Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 29 Tahun 1974
- Nomor
- 29
- Tahun
- 1974
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 13
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
MEMUTUSKAN : … MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH TRANSMIGRASI.
BAB I
BAB II … BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
BAB II
Badan Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Badan, berkedudukan langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.
Badan bertugas untuk mengkoordinir/merencanakan/melaksanakan dan mengendalikan pengawasan Pembangunan Daerah Transmigrasi, baik di pusat maupun di daerah-daerah. BAB III SUSUNAN ORGANISASI
BAB III
Susunan Organisasi Badan adalah sebagai berikut :
- Wakil dari Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik. - Wakil dari Departemen Perhubungan. - Wakil dari Departemen Pertanian. - Wakil dari Departemen Dalam Negeri. - Wakil dari Departemen Kesehatan. - Wakil dari Departemen Pendidikan & Kebudayaan. - Wakil dari Departemen Keuangan. - Wakil dari Departemen Pertahanan-Keamanan. - Wakil dari Departemen Penerangan. - Staf Menteri Negara Riset. - Wakil dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. - Wakil dari Bank Rakyat Indonesia. Sekretaris Badan Pengembangan adalah Direktur Jendral Transmigrasi.
- mengkoordinir dan menyelenggarakan kegiatan administrasi pelaksanaan operasionil. - mengadakan hubungan koordinasi dengan instansi-instansi lain yang bersangkutan. BAB IV … BAB IV TATA KERJA
BAB IV
Tata kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas BADAN PENGEMBANGAN, BADAN PEMBINA dan BADAN PELAKSANA sebagai tersebut di dalam Pasal 4 Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi. BAB V PEMBIAYAAN
BAB V
Pembiayaan semua kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan Presiden ini dibebankan pada Anggaran Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi. KETENTUAN PENUTUP
Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dari Menteri-menteri yang bidangnya bersangkutan.
…
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen