DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 33 Tahun 1981

Nomor: 33
Tahun: 1981
Ditetapkan: 27 Juli 1981
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijaksanaan di bidang penanaman modal menyelesaikan persetujuan penanaman modal dan penilaian pelaksanaan serta pengembangannya. Pasal 3…

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 2, BKPM menyelenggarakan fungsi :

a.melakukan koordinasi perencanaan penanaman modal baik sektoral maupun regional serta mengadakan sinkronisasi rencana tersebut ke dalam suatu rencana terpadu dalam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 maupun yang diatur diluar Undang-undang Penanaman Modal. ;
b.merumuskan kebijaksanaan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuannya ;
c.menyusun dan menerbitkan Daftar Skala Prioritas penanaman Modal secara berkala bersama-sama dengan Departemen/Lembaga Pemerintah yang bersangkutan sebagai pedoman sektor-sektor penanaman modal ;
d.mengarah penyebaran kegiatan penanaman modal di daerah-daerah sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan ;
e.menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan penanaman modal yang telah disetujui Pemerintah dengan bekerja sama dengan Departemen/Instansi yang membina penanaman modal ;
f.menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan Proyek-proyek yang diprioritaskan ;
g.menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan bagi tertaksananya proyek-proyek penanaman modal;
h.menyelenggarakan komunikasi, promosi, dan Penerangan yang efektif dengan para penanamam modal khususnya dan dunia usaha pada umumnya ;
i.meneliti…
i.meneliti/menilai permohonan penanaman modal sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang berlaku ;
j.mengajukan hasil penelitian/penilaian atas permohonan penanaman modal asing kepada Presiden untuk memperoleh keputusan ;
k.memberikan persetujuan atas permohonan penanaman modal dalam negeri atas nama Pemerintah Republik Indonesia ;
l.atas nama Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan, dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967, dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 menerbitkan izin baik usaha yang bersifat sementara maupun yang bersifat tetap, izin pengusaha bahan baku, pemberian angka mengenai Importir/eksportir terbatas, izin pembelian dalam negeri terbatas ,hak Guna usaha, izin kerja tenaga Asing yang akan bekerja dalam rangka penanaman modal, dan keputusan pemberian fasilitas/keringanan pajak dan Bea masuk bagi penanaman modal, dan izin usaha hasil perdagangan produksi/jasa dari penanaman modal ;
m.memberikan pelayanan yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan penanamaan modal.

BAB II

SUSUNAN DAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi BKPM terdiri dari :

a.Ketua ;
b.Wakil Ketua ;
c.Deputi Bidang Perencanaan dan Pengendalian ;
d.Deputi…
d.Deputi Bidang Pengembangan dan Promosi ;
e.Deputi Bidang Penilaian dan Perizinan ;
f.Sekretariat Badan

Pasal 5

(1). BKPM dipinpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Presiden dan sehari-hari menerima petunjuk dari Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
(2)Dalam menjalankan tugasnya, Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang bertanggungjawab kepada Ketua .
(3)Wakil Ketua mempunyai tugas :
1. a.membina dan mengembangkan administrasi BKPM yang efektif dan efisien ;
2. b.dan tugas-tugas lain atas petunjuk Ketua.

Pasal 6

Deputi bidang Perencanaan dan Pengendalian adalah unsur pelaksana dari sebagian tugas dan fungsi BKPM dibidang perencanaan dan pengendalian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua BKPM, Pasal 7…

Pasal 7

Deputi Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Ketua dalam perencanaan, perumusan kebijaksanaan, dan pengendalian serta evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat persetujuan Pemerintah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 7, Deputi Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

a.melakukan koordinasi perencanaan penanaman modal baik sektoral maupun regional serta mengadakan sinkronisasi rencana tersebut ke dalam suatu rencana terpadu dalam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 maupun yang diatur diluar Undang-undang Penanaman Modal ;
b.menyusun dan menerbitkan Daftar skala Prioritas penanaman modal secara berkala bersama-sama dengan Departemen/Lembaga Pemerintah yang bersangkutan sebagai pedoman pembangunan sektor-sektor penanaman modal ;
c.menyelenggarakan pengendalian/pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal yang telah disetujui Pemerintah.

Pasal 9

Deputi Bidang Perencanaan dan Pengendallan terdiri dari ;

1.Biro Perencanaan ;
2.Biro Penpendalian dan Evaluasi, Pasal 10…

Pasal 10

Deputi Bidang Pengembangan dan Promosi adalah unsur peIaksana dari sebagian tugas dan fungsi BKPM di bidang pengembangan dan promosi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua BKPM,

Pasal 11

Deputi Bidang pengembangan dan Promosi mempunyai tugas membantu Ketua dalam perumusan kebijaksanaan dalam rangka pengolahan dan pengembangan proyek terpadu.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 11, Deputi Bidang Pengembangan dan Promosi mempunyai fungsi :

a.menyelenggarakan pengolahan dan pengembangan proyek-proyek yang di prioritaskan ;
b.menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan bagi terlaksananya proyek-proyek yang diprioritaskan ;
c.menyelenggarakan komunikasi, Promosi dan penerangan yang efektif dengan para penanam modal khususnya dan dunia usaha pada umumnya, Pasal 13…

