DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 29 Tahun 1974

Nomor: 29
Tahun: 1974
Ditetapkan: 2 Mei 1974
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada sub a perlu dibentuk suatu Badan yang bertugas mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan operasionil tersebut. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2988).
3.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 521, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3016).
4.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1973.
5.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973.
6.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1974.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : … MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1)Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi merupakan kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan koordinasi operasionil dan hubungan kerja Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi dengan Departemen/Instansi lain, baik di pusat maupun di daerah, dalam rangka mensukseskan pelaksanaan program-program pembangunan di Daerah Transmigrasi, di daerah asal ataupun di daerah penerima transmigrasi.
(2)Daerah Transmigrasi tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah Daerah Transmigrasi yang ditetapkan berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang- undang Nomor 3 Tahun 1972.
(3)Untuk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan pembangunan Daerah Transmigrasi seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dengan efektif, dibentuk Badan Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi dengan kedudukan, tugas pokok dan susunan organisasi seperti termaksud dalam Pasal 2 dan seterusnya Keputusan Presiden ini.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Badan Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Badan, berkedudukan langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.

Pasal 3

Badan bertugas untuk mengkoordinir/merencanakan/melaksanakan dan mengendalikan pengawasan Pembangunan Daerah Transmigrasi, baik di pusat maupun di daerah-daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Badan adalah sebagai berikut :

a.ditingkat Pusat : Badan Pengembangan Daerah Transmigrasi disingkat BADAN PENGEMBANGAN.
b.ditingkat Propinsi : Badan Pembina Pembangunan Daerah Transmigrasi disingkat BADAN PEMBINA.
c.ditingkat …
c.ditingkat Kabupaten : Badan Pelaksana Pembangunan Daerah Transmigrasi disingkat BADAN PELAKSANA.

Pasal 5

(1)Badan Pengembangan diketuai oleh Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, dengan Anggotanya : - Wakil dari Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik. - Wakil dari Departemen Perhubungan. - Wakil dari Departemen Pertanian. - Wakil dari Departemen Dalam Negeri. - Wakil dari Departemen Kesehatan. - Wakil dari Departemen Pendidikan & Kebudayaan. - Wakil dari Departemen Keuangan. - Wakil dari Departemen Pertahanan-Keamanan. - Wakil dari Departemen Penerangan. - Staf Menteri Negara Riset. - Wakil dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. - Wakil dari Bank Rakyat Indonesia. Sekretaris Badan Pengembangan adalah Direktur Jendral Transmigrasi.
(2)Badan ...
(2)Badan Pembina diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah yang bertugas menentukan kebijaksanaan Pembinaan Transmigrasi di daerahnya, dengan Anggotanya yang terdiri dari. wakil instansi Vertikal Departemen Pekerjaan Umum&Tenaga Listrik, Departemen Perhubungan, Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Instansi lain yang dianggap perlu oleh Gubernur Kepala Daerah dan Bank Rakyat Indonesia.
(3)Pembina Harian adalah Kepala Direktorat Transmigrasi yang bertugas melaksanakan Keputusan Badan Pembina.
(4)Badan Pelaksana diketuai oleh Bupati Kepala Daerah yang bertugas menentukan kebijaksanaan pelaksanaan Transmigrasi di daerahnya, dengan anggautanya terdiri dari wakil instansi vertikal ditingkat Kabupaten yang bertugas melakukan kegiatan pelaksanan kebijaksanaan Transmigrasi.
(5)pelaksana Harian dijabat oleh Kepala Kantor Transmigrasi Kabupaten atau petugas lain yang akan ditunjuk sepanjang belum ada kantor Transmigrasi Kabupaten yang bertugas : - mengkoordinir dan menyelenggarakan kegiatan administrasi pelaksanaan operasionil. - mengadakan hubungan koordinasi dengan instansi-instansi lain yang bersangkutan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 6

Tata kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas BADAN PENGEMBANGAN, BADAN PEMBINA dan BADAN PELAKSANA sebagai tersebut di dalam Pasal 4 Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan semua kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan Presiden ini dibebankan pada Anggaran Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dari Menteri-menteri yang bidangnya bersangkutan.

