DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1989

Nomor: 7
Tahun: 1989
Ditetapkan: 29 Desember 1989
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 159

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat;
c.bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
d.bahwa pengaturan tentang susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang selama ini masih beraneka karena didasarkan pada :

Mengingat

1.Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dihubungkan dengan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610);
2.Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99). perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; www.djpp.depkumham.go.id

e.bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, dan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan undang-undang yang mengatur susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) Pasal 24, dan Pasal 25 Undang- Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
3.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
2.Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama.
3.Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Agama dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama.
4.Pegawai Pencatat Nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama.
5.Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti adalah Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Agama. www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 2

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 3

(1)Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh :
1. a.Pengadilan Agama;
2. b.Pengadilan Tinggi Agama.
(2)Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pasal 4

(1)Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.
(2)Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi.

Pasal 5

(1)Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.
(2)Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan dilakukan oleh Menteri Agama.
(3)Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

BAB II

SUSUNAN PENGADILAN

Pasal 6

Pengadilan terdiri dari :

1.Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama;
2.Pengadilan Tinggi Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding. www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 7

Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan Undang-undang.

Pasal 9

(1)Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.
(2)Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

Isi peraturan

Teks159PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1970

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1957

Peraturan turunan (26)

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2005

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2021

Undang-undang (UU) No. 50 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 50 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 145 Tahun 1998

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 145 Tahun 1998

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 62 Tahun 2002

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 10 Tahun 1995

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 19 Tahun 2008

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 13 Tahun 2016

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 62 Tahun 2002

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 2016

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 22 Tahun 2006

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 15 Tahun 1992

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 40 Tahun 2025

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 130 Tahun 2001

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1970

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1957

Peraturan turunan (26)

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2005

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2021

Undang-undang (UU) No. 50 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 50 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 145 Tahun 1998

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 145 Tahun 1998

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 62 Tahun 2002

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 10 Tahun 1995

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 19 Tahun 2008

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 13 Tahun 2016