DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1990

Nomor: 6
Tahun: 1990
Ditetapkan: 11 Februari 1990
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 174

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berbagai Peraturan Pemerintah yang menyangkut administrasi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang bersumber dari delapan Undang-undang yang telah dicabut oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan pertumbuhan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sehingga Peraturan Pemerintah tersebut Perlu dicabut dan diganti;
c.bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);

3.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentartg Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG ADMINISTRASI PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia.
2.Tentara adalah Tentara Nasional Indonesia.
3.Menteri adalah Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia.
4.Panglima adalah Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
5.Pangkat adalah pangkat keprajuritan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
6.Dinas keprajuritan adalah pengabdian seorang warga negara sebagai prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
7.Prajurit sukarela adalah warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan atas kesediaan sendiri.
8.Prajurit wajib adalah warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan Undang-undang.
9.Dinas keprajuritan purna waktu adalah dinas keprajuritan yang dijalani terus menerus tanpa membagi waktu dengan profesi lain. 10.Dinas keprajuritan penggal waktu adalah dinas keprajuritan yang dijalani dengan membagi waktu dengan profesi lain. 11.Ikatan dinas adalah hubungan hukum antara seseorang warga negara dengan negara yang secara sukarela mengikatkan diri guna menjalani dinas keprajuritan. 12.Prajurit Karier adalah prajurit sukarela yang menjalani dinas keprajuritan secara purna waktu berdasarkan ikatan dinas untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun yang dapat diperpanjang.
13.Prajurit Sukarela Dinas Pendek adalah prajurit sukarela yang menjalani dinas keprajuritan secara purna waktu berdasarkan ikatan dinas untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun dan selama-lamanya 10 tahun yang tidak dapat diperpanjang.
14.Prajurit Cadangan Sukarela adalah prajurit sukarela yang menjalani dinas keprajuritan secara penggal waktu berdasarkan ikatan dinas untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun yang dapat diperpanjang.
15.Prajurit Wajib adalah prajurit wajib yang menjalani dinas keprajuritan secara purna waktu selama 2 tahun karena diwajibkan berdasarkan Undang-undang.
16.Prajurit Cadangan Wajib adalah prajurit wajib yang menjalani dinas keprajuritan secara peaggal waktu selama 5 tahun karena diwajibkan berdasarkan Undang-undang.
17.Prajurit wajib darurat adalah mantan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dalam keadaan bahaya diwajibkan aktif kembali menjalani dinas keprajuritan untuk selama-lamanya 2 tahun.
18.Prajurit siswa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
19.Dalam dinas aktif (DDA) adalah keadaan Prajurit Cadangan Sukarela atau Prajurit Cadangan Wajib yang sedang melaksanakan tugas-tugas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
20.Tidak dinas aktif (TDA) adalah keadaan Prajurit Cadangan Sukarela atau Prajurit Cadangan Wajib yang tidak sedang melaksanakan tugas-tugas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pasal 2

(1)Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara.
(2)Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri atas prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dan prajurit Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

(1)Prajurit Tentara. Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara berdasarkan cara memasuki dinas keprajuritannya terdiri atas:
1. a.prajurit sukarela yang meliputi Prajurit Karier, Prajurit Sukarela Dinas Pendek dan Prajurit Cadangan Sukarela; dan
2. b.prajurit wajib yang meliputi Prajurit Wajib dan Prajurit Cadangan Wajib.
(2)Prajurit Kepolisian Negara Republik Indonesia, hanya terdiri atas prajurit sukarela yang meliputi Prajurit Karier dan Prajurit Sukarela Dinas Pendek.
(3)Prajurit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas perwira, bintara dan tamtama.

