DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 18 Tahun 1972

Nomor: 18
Tahun: 1972
Ditetapkan: 7 Maret 1972
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Pasal 1

(1). Pakaian Sipil terdiri dari 5 (lima) djenis, jaitu :
1. a.Pakaian Sipil Harian, disingkat P.S.H.
2. b.Pakaian Sipil Resmi, disingkat P.S.R.
3. c.Pakaian Sipil Lengkap, disingkat P.S.L.
4. d.Pakaian Sipil Dasi Hitam, disingkat, P.S.D.H.
5. e.Pakaian Sipil Nasional, disingkat P.S.N.
(2). a. Pakaian Sipil Harian (P.S.H.) dipakai untuk bekerdja sehari-hari maupun untuk keperluan-keperluan lainnja jang bersifat umum. Pakaian … Pakaian Sipil Harian berupa tjelana pandjang dan djas dengan potongan : - leher berdiri dan terbuka, - lengan pendek, - tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, - kantjing lima buah, - warna tjelana dan djas sama ;
1. b.Pakaian Sipil Resmi (P.S.R.) dipakai untuk menghadiri upatjara jang bukan upatjara kenegaraan, menerima tamu- tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari. Pakaian Sipil Resmi berupa sama dengan Pakaian Sipil Harian, tetapi mempunjai lengan pandjang ; .
2. c.Pakaian Sipil Lengkap (P.S.L.) dipakai pada upatjara- upatjara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri. Pakaian Sipil Lengkap berupa tjelana pandjang, kemedja dengan dasi dan djas (biasa disebut suite) ;
3. d.Pakaian Sipil Dasi Hitam (P.S.D.H.) dipakai pada djamuan resepsi/makan resmi atau kenegaraan, chususnja dalam mendjamu tamu-tamu resmi/kenegaraan dari atau kundjungan resmi/ kenegaraan keluar negeri. Pakaian Sipil Dasi Hitam terdiri dari : - tjelana pandjang hitam, - djas hitam atau putih, - kemedja chusus putih, - ikat pinggang chusus hitam, - dasi kupu-kupu hitam, (biasa disebut black tie) ;
4. e.Pakaian Sipil Nasional (P.S.N. ) dipakai untuk menghadiri atjara-atjara resmi/kenegaraan diluar negeri. Pakaian … Pakaian Sipil Nasional terdiri dari : - tjelana pandjang, - djas beskap tertutup, - sarung fantasi, - dengan Petji Nasional, - warna tjelana dan djas sama ; apabila ada, bintang/lentjana penghargaan dipakai pada Pakaian Sipil Nasional ;
5. f.Petji Nasional, disamping harus dipakai pada Pakaian Sipil Nasional, dapat dipakai setjara sukarela pada setiap djenis Pakaian Sipil, dan harus dipakai pula, apabila ada ketentuan chusus untuk memakai Petji Nasional itu.

Pasal 2

Bentuk dan djenis dari Pakaian Sipil dimaksud dalam Pasal 1 Kepu- tusan Presiden ini, adalah sebagaimana tergambar dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

Pasal 3

Para Pegawai Negeri/pedjabat Negara wadjib menggunakan Pakaian Sipil sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini, dengan tertib.

Pasal 4

…

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 7 Maret 1972 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. S O E H A R T O DJENDERAL TNI

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

(1). Pakaian Sipil terdiri dari 5 (lima) djenis, jaitu :
1. a.Pakaian Sipil Harian, disingkat P.S.H.
2. b.Pakaian Sipil Resmi, disingkat P.S.R.
3. c.Pakaian Sipil Lengkap, disingkat P.S.L.
4. d.Pakaian Sipil Dasi Hitam, disingkat, P.S.D.H.
5. e.Pakaian Sipil Nasional, disingkat P.S.N.
(2). a. Pakaian Sipil Harian (P.S.H.) dipakai untuk bekerdja sehari-hari maupun untuk keperluan-keperluan lainnja jang bersifat umum. Pakaian … Pakaian Sipil Harian berupa tjelana pandjang dan djas dengan potongan : - leher berdiri dan terbuka, - lengan pendek, - tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, - kantjing lima buah, - warna tjelana dan djas sama ;
1. b.Pakaian Sipil Resmi (P.S.R.) dipakai untuk menghadiri upatjara jang bukan upatjara kenegaraan, menerima tamu- tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari. Pakaian Sipil Resmi berupa sama dengan Pakaian Sipil Harian, tetapi mempunjai lengan pandjang ; .
2. c.Pakaian Sipil Lengkap (P.S.L.) dipakai pada upatjara- upatjara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri. Pakaian Sipil Lengkap berupa tjelana pandjang, kemedja dengan dasi dan djas (biasa disebut suite) ;
3. d.Pakaian Sipil Dasi Hitam (P.S.D.H.) dipakai pada djamuan resepsi/makan resmi atau kenegaraan, chususnja dalam mendjamu tamu-tamu resmi/kenegaraan dari atau kundjungan resmi/ kenegaraan keluar negeri. Pakaian Sipil Dasi Hitam terdiri dari : - tjelana pandjang hitam, - djas hitam atau putih, - kemedja chusus putih, - ikat pinggang chusus hitam, - dasi kupu-kupu hitam, (biasa disebut black tie) ;
4. e.Pakaian Sipil Nasional (P.S.N. ) dipakai untuk menghadiri atjara-atjara resmi/kenegaraan diluar negeri. Pakaian … Pakaian Sipil Nasional terdiri dari : - tjelana pandjang, - djas beskap tertutup, - sarung fantasi, - dengan Petji Nasional, - warna tjelana dan djas sama ; apabila ada, bintang/lentjana penghargaan dipakai pada Pakaian Sipil Nasional ;
5. f.Petji Nasional, disamping harus dipakai pada Pakaian Sipil Nasional, dapat dipakai setjara sukarela pada setiap djenis Pakaian Sipil, dan harus dipakai pula, apabila ada ketentuan chusus untuk memakai Petji Nasional itu.

Pasal 2

Bentuk dan djenis dari Pakaian Sipil dimaksud dalam Pasal 1 Kepu- tusan Presiden ini, adalah sebagaimana tergambar dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

Pasal 3

Para Pegawai Negeri/pedjabat Negara wadjib menggunakan Pakaian Sipil sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini, dengan tertib.

Pasal 4

…

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 7 Maret 1972 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. S O E H A R T O DJENDERAL TNI

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 18 Tahun 1972

Lembaga terkait

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015