DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 39 Tahun 1992

Nomor: 39
Tahun: 1992
Ditetapkan: 21 Juli 1992
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pendataan, pemilahan dan pemanggilan serta penyaringan dan pemilihan warga negara Republik Indonesia untuk menjalani dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib, dipandang perlu untuk membentuk Komisi Pengerahan Warga Negara menjadi prajurit wajib Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
b.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengenai Tugas, fungsi, dan susunan keanggotaan Komisi Pengerahan perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden; Mengingat:

Mengingat

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
3.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 3402);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGERAHAN WARGA NEGARA MENJADI PRAJURIT WAJIB ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

(1)Untuk pengerahan warga negara menjalani dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib dibentuk Komisi Pengerahan Warga Negara menjadi prajurit wajib Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang bersifat non struktural, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Komisi Pengerahan.
(2)Prajurit wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Prajurit Wajib dan Prajurit Cadangan Wajib.
(3)Komisi Pengerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pertahanan Keamanan.

Pasal 2

(1)Komisi Pengerahan mempunyai tugas pokok membantu Menteri Pertahanan Keamanan dalam menyelenggarakan pengerahan warga negara yang bertempat tinggal di dalam dan di luar negeri untuk menjalani dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib dengan memperhatikan rencana pembangunan dan atau pengembangan kekuatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
(2)Pelaksanaan pengerahan warga negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara bertahap dan selektif sesuai kebutuhan yang diajukan oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komisi Pengerahan mempunyai fungsi

a.merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan pengerahan warga negara menjadi prajurit wajib;
b.menghimpun dan mengkaji bahan-bahan yang dipandang perlu bagi penyampaian pendapat dan saran atau pemikiran kepada Menteri Pertahanan Keamanan dalam rangka pengerahan warga negara menjalani dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib;
c.melakukan pemilahan dan pemanggilan serta penyaringan dan pemilihan warga negara untuk menjalani dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib dengan memanfaatkan hasil pendataan;
d.melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan petunjuk Menteri Pertahanan Keamanan.

Pasal 4

Keanggotaan Komisi Pengerahan terdiri atas pejabat-pejabat Departemen Pertahanan Keamanan, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Departemen Dalam Negeri, Departemen Tenaga Kerja.

Pasal 5

(1)Susunan keanggotaan Komisi Pengerahan terdiri atas:

1.Ketua: Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran Departemen Pertahanan Keamanan, merangkap anggota.
2.Wakil Ketua: Asisten Personil Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, merangkap anggota;
3.Wakil Ketua: Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, merangkap anggota.
4.Wakil Ketua: Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja, merangkap anggota.
5.Sekretaris: Direktur Administrasi Personil, Direktorat Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran Departemen Pertahanan Keamanan, merangkap anggota.
6.Anggota: a. Asisten Personil Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

b.Deputi Personil Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
c.Deputi Personil Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
d.Deputi Operasi Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

(2)Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Pengerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri Pertahanan Keamanan.
(3)Dalam penyelenggaraan pengerahan warga negara untuk menjalani dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib, Komisi Pengerahan dapat mengikutsertakan Pejabat eselon I dari instansi terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsi Komisi.

Pasal 6

Kepada Komisi Pengerahan diperbantukan sebuah Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Direktorat Administrasi Personil, Direktorat Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran, Departemen Pertahanan Keamanan.

Pasal 7

(1)Untuk membantu tugas Komisi Pengerahan, Menteri Pertahanan Keamanan dapat membentuk Komisi Pengerahan Daerah sesuai dengan kebutuhan .
(2)Tugas, fungsi, dan susunan keanggotaan serta pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Pengerahan Daerah ditetapkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan.

Pasal 8

Segala pembiayaan bagi penyelenggaraan pengerahan warga negara untuk menjalani dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib dibebankan kepada anggaran Departemen Pertahanan Keamanan.

Pasal 9

Ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini dan tata kerja Komisi Pengerahan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan Keamanan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pendataan, pemilahan dan pemanggilan serta penyaringan dan pemilihan warga negara Republik Indonesia untuk menjalani dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib, dipandang perlu untuk membentuk Komisi Pengerahan Warga Negara menjadi prajurit wajib Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
b.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengenai Tugas, fungsi, dan susunan keanggotaan Komisi Pengerahan perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden; Mengingat:

Mengingat

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
3.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 3402);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGERAHAN WARGA NEGARA MENJADI PRAJURIT WAJIB ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

(1)Untuk pengerahan warga negara menjalani dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib dibentuk Komisi Pengerahan Warga Negara menjadi prajurit wajib Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang bersifat non struktural, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Komisi Pengerahan.
(2)Prajurit wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Prajurit Wajib dan Prajurit Cadangan Wajib.
(3)Komisi Pengerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pertahanan Keamanan.

Pasal 2

(1)Komisi Pengerahan mempunyai tugas pokok membantu Menteri Pertahanan Keamanan dalam menyelenggarakan pengerahan warga negara yang bertempat tinggal di dalam dan di luar negeri untuk menjalani dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib dengan memperhatikan rencana pembangunan dan atau pengembangan kekuatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
(2)Pelaksanaan pengerahan warga negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara bertahap dan selektif sesuai kebutuhan yang diajukan oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komisi Pengerahan mempunyai fungsi

a.merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan pengerahan warga negara menjadi prajurit wajib;
b.menghimpun dan mengkaji bahan-bahan yang dipandang perlu bagi penyampaian pendapat dan saran atau pemikiran kepada Menteri Pertahanan Keamanan dalam rangka pengerahan warga negara menjalani dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib;
c.melakukan pemilahan dan pemanggilan serta penyaringan dan pemilihan warga negara untuk menjalani dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib dengan memanfaatkan hasil pendataan;
d.melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan petunjuk Menteri Pertahanan Keamanan.

Pasal 4

Keanggotaan Komisi Pengerahan terdiri atas pejabat-pejabat Departemen Pertahanan Keamanan, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Departemen Dalam Negeri, Departemen Tenaga Kerja.

Pasal 5

(1)Susunan keanggotaan Komisi Pengerahan terdiri atas:

1.Ketua: Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran Departemen Pertahanan Keamanan, merangkap anggota.
2.Wakil Ketua: Asisten Personil Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, merangkap anggota;
3.Wakil Ketua: Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, merangkap anggota.
4.Wakil Ketua: Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja, merangkap anggota.
5.Sekretaris: Direktur Administrasi Personil, Direktorat Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran Departemen Pertahanan Keamanan, merangkap anggota.
6.Anggota: a. Asisten Personil Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

b.Deputi Personil Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
c.Deputi Personil Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
d.Deputi Operasi Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

(2)Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Pengerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri Pertahanan Keamanan.
(3)Dalam penyelenggaraan pengerahan warga negara untuk menjalani dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib, Komisi Pengerahan dapat mengikutsertakan Pejabat eselon I dari instansi terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsi Komisi.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Untuk membantu tugas Komisi Pengerahan, Menteri Pertahanan Keamanan dapat membentuk Komisi Pengerahan Daerah sesuai dengan kebutuhan .
(2)Tugas, fungsi, dan susunan keanggotaan serta pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Pengerahan Daerah ditetapkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan.

Pasal 8

Segala pembiayaan bagi penyelenggaraan pengerahan warga negara untuk menjalani dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib dibebankan kepada anggaran Departemen Pertahanan Keamanan.

Pasal 9

Ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini dan tata kerja Komisi Pengerahan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan Keamanan.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 39 Tahun 1992

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1990

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1990