Pasal 4

(1)Persyaratan umum untuk menjadi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah:
1. a.warga negara;
2. b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
4. d.sudah berumur 18 tahun,
5. c.berkelakuan baik,
6. f.sehat jasmani dan rohani, serta
7. g.tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menjadi prajurit wajib berusia setinggi-tingginya 45 tahun.
(3)Persyaratan-persyaratan lain disesuaikan dengan kebutuhan dan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 5

Menteri menetapkan tingkat kekuatan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia beserta jumlah warga negara yang setiap tahunnya dapat diterima dan atau dikerahkan untuk menjalani dinas keprajuritan.

Pasal 6

(1)Wanita yang menjadi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam menjalani dinas keprajuritan disesuaikan dengan kodrat serta harkat kewanitaaanya.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

BAB II

KEPANGKATAN

Pasal 7

(1)Setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diberi berpangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hierarkhi keprajuritan.
(2)Susunan, sebutan dan keselarasan pangkat prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Pangkat perwira: TNI Angkatan Darat TNI Angkatan Laut Jenderal TNI Laksamana TNI Letnan Jenderal TNI Laksamana Madya TNI Mayor Jenderal TNI Laksamana Muda TNI Brigadir Jenderal TNI Laksamana Pertama TNI Kolonel Kolonel Letnan Kolonel Letnan Kolonel Mayor Mayor Kapten Kapten Letnan Satu Letnan Satu Letnan Dua Letnan Dua TNI Angkatan Udara Kepolisian Negara RI Marsekal TNI Jenderal Polisi Marsekal Madya TNI Letnan Jenderal Polisi Marsekal Muda TNI Mayor Jenderal Polisi Marsekal Pertama TNI Brigadir Jenderal Polisi Kolonel Kolonel Letnan Kolonel Letnan Kolonel Mayor Mayor Kapten Kapten Letnan Satu Letnan Satu Letnan Dua Letnan Dua
2. b.Pangkat bintara: TNI Angkatan Darat TNI Angkatan Laut Pembantu Letnan Satu Pembantu Letnan Satu Pembantu Letnan Dua Pembantu Letnan Dua Sersan Mayor Sersan Mayor Sersan Kepala Sersan Kepala Sersan Satu Sersan Satu Sersan Dua Sersan Dua TNI Angkatan Udara Kepolisian Negara RI Pembantu Letnan Satu Pembantu Letnan Satu Pembantu Letnan Dua Pembantu Letnan Dua Sersan Mayor Sersan Mayor Sersan Kepala Sersan Kepala Sersan Satu Sersan Satu Sersan Dua Sersan Dua
3. c.Pangkat tamtama: TNI Angkatan Darat TNI Angkatan Laut Kopral Kepala Kopral Kepala Kopral Satu Kopral Satu Kopral Dua Kopral Dua Prajurit Kepala Kelasi Kepala Prajurit Satu Kelasi Satu Prajurit Dua Kelasi Dua TNI Angkatan Udara Kepolisian Negara RI. Kopral Kepala Kopral Kepala Kopral Satu Kopral Satu Kopral Dua Kopral Dua Prajurit Kepala Bhayangkara Kepala Prajurit Satu Bhayangkara Satu Prajurit Dua Bhayangkara Dua
(3)Sebutan untuk pangkat korps Marinir Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut disamakan dengan sebutan pangkat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
(4)Sebutan tambahan yang menyatakan kecabangan atau korps, diatur lebih lanjut oleh Panglima.

Pasal 8

(1)Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dalam keadaan tertentu diperlukan untuk sementara waktu menjalankan tugas jabatan keprajuritan yang memerlukan pangkat yang lebih tinggi dari yang disandangnya dapat diberi pangkat yang bersifat lokal.
(2)Pemberian pangkat yang bersifat lokal tidak membawa akibat administratip.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.

Pasal 9

Jenis, bentuk, warna, dan tata cara pemakaian tanda-tanda pangkat diatur lebih lanjut oleh Panglima.