Pasal 9

…

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada sub a perlu dibentuk suatu Badan yang bertugas mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan operasionil tersebut. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2988).
3.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 521, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3016).
4.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1973.
5.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973.
6.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1974.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : … MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1)Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi merupakan kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan koordinasi operasionil dan hubungan kerja Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi dengan Departemen/Instansi lain, baik di pusat maupun di daerah, dalam rangka mensukseskan pelaksanaan program-program pembangunan di Daerah Transmigrasi, di daerah asal ataupun di daerah penerima transmigrasi.
(2)Daerah Transmigrasi tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah Daerah Transmigrasi yang ditetapkan berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang- undang Nomor 3 Tahun 1972.
(3)Untuk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan pembangunan Daerah Transmigrasi seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dengan efektif, dibentuk Badan Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi dengan kedudukan, tugas pokok dan susunan organisasi seperti termaksud dalam Pasal 2 dan seterusnya Keputusan Presiden ini.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Pasal 3

Badan bertugas untuk mengkoordinir/merencanakan/melaksanakan dan mengendalikan pengawasan Pembangunan Daerah Transmigrasi, baik di pusat maupun di daerah-daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Badan adalah sebagai berikut :

a.ditingkat Pusat : Badan Pengembangan Daerah Transmigrasi disingkat BADAN PENGEMBANGAN.
b.ditingkat Propinsi : Badan Pembina Pembangunan Daerah Transmigrasi disingkat BADAN PEMBINA.
c.ditingkat …
c.ditingkat Kabupaten : Badan Pelaksana Pembangunan Daerah Transmigrasi disingkat BADAN PELAKSANA.

Pasal 5

(1)Badan Pengembangan diketuai oleh Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, dengan Anggotanya : - Wakil dari Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik. - Wakil dari Departemen Perhubungan. - Wakil dari Departemen Pertanian. - Wakil dari Departemen Dalam Negeri. - Wakil dari Departemen Kesehatan. - Wakil dari Departemen Pendidikan & Kebudayaan. - Wakil dari Departemen Keuangan. - Wakil dari Departemen Pertahanan-Keamanan. - Wakil dari Departemen Penerangan. - Staf Menteri Negara Riset. - Wakil dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. - Wakil dari Bank Rakyat Indonesia. Sekretaris Badan Pengembangan adalah Direktur Jendral Transmigrasi.
(2)Badan ...
(2)Badan Pembina diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah yang bertugas menentukan kebijaksanaan Pembinaan Transmigrasi di daerahnya, dengan Anggotanya yang terdiri dari. wakil instansi Vertikal Departemen Pekerjaan Umum&Tenaga Listrik, Departemen Perhubungan, Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Instansi lain yang dianggap perlu oleh Gubernur Kepala Daerah dan Bank Rakyat Indonesia.
(3)Pembina Harian adalah Kepala Direktorat Transmigrasi yang bertugas melaksanakan Keputusan Badan Pembina.
(4)Badan Pelaksana diketuai oleh Bupati Kepala Daerah yang bertugas menentukan kebijaksanaan pelaksanaan Transmigrasi di daerahnya, dengan anggautanya terdiri dari wakil instansi vertikal ditingkat Kabupaten yang bertugas melakukan kegiatan pelaksanan kebijaksanaan Transmigrasi.
(5)pelaksana Harian dijabat oleh Kepala Kantor Transmigrasi Kabupaten atau petugas lain yang akan ditunjuk sepanjang belum ada kantor Transmigrasi Kabupaten yang bertugas : - mengkoordinir dan menyelenggarakan kegiatan administrasi pelaksanaan operasionil. - mengadakan hubungan koordinasi dengan instansi-instansi lain yang bersangkutan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 6

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan semua kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan Presiden ini dibebankan pada Anggaran Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.

Pasal 8

Pasal 9

…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1972

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 1973

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1972

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 1973