DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 33 Tahun 1992

Nomor: 33
Tahun: 1992
Ditetapkan: 6 Juli 1992
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1977 tentang Ketentuan Pokok Tata cara Penanaman Modal. Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENANAMAN MODAL.

BAB I

TATA CARA PENANAMAN MODAL

Pasal 1

(1)Calon penanaman modal yang akan mengadakan usaha dalam rangka Undang- undang Nomor 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970, mempelajari lebih dahulu Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal dan apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
(2)Setelah mengadakan penelitian yang cukup mengenai bidang usaha yang terbuka, lokasi proyek yang dibuktikan dengan surat konfirmasi pencadangan tanah dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan dan ketentuan- ketentuan lain yang bersangkutan, calon penanam modal mengajukan permohonan penanaman modal kepada Ketua BKPM dengan mempergunakan tata cara permohonan yang ditetapkan oleh Ketua BKPM.
(3)Apabila permohonan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan serta persyaratan penanaman Modal Dalam Negeri yang berlaku, Ketua BKPM mengeluarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal yang berlaku juga sebagai Persetujuan Prinsip atau Izin Usaha Sementara.
(4)Ketua BKPM menyampaikan tembusan Surat Persetujuan Penanaman Modal kepada:
1. a.Departemen yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
2. b.Departemen Keuangan;
3. c.Kepala badan Pertanahan Nasional untuk penyelesaian hak-hak atas tanah;
4. d.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I cq. BKPMD yang bersangkutan untuk koordinasi penyelesaian izin lokasi.
(5)Apabila penanaman modal telah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal, setelah dipenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka :
1. a.Ketua BKPM atas nama Menteri yang bersangkutan mengeluarkan : 1) Angka Pengenal Importir terbatas; 2) Keputusan Pemberian Fasilitas/Keringanan Pajak dan Bea Masuk; 3) Izin kerja bagi Tenaga Kerja Asing Pendatang yang diperlukan; 4) Izin Usaha Tetap.
2. b.Gubernur Kepala daerah Tingkat I mengeluarkan Izin Lokasi yang disiapkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat.
3. c.Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat mengeluarkan Hak Guna Usaha, Hak Pengelolaan atau Hak Guna Bangunan atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
4. d.Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IBM) dan izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO.
(6)setelah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal dari Ketua BKPM, penanam modal dalam waktu yang ditetapkan menyampaikan kepada BKPM Daftar Induk barang-barang modal serta bahan baku dan bahan penolong yang akan diimpor.
(7)Berdasarkan penilaian terhadap Daftar Induk sebagaimana dimaksud dalam ayat
(6), Ketua BKPM mengeluarkan Ketetapan mengenai fasilitas/keringanan bea masuk dan pungutan impor lainnya.
(8)Permohonan untuk perubahan atas rencana penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan Ketua BKPM, termasuk perubahan untuk perluasan proyek, disampaikan oleh penanam modal kepada Ketua BKPM untuk mendapatkan persetujuannya dengan mempergunakan tata cara yang ditetapkan oleh Ketua BKPM.