BAB III

PENERIMAAN UNTUK MENJADI PRAJURIT SUKARELA

Pasal 10

(1)Setiap warga negara mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjadi prajurit sukarela melalui seleksi.
(2)Seleksi dilakukan guna memilih warga negara yang memenuhi persyaratan untuk menjadi perwira, bintara dan atau tamtama.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Isi peraturan

Teks174PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berbagai Peraturan Pemerintah yang menyangkut administrasi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang bersumber dari delapan Undang-undang yang telah dicabut oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan pertumbuhan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sehingga Peraturan Pemerintah tersebut Perlu dicabut dan diganti;
c.bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk

Menetapkan

3.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentartg Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG ADMINISTRASI PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia.
2.Tentara adalah Tentara Nasional Indonesia.
3.Menteri adalah Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia.
4.Panglima adalah Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
5.Pangkat adalah pangkat keprajuritan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
6.Dinas keprajuritan adalah pengabdian seorang warga negara sebagai prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
7.Prajurit sukarela adalah warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan atas kesediaan sendiri.
8.Prajurit wajib adalah warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan Undang-undang.
9.Dinas keprajuritan purna waktu adalah dinas keprajuritan yang dijalani terus menerus tanpa membagi waktu dengan profesi lain. 10.Dinas keprajuritan penggal waktu adalah dinas keprajuritan yang dijalani dengan membagi waktu dengan profesi lain. 11.Ikatan dinas adalah hubungan hukum antara seseorang warga negara dengan negara yang secara sukarela mengikatkan diri guna menjalani dinas keprajuritan. 12.Prajurit Karier adalah prajurit sukarela yang menjalani dinas keprajuritan secara purna waktu berdasarkan ikatan dinas untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun yang dapat diperpanjang.
13.Prajurit Sukarela Dinas Pendek adalah prajurit sukarela yang menjalani dinas keprajuritan secara purna waktu berdasarkan ikatan dinas untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun dan selama-lamanya 10 tahun yang tidak dapat diperpanjang.
14.Prajurit Cadangan Sukarela adalah prajurit sukarela yang menjalani dinas keprajuritan secara penggal waktu berdasarkan ikatan dinas untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun yang dapat diperpanjang.
15.Prajurit Wajib adalah prajurit wajib yang menjalani dinas keprajuritan secara purna waktu selama 2 tahun karena diwajibkan berdasarkan Undang-undang.
16.Prajurit Cadangan Wajib adalah prajurit wajib yang menjalani dinas keprajuritan secara peaggal waktu selama 5 tahun karena diwajibkan berdasarkan Undang-undang.
17.Prajurit wajib darurat adalah mantan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dalam keadaan bahaya diwajibkan aktif kembali menjalani dinas keprajuritan untuk selama-lamanya 2 tahun.
18.Prajurit siswa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
19.Dalam dinas aktif (DDA) adalah keadaan Prajurit Cadangan Sukarela atau Prajurit Cadangan Wajib yang sedang melaksanakan tugas-tugas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
20.Tidak dinas aktif (TDA) adalah keadaan Prajurit Cadangan Sukarela atau Prajurit Cadangan Wajib yang tidak sedang melaksanakan tugas-tugas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pasal 2

(1)Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara.
(2)Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri atas prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dan prajurit Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

(1)Prajurit Tentara. Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara berdasarkan cara memasuki dinas keprajuritannya terdiri atas:
1. a.prajurit sukarela yang meliputi Prajurit Karier, Prajurit Sukarela Dinas Pendek dan Prajurit Cadangan Sukarela; dan
2. b.prajurit wajib yang meliputi Prajurit Wajib dan Prajurit Cadangan Wajib.
(2)Prajurit Kepolisian Negara Republik Indonesia, hanya terdiri atas prajurit sukarela yang meliputi Prajurit Karier dan Prajurit Sukarela Dinas Pendek.
(3)Prajurit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas perwira, bintara dan tamtama.