Pasal 13

Deputi Bidang Pengembangan dan Promosi terdiri dari :

a.Biro Pengembangan ;
b.Biro Pembina dan Penyuluhan ;
c.Biro Promosi.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijaksanaan di bidang penanaman modal menyelesaikan persetujuan penanaman modal dan penilaian pelaksanaan serta pengembangannya. Pasal 3…

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 2, BKPM menyelenggarakan fungsi :

a.melakukan koordinasi perencanaan penanaman modal baik sektoral maupun regional serta mengadakan sinkronisasi rencana tersebut ke dalam suatu rencana terpadu dalam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 maupun yang diatur diluar Undang-undang Penanaman Modal. ;
b.merumuskan kebijaksanaan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuannya ;
c.menyusun dan menerbitkan Daftar Skala Prioritas penanaman Modal secara berkala bersama-sama dengan Departemen/Lembaga Pemerintah yang bersangkutan sebagai pedoman sektor-sektor penanaman modal ;
d.mengarah penyebaran kegiatan penanaman modal di daerah-daerah sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan ;
e.menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan penanaman modal yang telah disetujui Pemerintah dengan bekerja sama dengan Departemen/Instansi yang membina penanaman modal ;
f.menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan Proyek-proyek yang diprioritaskan ;
g.menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan bagi tertaksananya proyek-proyek penanaman modal;
h.menyelenggarakan komunikasi, promosi, dan Penerangan yang efektif dengan para penanamam modal khususnya dan dunia usaha pada umumnya ;
i.meneliti…
i.meneliti/menilai permohonan penanaman modal sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang berlaku ;
j.mengajukan hasil penelitian/penilaian atas permohonan penanaman modal asing kepada Presiden untuk memperoleh keputusan ;
k.memberikan persetujuan atas permohonan penanaman modal dalam negeri atas nama Pemerintah Republik Indonesia ;
l.atas nama Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan, dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967, dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 menerbitkan izin baik usaha yang bersifat sementara maupun yang bersifat tetap, izin pengusaha bahan baku, pemberian angka mengenai Importir/eksportir terbatas, izin pembelian dalam negeri terbatas ,hak Guna usaha, izin kerja tenaga Asing yang akan bekerja dalam rangka penanaman modal, dan keputusan pemberian fasilitas/keringanan pajak dan Bea masuk bagi penanaman modal, dan izin usaha hasil perdagangan produksi/jasa dari penanaman modal ;
m.memberikan pelayanan yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan penanamaan modal.

BAB II

SUSUNAN DAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi BKPM terdiri dari :

a.Ketua ;
b.Wakil Ketua ;
c.Deputi Bidang Perencanaan dan Pengendalian ;
d.Deputi…
d.Deputi Bidang Pengembangan dan Promosi ;
e.Deputi Bidang Penilaian dan Perizinan ;
f.Sekretariat Badan

Pasal 5

(1). BKPM dipinpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Presiden dan sehari-hari menerima petunjuk dari Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
(2)Dalam menjalankan tugasnya, Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang bertanggungjawab kepada Ketua .
(3)Wakil Ketua mempunyai tugas :
1. a.membina dan mengembangkan administrasi BKPM yang efektif dan efisien ;
2. b.dan tugas-tugas lain atas petunjuk Ketua.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 7, Deputi Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

a.melakukan koordinasi perencanaan penanaman modal baik sektoral maupun regional serta mengadakan sinkronisasi rencana tersebut ke dalam suatu rencana terpadu dalam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 maupun yang diatur diluar Undang-undang Penanaman Modal ;
b.menyusun dan menerbitkan Daftar skala Prioritas penanaman modal secara berkala bersama-sama dengan Departemen/Lembaga Pemerintah yang bersangkutan sebagai pedoman pembangunan sektor-sektor penanaman modal ;
c.menyelenggarakan pengendalian/pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal yang telah disetujui Pemerintah.

Pasal 9

Deputi Bidang Perencanaan dan Pengendallan terdiri dari ;

1.Biro Perencanaan ;
2.Biro Penpendalian dan Evaluasi, Pasal 10…

Pasal 10

Pasal 11

Deputi Bidang pengembangan dan Promosi mempunyai tugas membantu Ketua dalam perumusan kebijaksanaan dalam rangka pengolahan dan pengembangan proyek terpadu.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 11, Deputi Bidang Pengembangan dan Promosi mempunyai fungsi :

a.menyelenggarakan pengolahan dan pengembangan proyek-proyek yang di prioritaskan ;
b.menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan bagi terlaksananya proyek-proyek yang diprioritaskan ;
c.menyelenggarakan komunikasi, Promosi dan penerangan yang efektif dengan para penanam modal khususnya dan dunia usaha pada umumnya, Pasal 13…

Pasal 13

Deputi Bidang Pengembangan dan Promosi terdiri dari :

a.Biro Pengembangan ;
b.Biro Pembina dan Penyuluhan ;
c.Biro Promosi.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 33 Tahun 1981

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 3

SUSUNAN DAN ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Peraturan turunan (3)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 118 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 35 Tahun 1985

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 74 Tahun 2000

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 3

SUSUNAN DAN ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Peraturan turunan (3)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 118 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 35 Tahun 1985

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 74 Tahun 2000