Pasal 2

(1)Calon penanam modal yang akan mengadakan usaha dalam rangka Undang- undang Nomor 1 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 1970 mempelajari lebih dahulu daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), dan apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi BKPM.
(2)setelah mengadakan penelitian yang cukup mengenai bidang usaha yang terbuka, lokasi proyek yang dibuktikan dengan surat konfirmasi pencadangan tanah dari Gubernur Kepala daerah Tingkat I dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan, calon penanam modal mengajukan permohonan penanaman modal kepada Ketua BKPM dengan mempergunakan tata cara permohonan yang ditetapkan oleh Ketua BKPM.
(3)Berdasarkan penilaian terhadap permohonan penanaman modal ketua BKPM menyampaikan permohonan tersebut kepada Presiden dengan disertai pertimbangan guna memperoleh Keputusan.
(4)Ketua BKPM menyampaikan tembusan permohonan dan pertimbangan tersebut kepada:
1. a.Departemen yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
2. b.Departemen Keuangan.
(5)Persetujuan/Penolakan Presiden mengenai suatu permohonan penanaman modal disampaikan kepada Ketua BKPM.
(6)Ketua BKPM menyampaikan pemberitahuan tentang Keputusan presiden tersebut dalam ayat (5) kepada calon penanam modal.
(7)Ketua BKPM menyampaikan tembusan Surat Pemberitahuan Keputusan Presiden yang berlaku juga sebagai Persetujuan Prinsip atau Izin Usaha Sementara kepada:
1. a.Departemen yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
2. b.Departemen Keuangan;
3. c.Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk penyelesaian hak-hak atas tanah;
4. d.Gubernur Kepala daerah Tingkat I cq. BKPMD yang bersangkutan untuk koordinasi penyelesaian izin lokasi.
(8)Apabila penanaman modal telah memperoleh Keputusan Presiden berupa persetujuan penanaman modal setelah dipenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka:
1. a.Ketua BKPM, atas nama Menteri yang bersangkutan mengeluarkan: 1)Angka pengenal importir terbatas; 2)Keputusan pemberian fasilitas/keringanan pajak dan bea masuk; 3)Izin kerja bagi Tenaga Kerja Asing Pendatang yang diperlukan; 4)Izin Usaha Tetap.
2. b.Gubernur Kepala daerah Tingkat I mengeluarkan Izin Lokasi yang disiapkan oleh Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional setempat.
3. c.Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat mengeluarkan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
4. d.Bupati/Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IBM) dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO.
(9)Setelah memperoleh Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden dari Ketua BKPM, penanam modal dalam waktu yang ditetapkan menyampaikan kepada BKPM Daftar Induk barang-barang modal, serta bahan baku dan bahan penolong yang akan diimpor.
(10)Berdasarkan penilaian terhadap Daftar Induk sebagaimana dimaksud dalam ayat
(9)Ketua BKPM mengeluarkan Ketetapan mengenai fasilitas/keringanan bea masuk dan pungutan impor lainnya.
(11)Permohonan untuk perubahan atas rencana penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan Presiden, termasuk perubahan untuk perluasan proyek, disampaikan oleh penanam modal kepada Ketua BKPM untuk mendapatkan persetujuannya dengan mempergunakan tata cara yang ditetapkan oleh Ketua BKPM.

Pasal 3

(1)Permohonan penanaman modal dalam negeri di bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi disampaikan kepada Ketua BKPM:
1. a.Atas dasar Kontrak Karya antara calon penanam modal dengan Pemerintah cq. Departemen Pertambangan dan Energi bagi pengusahaan bahan galian golongan strategis;
2. b.Atas dasar Kuasa Pertambangan bagi penguasahaan bahan galian golongan vital;
3. c.Atas dasar Izin Pertambangan bagi penguasahaan bahan galian golongan tidak strategis dan tidak vital.
(2)Permohonan penanaman modal asing di bidang pertambangan bahan galian di luar minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku disampaikan kepada Ketua BKPM atas dasar kontrak karya antara calon penanam modal dengan Pemerintah cq. Departemen Pertambangan dan Energi.
(3)Permohonan penanaman modal di bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), termasuk permohonan perubahan penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan Pemerintah, diatur dan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Presiden ini.
(4)Permohonan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kehutanan disampaikan kepada Ketua BKPM atas dasar Hak Pengusahaan Hutan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan.
(5)Permohonan penanaman modal di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), termasuk permohonan perubahan penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan pemerintah, diatur dan diselesaikan menurut ketentuan- ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Presiden ini.

