Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 33 Tahun 1970
- Nomor
- 33
- Tahun
- 1970
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN RAYON-RAYON DALAM KOTAMADYA JANG TIDAK MEMPUNJAI KETJAMATAN.
(1). Untuk penjelenggaan pemungutan suara dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum, dalam Kotamadya jang tidak mempunjai Ketjamatan dibentuk rayon-rayon jang masing-masing meliputi beberapa kampung. (2). Pembentukan ... (2). Pembentukan rayon-rayon dimaksud pada ajat (1) pasal ini sebanjak-banjaknja 3 (tiga) rayon untuk setiap Kotamadya. (3). Bagi Kotamadya jang hanja mempunjal satu Ketjamatan, apabila dipandang perlu dapat pula dibentuk rayon-rayon dimaksud pada ajat (1) pasal ini.
(1). Pada masing-masing rayon Pemilihan Umum dimaksud pada pasal 1 ajat (1) Keputusan Presiden ini dapat dibentuk Panitia Pemungutan Suara. (2). Pembentukan dan penentuan rayon Pemilihan Umum serta Panitia Pemungutan Suara diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah atas usul dari Walikota Kepala Daerah jang bersangkutan.
Sebagai Ketua dari Panitia Penmungutan suara untuk masing-masing rayon pemilihan umum jang bersangkutan diangkat seorang pedjabat Pemerintah jang pangkat dan golongan kepegawaiannja setingkat dengan Tjamat dari lingkungan kantor Kotamadya jang bersangkutan oleh Walikota Kepala Daerah, untuk djangka waktu jang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.
Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970 sepandjang mengenai Panitia Pemungutan Suara berlaku sepenuhnja bagi rayon-rayon Pemilihan Umum dalam Kotamadya jang tidak mempunjai Ketjamatan dengan pengertian bahwa jang dimaksud dengan "Tjamat"/Ketua Panitia Pemungutan Suara adalah pedjabat Pemerintah dimaksud pasal 3 Keputusan Presiden ini.
…
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 8 Mai 1970. PRPSIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. S O E H A R T O DJENDERAL TNI.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen