Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 42 Tahun 2025
- Nomor
- 42
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 2
Ringkasan
Keppres ini mengatur mengenai cuti bersama pegawai ASN tahun 2026. Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan pegawai ASN.
Keppres ini mengatur mengenai cuti bersama pegawai ASN tahun 2026. Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan pegawai ASN.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, cuti bersama bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
menetapkan Keputusan Presiden tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2026; c Mengingat: . . . Mengingat Menetapkan
MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG CUTI BERSAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2026. KESATU: . .. REPUEUK INDONESTA KESATU KEDUA KETIGA Menetapkan cuti bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun2026 yaitu pada: 1) tanggal 16 Februari (Senin) sebagai cuti bersama Tahun Baru Imlek2577 Kongzili; 2) tanggal 18 Maret (Rabu) sebagai cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948; 3) tanggal 20, 23, dan 24 Maret (Jumat, Senin, dan Selasa) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah; 4) tanggal 15 Mei (Jumat) sebagai cuti bersama Kenaikan Yesus Kristus; 5) tanggal 28 Mei (Kamis) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah; dan 6) tanggal 24 Desember (Kamis) sebagai cuti bersama Kelahiran Yesus Kristus. Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan. KEEMPAT: . .. KEEMPAT REPUEUK INDONESIA Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3l Desember 2025 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRABOWO SUBIANTO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA K INDONESIA undangan istrasi Hukum, vanna Djaman
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)