Pasal 4

(1)Setiap penanam modal baik dalam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 maupun Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 wajib melaksanakan penanaman modalnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disetujui.
(2)Setiap perubahan pelaksanaan terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Ketua BKPM.
(3)Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penanam modal harus mengajukan permohonan kepada Ketua BKPM seperti tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (11).
(4)Semua penanam modal diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan penanaman modalnya kepada BKPM, baik dalam tahap pembangunan proyek maupun dalam tahap kegiatan berusaha khususnya dalam rangka pemanfaatan penanaman modal dengan bentuk dan tata cara laporan yang ditetapkan oleh Ketua BKPM dengan tembusan kepada Departemen yang terkait dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 5

(1)Pembinaan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan penanaman modal dilakukan oleh BKPM bersama dengan Departemen yang terkait dan BKPMD.
(2)Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup pengawasan berkala maupun insidentil (sewaktu-waktu) terhadap perkembangan pelaksanaan penanaman modal dan pemenuhan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah.
(3)BKPM berkewajiban untuk secara aktif menghimpun masalah-masalah yang dihadapi oleh para penanam modal dan membantu menyelesaikan masalah- masalah tersebut.
(4)Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), BKPM menyelenggarakan komunikasi yang aktif dengan para penanam modal khususnya dan dunia usaha pada umumnya.
(5)Hasil pembinaan dan pengendalian pelaksanaan disampaikan oleh Ketua BKPM kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri dan Pengawasan Pembangunan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri yang terkait.

BAB II

KETENTUAN SANKSI

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan sesuatu penanaman modal tidak sesuai dengan persetujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah dan/atau penanam modal tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka kepada penanam modal dikenakan sanksi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dicabutnya Izin Usaha dan/atau fasilitas/keringanan fiskal yang telah diberikan.

Pasal 7

(1)Ketentuan lebih lanjut mengenai perolehan hak atas tanah yang diperlukan oleh penanam modal akan diatur tersendiri.
(2)Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Ketua BKPM dengan petunjuk-petunjuk dari Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri dan Pengawasan Pembangunan, serta Menteri Negara Perencanaan Pembangunan nasional/Ketua badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, maka ketentuan yang berkaitan dengan tata cara penanaman modal sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 1992 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1992

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

TATA CARA PENANAMAN MODAL

Pasal 1

(1)Calon penanaman modal yang akan mengadakan usaha dalam rangka Undang- undang Nomor 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970, mempelajari lebih dahulu Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal dan apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
(2)Setelah mengadakan penelitian yang cukup mengenai bidang usaha yang terbuka, lokasi proyek yang dibuktikan dengan surat konfirmasi pencadangan tanah dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan dan ketentuan- ketentuan lain yang bersangkutan, calon penanam modal mengajukan permohonan penanaman modal kepada Ketua BKPM dengan mempergunakan tata cara permohonan yang ditetapkan oleh Ketua BKPM.
(3)Apabila permohonan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan serta persyaratan penanaman Modal Dalam Negeri yang berlaku, Ketua BKPM mengeluarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal yang berlaku juga sebagai Persetujuan Prinsip atau Izin Usaha Sementara.
(4)Ketua BKPM menyampaikan tembusan Surat Persetujuan Penanaman Modal kepada:
1. a.Departemen yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
2. b.Departemen Keuangan;
3. c.Kepala badan Pertanahan Nasional untuk penyelesaian hak-hak atas tanah;
4. d.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I cq. BKPMD yang bersangkutan untuk koordinasi penyelesaian izin lokasi.
(5)Apabila penanaman modal telah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal, setelah dipenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka :
1. a.Ketua BKPM atas nama Menteri yang bersangkutan mengeluarkan : 1) Angka Pengenal Importir terbatas; 2) Keputusan Pemberian Fasilitas/Keringanan Pajak dan Bea Masuk; 3) Izin kerja bagi Tenaga Kerja Asing Pendatang yang diperlukan; 4) Izin Usaha Tetap.
2. b.Gubernur Kepala daerah Tingkat I mengeluarkan Izin Lokasi yang disiapkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat.
3. c.Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat mengeluarkan Hak Guna Usaha, Hak Pengelolaan atau Hak Guna Bangunan atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
4. d.Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IBM) dan izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO.
(6)setelah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal dari Ketua BKPM, penanam modal dalam waktu yang ditetapkan menyampaikan kepada BKPM Daftar Induk barang-barang modal serta bahan baku dan bahan penolong yang akan diimpor.
(7)Berdasarkan penilaian terhadap Daftar Induk sebagaimana dimaksud dalam ayat
(6), Ketua BKPM mengeluarkan Ketetapan mengenai fasilitas/keringanan bea masuk dan pungutan impor lainnya.
(8)Permohonan untuk perubahan atas rencana penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan Ketua BKPM, termasuk perubahan untuk perluasan proyek, disampaikan oleh penanam modal kepada Ketua BKPM untuk mendapatkan persetujuannya dengan mempergunakan tata cara yang ditetapkan oleh Ketua BKPM.

