Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 23 Tahun 1975
- Nomor
- 23
- Tahun
- 1975
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 10
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Dewan, adalah suatu forum ditingkat Pusat yang mempunyai fungsi memberikan pertimbangan kepada Presiden di bidang Otonomi Daerah. Pasal 2 … www.bphn.go.id
Untuk dapat menjalankan fungsinya Dewan mempunyai tugas memberikan saran, usul, pendapat dan pertimbangan kepada Presiden, baik diminta maupun tidak diminta mengenai masalah-masalah :
BAB II SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
Pasal 4 … www.bphn.go.id
Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris Dewan dibantu oleh tenaga- tenaga ahli yang susunan keanggotaan, pengangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Dewan mengadakan rapat sedikit-dikitnya 1(satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan.
Dalam hal menyangkut urusan pemerintahan yang termasuk wewenang dari suatu Departemen/Lembaga, Dewan meminta kehadiran Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pertimbangannya dalam rapat yang diadakan untuk itu.
Dalam hal menyangkut pembentukan atau penghapusan Daerah Otonom, Dewan mengundang kekuatan-kekuatan sosial politik dalam masyarakat untuk didengar pendapatnya dalam rapat yang diadakan untuk itu. BAB III PEMBIAYAAN
Segala pengeluaran yang berhubungan dengan tugas Dewan dibebankan pada Anggaran Departemen Dalam Negeri.
KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 11 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 18 Juni 1975. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. S O E H A R T O JENDERAL TNI. www.bphn.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)