Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 31 Tahun 2019
- Nomor
- 31
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 6
Khusus a dan Undang- pengembangan Kawasan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada huruf berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) penyelenggaraanrangkadalamb. bahwa
PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMAT TUHANYANG MAHAESA KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIKINDONESIA NOMOR 31 TAHUN2019 TENTANG DEWANKAWASAN KAWASANEKONOMIKHUSUS PROVINS! JAWATIMUR Mengingat: Menimbang:
MEMUTUSKAN:... Nomor 2 Tahun 2011 ten tang Penyelenggaraan I Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, I Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I Nomor 5371); I
Bupati Malang; Gubernur Jawa Timur;a. Ketua merangkap Anggota
BAB I KETENTUANUMUM MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN KAWASAN KAWASANEKONOMI KHUSUS PROVINS! JAWATIMUR. Menetapkan: Pasal 5 ... Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Kawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
BAB I
Dewan Kawasan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
Dalam rangka efektivitas koordinasi dengan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus secara ex-officio merupakan anggota Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Jawa Timur.
i• r, ,f .• Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI JOKO WIDODO ttd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 20 November 2019 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)