Pasal 2

(1)Calon penanam modal yang akan mengadakan usaha dalam rangka Undang- undang Nomor 1 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 1970 mempelajari lebih dahulu daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), dan apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi BKPM.
(2)setelah mengadakan penelitian yang cukup mengenai bidang usaha yang terbuka, lokasi proyek yang dibuktikan dengan surat konfirmasi pencadangan tanah dari Gubernur Kepala daerah Tingkat I dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan, calon penanam modal mengajukan permohonan penanaman modal kepada Ketua BKPM dengan mempergunakan tata cara permohonan yang ditetapkan oleh Ketua BKPM.
(3)Berdasarkan penilaian terhadap permohonan penanaman modal ketua BKPM menyampaikan permohonan tersebut kepada Presiden dengan disertai pertimbangan guna memperoleh Keputusan.
(4)Ketua BKPM menyampaikan tembusan permohonan dan pertimbangan tersebut kepada:
1. a.Departemen yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
2. b.Departemen Keuangan.
(5)Persetujuan/Penolakan Presiden mengenai suatu permohonan penanaman modal disampaikan kepada Ketua BKPM.
(6)Ketua BKPM menyampaikan pemberitahuan tentang Keputusan presiden tersebut dalam ayat (5) kepada calon penanam modal.
(7)Ketua BKPM menyampaikan tembusan Surat Pemberitahuan Keputusan Presiden yang berlaku juga sebagai Persetujuan Prinsip atau Izin Usaha Sementara kepada:
1. a.Departemen yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
2. b.Departemen Keuangan;
3. c.Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk penyelesaian hak-hak atas tanah;
4. d.Gubernur Kepala daerah Tingkat I cq. BKPMD yang bersangkutan untuk koordinasi penyelesaian izin lokasi.
(8)Apabila penanaman modal telah memperoleh Keputusan Presiden berupa persetujuan penanaman modal setelah dipenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka:
1. a.Ketua BKPM, atas nama Menteri yang bersangkutan mengeluarkan: 1)Angka pengenal importir terbatas; 2)Keputusan pemberian fasilitas/keringanan pajak dan bea masuk; 3)Izin kerja bagi Tenaga Kerja Asing Pendatang yang diperlukan; 4)Izin Usaha Tetap.
2. b.Gubernur Kepala daerah Tingkat I mengeluarkan Izin Lokasi yang disiapkan oleh Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional setempat.
3. c.Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat mengeluarkan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
4. d.Bupati/Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IBM) dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO.
(9)Setelah memperoleh Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden dari Ketua BKPM, penanam modal dalam waktu yang ditetapkan menyampaikan kepada BKPM Daftar Induk barang-barang modal, serta bahan baku dan bahan penolong yang akan diimpor.
(10)Berdasarkan penilaian terhadap Daftar Induk sebagaimana dimaksud dalam ayat
(9)Ketua BKPM mengeluarkan Ketetapan mengenai fasilitas/keringanan bea masuk dan pungutan impor lainnya.
(11)Permohonan untuk perubahan atas rencana penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan Presiden, termasuk perubahan untuk perluasan proyek, disampaikan oleh penanam modal kepada Ketua BKPM untuk mendapatkan persetujuannya dengan mempergunakan tata cara yang ditetapkan oleh Ketua BKPM.

