Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 33 Tahun 1992
- Nomor
- 33
- Tahun
- 1992
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
MEMUTUSKAN: dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1977 tentang Ketentuan Pokok Tata cara Penanaman Modal. Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENANAMAN MODAL.
BAB I
1) Angka Pengenal Importir terbatas; 2) Keputusan Pemberian Fasilitas/Keringanan Pajak dan Bea Masuk; 3) Izin kerja bagi Tenaga Kerja Asing Pendatang yang diperlukan; 4) Izin Usaha Tetap.
(6), Ketua BKPM mengeluarkan Ketetapan mengenai fasilitas/keringanan bea masuk dan pungutan impor lainnya.
Bagian Kedua Penanam Modal Asing (PMA)
1)Angka pengenal importir terbatas; 2)Keputusan pemberian fasilitas/keringanan pajak dan bea masuk; 3)Izin kerja bagi Tenaga Kerja Asing Pendatang yang diperlukan; 4)Izin Usaha Tetap.
Bagian Ketiga Penanaman modal di bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi, serta di bidang kehutanan
Bagian Keempat Kewajiban Penanam Modal
Bagian Kelima Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan
BAB II KETENTUAN SANKSI
BAB II
Dalam hal pelaksanaan sesuatu penanaman modal tidak sesuai dengan persetujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah dan/atau penanam modal tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka kepada penanam modal dikenakan sanksi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dicabutnya Izin Usaha dan/atau fasilitas/keringanan fiskal yang telah diberikan. KETENTUAN PENUTUP
Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, maka ketentuan yang berkaitan dengan tata cara penanaman modal sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 dinyatakan tidak berlaku.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 1992 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1992
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Daerah (Perda)