasarkan pertimbangan Menmuda yang bersangkutan.
(3)Staf Ahli Menmuda adalah jabatan eselon setinggi-tingginya IB, Sekretaris Menmuda adalah jabatan eselon IB, Kepala Biro Tata Usaha adalah jabatan eselon IIB.

BAB III

TATAKERJA MENMUDA

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan fungsinya sehari-hari Menmuda mendapat dan memperhatikan petunjuk dari Menteri Pimpinan Departemen atau Menteri Koordinator yang dibantunya disamping petunjuk- petunjuk yang diterimanya langsung dari Presiden.
(2)Untuk koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam mengikuti dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan di bidang tugas Menmuda masing-masing Menmuda mengadakan rapat-rapat koordinasi berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan. Rapat ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Departemen dan pimpinan instansi lainnya yang kegiatannya termasuk dalam koordinasi Menmuda yang bersangkutan.
(3)Direktur Jenderal Departemen yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya sama atau termasuk dalam bidang tugas Menmuda merupakan alat pelaksana utama dari Departemen dibidangnya, secara administratif berada di dalam Departemen dan bertanggungjawab kepada Menteri Pimpinan Departemen, sedang dalam kegiatan operasionil dibawah koordinasi Menteri Muda.
(4)Menmuda mengikuti dan mengkoordinasi pelaksanaan operasionil yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Departemen dan Instansi lainnya yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya berhubungan dengan atau termasuk dalam urusan Menmuda yang bersangkutan.
(5)Dalam pelaksanaan fungsinya sehari-hari, Menmuda dapat meminta laporan dari dan memberikan petunjuk tehnis bagi pelaksanaan operasionil kepada Direktur Jenderal Departemen dan atau Pimpinan Instansi lainnya yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya termasuk dalam urusan Menmuda yang bersangkutan.
(6)Menmuda...
(6)Menmuda dapat memberikan petunjuk tehnis pelaksanaan kebijaksanaan dan program kepada Direktur Jenderal Departemen tersebut pada ayat (2).
(7)Dalam rapat koordinasi yang dipimpinnya, apabila dipandang perlu Menmuda dapat mengu- ndang untuk hadir Menmuda lainnya serta Direktur Jenderal Departemen Pimpinan Instansi lainnya di luar bidang yang dikoordinasikan.
(8)Kesimpulan rapat koordinasi Menmuda yang menyangkut kebijaksanaan atau langkah yang prinsipil dilaporkan kepada Menteri Pimpinan Departemen atau Menteri Koordinator yang bersangkutan atau kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan untuk keputusan Menteri, atau Presiden yang kemudian dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden, instruksi Presiden, Keputusan Menteri, petunjuk dan sebagainya.

Pasal 9

(1)Para Menmuda mengusahakan agar Direktur Jenderal Departemen atau Pimpinan Instansi di lingkungan koordinasinya senantiasa memelihara adanya kesatuan bahasa dan penafsiran mengenai kebijaksanaan Pemerintah di bidang yang dikoordinasinya, sehingga pelaksanaannya di Pusat maupun di Daerah selalu terpadu.
(2)Dalam hal ada masalah yang perlu dikoordinasikan antara Direktur Jenderal Departemen atau Pimpinan Instansi lainnya, maka diusahakan melalui konsultasi langsung di antara para Direktur Jenderal Departemen atau Pimpinan Instansi yang bersangkutan.
(3)Dalam...
(3)Dalam hal tidak diperoleh kata sepakat di antara para Direktur Jenderal Departemen atau Pimpinan instansi tersebut, maka diusahakan pemecahannya bersama Menmuda yang bersangkutan atau langsung menyampaikan masalah tersebut kepada Menteri Pimpinan Departemen atau Menteri Koordinator yang bersangkutan atau langsung menyampaikan masalah tersebut kepada Presiden untuk memperoleh petunjuk.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 1978

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

SUSUNAN ORGANISASI STAF MENMUDA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

TATAKERJA MENMUDA

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 1982

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

SUSUNAN ORGANISASI STAF MENMUDA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

TATAKERJA MENMUDA

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 1982