Pasal 4

(1)Persyaratan umum untuk menjadi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah:
1. a.warga negara;
2. b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
4. d.sudah berumur 18 tahun,
5. c.berkelakuan baik,
6. f.sehat jasmani dan rohani, serta
7. g.tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menjadi prajurit wajib berusia setinggi-tingginya 45 tahun.
(3)Persyaratan-persyaratan lain disesuaikan dengan kebutuhan dan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 5

Pasal 6

(1)Wanita yang menjadi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam menjalani dinas keprajuritan disesuaikan dengan kodrat serta harkat kewanitaaanya.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

BAB II

KEPANGKATAN

Pasal 7

(1)Setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diberi berpangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hierarkhi keprajuritan.
(2)Susunan, sebutan dan keselarasan pangkat prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Pangkat perwira: TNI Angkatan Darat TNI Angkatan Laut Jenderal TNI Laksamana TNI Letnan Jenderal TNI Laksamana Madya TNI Mayor Jenderal TNI Laksamana Muda TNI Brigadir Jenderal TNI Laksamana Pertama TNI Kolonel Kolonel Letnan Kolonel Letnan Kolonel Mayor Mayor Kapten Kapten Letnan Satu Letnan Satu Letnan Dua Letnan Dua TNI Angkatan Udara Kepolisian Negara RI Marsekal TNI Jenderal Polisi Marsekal Madya TNI Letnan Jenderal Polisi Marsekal Muda TNI Mayor Jenderal Polisi Marsekal Pertama TNI Brigadir Jenderal Polisi Kolonel Kolonel Letnan Kolonel Letnan Kolonel Mayor Mayor Kapten Kapten Letnan Satu Letnan Satu Letnan Dua Letnan Dua
2. b.Pangkat bintara: TNI Angkatan Darat TNI Angkatan Laut Pembantu Letnan Satu Pembantu Letnan Satu Pembantu Letnan Dua Pembantu Letnan Dua Sersan Mayor Sersan Mayor Sersan Kepala Sersan Kepala Sersan Satu Sersan Satu Sersan Dua Sersan Dua TNI Angkatan Udara Kepolisian Negara RI Pembantu Letnan Satu Pembantu Letnan Satu Pembantu Letnan Dua Pembantu Letnan Dua Sersan Mayor Sersan Mayor Sersan Kepala Sersan Kepala Sersan Satu Sersan Satu Sersan Dua Sersan Dua
3. c.Pangkat tamtama: TNI Angkatan Darat TNI Angkatan Laut Kopral Kepala Kopral Kepala Kopral Satu Kopral Satu Kopral Dua Kopral Dua Prajurit Kepala Kelasi Kepala Prajurit Satu Kelasi Satu Prajurit Dua Kelasi Dua TNI Angkatan Udara Kepolisian Negara RI. Kopral Kepala Kopral Kepala Kopral Satu Kopral Satu Kopral Dua Kopral Dua Prajurit Kepala Bhayangkara Kepala Prajurit Satu Bhayangkara Satu Prajurit Dua Bhayangkara Dua
(3)Sebutan untuk pangkat korps Marinir Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut disamakan dengan sebutan pangkat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
(4)Sebutan tambahan yang menyatakan kecabangan atau korps, diatur lebih lanjut oleh Panglima.

Pasal 8

(1)Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dalam keadaan tertentu diperlukan untuk sementara waktu menjalankan tugas jabatan keprajuritan yang memerlukan pangkat yang lebih tinggi dari yang disandangnya dapat diberi pangkat yang bersifat lokal.
(2)Pemberian pangkat yang bersifat lokal tidak membawa akibat administratip.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.

Pasal 9

Jenis, bentuk, warna, dan tata cara pemakaian tanda-tanda pangkat diatur lebih lanjut oleh Panglima.

BAB III

PENERIMAAN UNTUK MENJADI PRAJURIT SUKARELA

Pasal 10

(1)Setiap warga negara mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjadi prajurit sukarela melalui seleksi.
(2)Seleksi dilakukan guna memilih warga negara yang memenuhi persyaratan untuk menjadi perwira, bintara dan atau tamtama.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1988

Peraturan turunan (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2002

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 39 Tahun 1992

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1988

Peraturan turunan (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2002

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 39 Tahun 1992