Pasal 3

(1)Permohonan penanaman modal dalam negeri di bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi disampaikan kepada Ketua BKPM:
1. a.Atas dasar Kontrak Karya antara calon penanam modal dengan Pemerintah cq. Departemen Pertambangan dan Energi bagi pengusahaan bahan galian golongan strategis;
2. b.Atas dasar Kuasa Pertambangan bagi penguasahaan bahan galian golongan vital;
3. c.Atas dasar Izin Pertambangan bagi penguasahaan bahan galian golongan tidak strategis dan tidak vital.
(2)Permohonan penanaman modal asing di bidang pertambangan bahan galian di luar minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku disampaikan kepada Ketua BKPM atas dasar kontrak karya antara calon penanam modal dengan Pemerintah cq. Departemen Pertambangan dan Energi.
(3)Permohonan penanaman modal di bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), termasuk permohonan perubahan penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan Pemerintah, diatur dan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Presiden ini.
(4)Permohonan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kehutanan disampaikan kepada Ketua BKPM atas dasar Hak Pengusahaan Hutan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan.
(5)Permohonan penanaman modal di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), termasuk permohonan perubahan penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan pemerintah, diatur dan diselesaikan menurut ketentuan- ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Presiden ini.

Pasal 4

(1)Setiap penanam modal baik dalam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 maupun Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 wajib melaksanakan penanaman modalnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disetujui.
(2)Setiap perubahan pelaksanaan terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Ketua BKPM.
(3)Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penanam modal harus mengajukan permohonan kepada Ketua BKPM seperti tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (11).
(4)Semua penanam modal diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan penanaman modalnya kepada BKPM, baik dalam tahap pembangunan proyek maupun dalam tahap kegiatan berusaha khususnya dalam rangka pemanfaatan penanaman modal dengan bentuk dan tata cara laporan yang ditetapkan oleh Ketua BKPM dengan tembusan kepada Departemen yang terkait dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 5

(1)Pembinaan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan penanaman modal dilakukan oleh BKPM bersama dengan Departemen yang terkait dan BKPMD.
(2)Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup pengawasan berkala maupun insidentil (sewaktu-waktu) terhadap perkembangan pelaksanaan penanaman modal dan pemenuhan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah.
(3)BKPM berkewajiban untuk secara aktif menghimpun masalah-masalah yang dihadapi oleh para penanam modal dan membantu menyelesaikan masalah- masalah tersebut.
(4)Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), BKPM menyelenggarakan komunikasi yang aktif dengan para penanam modal khususnya dan dunia usaha pada umumnya.
(5)Hasil pembinaan dan pengendalian pelaksanaan disampaikan oleh Ketua BKPM kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri dan Pengawasan Pembangunan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri yang terkait.

BAB II

KETENTUAN SANKSI

Pasal 6

Pasal 7

(1)Ketentuan lebih lanjut mengenai perolehan hak atas tanah yang diperlukan oleh penanam modal akan diatur tersendiri.
(2)Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Ketua BKPM dengan petunjuk-petunjuk dari Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri dan Pengawasan Pembangunan, serta Menteri Negara Perencanaan Pembangunan nasional/Ketua badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, maka ketentuan yang berkaitan dengan tata cara penanaman modal sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 33 Tahun 1992

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

TATA CARA PENANAMAN MODAL

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

KETENTUAN SANKSI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat No. 15 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

TATA CARA PENANAMAN MODAL

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

KETENTUAN SANKSI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat No. 15 Tahun 2017