DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 33 Tahun 1970

Nomor: 33
Tahun: 1970
Ditetapkan: 8 Mei 1970
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970 dimungkinkan pengaturan hal-hal jang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut dengan Keputusan Presiden ; Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 15 tahun 1969, tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota. Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat ;
3.Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 ;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN RAYON-RAYON DALAM KOTAMADYA JANG TIDAK MEMPUNJAI KETJAMATAN.

Pasal 1

(1). Untuk penjelenggaan pemungutan suara dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum, dalam Kotamadya jang tidak mempunjai Ketjamatan dibentuk rayon-rayon jang masing-masing meliputi beberapa kampung.
(2). Pembentukan ...
(2). Pembentukan rayon-rayon dimaksud pada ajat (1) pasal ini sebanjak-banjaknja 3 (tiga) rayon untuk setiap Kotamadya.
(3). Bagi Kotamadya jang hanja mempunjal satu Ketjamatan, apabila dipandang perlu dapat pula dibentuk rayon-rayon dimaksud pada ajat (1) pasal ini.

Pasal 2

(1). Pada masing-masing rayon Pemilihan Umum dimaksud pada pasal 1 ajat (1) Keputusan Presiden ini dapat dibentuk Panitia Pemungutan Suara.
(2). Pembentukan dan penentuan rayon Pemilihan Umum serta Panitia Pemungutan Suara diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah atas usul dari Walikota Kepala Daerah jang bersangkutan.

Pasal 3

Sebagai Ketua dari Panitia Penmungutan suara untuk masing-masing rayon pemilihan umum jang bersangkutan diangkat seorang pedjabat Pemerintah jang pangkat dan golongan kepegawaiannja setingkat dengan Tjamat dari lingkungan kantor Kotamadya jang bersangkutan oleh Walikota Kepala Daerah, untuk djangka waktu jang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970 sepandjang mengenai Panitia Pemungutan Suara berlaku sepenuhnja bagi rayon-rayon Pemilihan Umum dalam Kotamadya jang tidak mempunjai Ketjamatan dengan pengertian bahwa jang dimaksud dengan "Tjamat"/Ketua Panitia Pemungutan Suara adalah pedjabat Pemerintah dimaksud pasal 3 Keputusan Presiden ini.

Pasal 5

…

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 8 Mai 1970. PRPSIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. S O E H A R T O DJENDERAL TNI.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970 dimungkinkan pengaturan hal-hal jang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut dengan Keputusan Presiden ; Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 15 tahun 1969, tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota. Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat ;
3.Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 ;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN RAYON-RAYON DALAM KOTAMADYA JANG TIDAK MEMPUNJAI KETJAMATAN.

Pasal 1

(1). Untuk penjelenggaan pemungutan suara dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum, dalam Kotamadya jang tidak mempunjai Ketjamatan dibentuk rayon-rayon jang masing-masing meliputi beberapa kampung.
(2). Pembentukan ...
(2). Pembentukan rayon-rayon dimaksud pada ajat (1) pasal ini sebanjak-banjaknja 3 (tiga) rayon untuk setiap Kotamadya.
(3). Bagi Kotamadya jang hanja mempunjal satu Ketjamatan, apabila dipandang perlu dapat pula dibentuk rayon-rayon dimaksud pada ajat (1) pasal ini.

Pasal 2

(1). Pada masing-masing rayon Pemilihan Umum dimaksud pada pasal 1 ajat (1) Keputusan Presiden ini dapat dibentuk Panitia Pemungutan Suara.
(2). Pembentukan dan penentuan rayon Pemilihan Umum serta Panitia Pemungutan Suara diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah atas usul dari Walikota Kepala Daerah jang bersangkutan.

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

…

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 8 Mai 1970. PRPSIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. S O E H A R T O DJENDERAL TNI.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 33 Tahun 1970

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Dasar hukum (4)

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1970

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1970

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Dasar hukum (4)

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1970

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1970