DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 15 Tahun 1992

Nomor: 15
Tahun: 1992
Ditetapkan: 19 Februari 1992
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, dipandang perlu membentuk Pengadilan Agama di Stabat dan di Batam;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Stabat dan Pengadilan Agama di Batam; Mengingat:

Mengingat

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
3.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
4.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA DI STABAT DAN DI BATAM.

Pasal 1

Membentuk 2 (dua) Pengadilan Agama masing-masing :

a.Pengadilan Agama Stabat berkedudukan di Stabat;
b.Pengadilan Agama Batam, berkedudukan di Batam.

Pasal 2

(1)Daerah hukum Pengadilan Agama Stabat meliputi wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
(2)Daerah Hukum Pengadilan Agama Batam meliputi wilayah Kotamadya Administratif Batam.

Pasal 3

(1)Pengadilan Agama Stabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan.
(2)Pengadilan Agama Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Stabat dan Pengadilan Agama Batam maka:

a.Daerah hukum Pengadilan Agama Stabat dikeluarkan dari Pengadilan Agama Binjai;
b.Daerah Hukum Pengadilan Agama Batam dikeluarkan dari Pengadilan Agama Tanjung Pinang.

Pasal 5

Perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama pada saat terbentuknya Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1:

a.telah diperiksa tetapi belum diputus masing-masing oleh Pengadilan Agama Binjai dan Pengadilan Agama Tanjung Pinang tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama tersebut;
b.sudah diajukan masing-masing kepada Pengadilan Agama Binjai dan Pengadilan Agama Tanjung Pinang tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Stabat dan Pengadilan Agama Batam sesuai dengan daerah hukum masing-masing.

Pasal 6

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan Pengadilan Agama Stabat dan Pengadilan Agama Batam dibebankan pada anggaran Departemen Agama.

Pasal 7

(1)Penetapan kelas Pengadilan Agama, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Pengadilan Agama Stabat dan Pengadilan Agama Batam ditetapkan oleh Menteri Agama, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara.
(2)Tugas dan tanggung jawab serta tata kerja kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dan Pengadilan Agama Batam ditetapkan oleh Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku tanggal 1 April 1992. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Pebruari 1992 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1992

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, dipandang perlu membentuk Pengadilan Agama di Stabat dan di Batam;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Stabat dan Pengadilan Agama di Batam; Mengingat:

Mengingat

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
3.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
4.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA DI STABAT DAN DI BATAM.

Pasal 1

Membentuk 2 (dua) Pengadilan Agama masing-masing :

a.Pengadilan Agama Stabat berkedudukan di Stabat;
b.Pengadilan Agama Batam, berkedudukan di Batam.

Pasal 2

(1)Daerah hukum Pengadilan Agama Stabat meliputi wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
(2)Daerah Hukum Pengadilan Agama Batam meliputi wilayah Kotamadya Administratif Batam.

Pasal 3

(1)Pengadilan Agama Stabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan.
(2)Pengadilan Agama Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Stabat dan Pengadilan Agama Batam maka:

a.Daerah hukum Pengadilan Agama Stabat dikeluarkan dari Pengadilan Agama Binjai;
b.Daerah Hukum Pengadilan Agama Batam dikeluarkan dari Pengadilan Agama Tanjung Pinang.

Pasal 5

Perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama pada saat terbentuknya Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1:

a.telah diperiksa tetapi belum diputus masing-masing oleh Pengadilan Agama Binjai dan Pengadilan Agama Tanjung Pinang tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama tersebut;
b.sudah diajukan masing-masing kepada Pengadilan Agama Binjai dan Pengadilan Agama Tanjung Pinang tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Stabat dan Pengadilan Agama Batam sesuai dengan daerah hukum masing-masing.

Pasal 6

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan Pengadilan Agama Stabat dan Pengadilan Agama Batam dibebankan pada anggaran Departemen Agama.

Pasal 7

(1)Penetapan kelas Pengadilan Agama, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Pengadilan Agama Stabat dan Pengadilan Agama Batam ditetapkan oleh Menteri Agama, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara.
(2)Tugas dan tanggung jawab serta tata kerja kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dan Pengadilan Agama Batam ditetapkan oleh Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 15 Tahun 1992

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1989

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1989